Seperti Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangsel yang disampaikan oleh anggota fraksi, Made Laksmi Pusparini dalam rapat paripurna tersebut. Dia mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan meminta beberapa penjelasan kepada Walikota Tangsel Benyamin Davnie, terkait beberapa hal, seperti pendapatan daerah.

“Kami melihat pertimbangan kenaikan pajak daerah, apa saja upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Tangsel? Serta bagaimana dampak dari sektor-sektor tertentu terhadap target kenaikan pajak ini akan terpengaruh seberapa jauh,” ungkapnya.

Sedangkan pada bidang belanja daerah, Made Laksmi mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan meminta sudah sejuah mana perubahan dalam APBD berdampak pada peningkatan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian lokal.

“Kami menghargai upaya untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan apakah pemerintah kota sudah menginventarisir infrastruktur prioritas untuk memperkuat fondasi pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

"Kami memperhatikan komitmen untuk berinvestasi dalam infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, dan transportasi umum yang dapat meningkatkan kualitas hidup warga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Demokrat, Yanto mengatakan, Fraksi Partai Demokrat juga memberikan beberapa catatan terkait nota keuangan APBD Perubahan 2023 tersebut.

Pria yang akrab disapa Ulay itu mengatakan, mengenai pendapatan daerah dengan adanya kenaikan sebesar 7,87% semula dianggarkan sebesar Rp 3.737 triliun, dan dalam Perubahan APBD Perubahan bertambah sebesar Rp 294 miliar.

“Berdasarkan data tersebut Fraksi Partai Demokrat masih banyak berharap terjadi peningkatan dengan memaksimalkan berbagai sumber sektor pendapatan,” jelasnya.

Sedangkan terkait belanja daerah, semula dianggarkan Rp 4.296 trliun, bertambah sebesar Rp 248 miliar atau naik 5,78% pada APBD Perubahan dengan Belanja Hibah, semula dianggarkan Rp140 miliar bertambah sebesar Rp 15 miliar atau naik 10,82% menjadi sebesar Rp Rp155 miliar.

“Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan sasaran penerima hibah tersebut, selain jumlahnya cukup besar mengingat tahun politik jangan sampai ada penyalahgunaan APBD untuk kegiatan politik pada kelompok tertentu,” ujarnya.

Ulay sebutkan, berdasarkan catatan Fraksi Demokrat dari hasil Rapat koordinasi dengan mitra kerja, maka Fraksi Demokrat memandang perlu dilakukan efisiensi anggaran dan lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi orang banyak.

Menanggapi pandangan fraksi-fraksi di DPRD, Walikota Tangsel Benyamin Davnie menjelaskan akan memberikan jawaban terhadap fraksi-fraksi di DPRD Tangsel.

"Sebagaimana biasa, nanti akan kita persiapkan dan kita jawab. Apapun pandangan fraksi, itu akan menjadi perhatian pemerintah kota," terang Benyamin Davnie.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Iwan Rahayu mengatakan, selanjutnya akan mendengarkan jawaban dari Walikota Tangsel Benyamin Davnie, terhadap selulruh pandangan umum fraksi tersebut.

“Tadi kita baru saja mendengarkan seluruh fraksi di DPRD Kota Tangsel menyampaikan pandangan umumnya. Selanjutnya kita akan menunggu jawaban walikota yang akan disampaikan dalam rapat paripurna juga,” pungkasnya. (Dra).