detakbanten.com Tanjungbalai (Sumut)— Polsek Tanjung Balai Selatan terus menggencarkan langkah preventif guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Salah satunya melalui kegiatan sambang dan pengecekan pos ronda malam di wilayah hukumnya, seperti yang terlihat di Pos Kamling Asuhan Rembulan, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Selasa (21/7) malam.

Kegiatan yang dimulai pukul 21.20 WIB ini dipimpin langsung oleh personel Polsek Tanjung Balai Selatan, Aiptu Da. Sagala dan Aiptu A. Sinaga. Dalam pelaksanaannya, petugas menyambangi warga yang tengah berjaga untuk memberikan motivasi sekaligus memastikan aktivitas ronda malam berjalan aktif.

Kapolsek Tanjung Balai Selatan, AKP Herwin, S.H., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata implementasi program prioritas kepolisian dalam menekan angka kejahatan jalanan melalui pengaktifan siskamling di tiap kelurahan.

"Kami hadir di tengah masyarakat untuk mengecek kesiapan pos ronda sekaligus mempererat silaturahmi. Kehadiran warga dalam menjaga lingkungan secara swadaya sangat membantu tugas kepolisian dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif," ujar AKP Herwin.

Selain memantau situasi, petugas juga menyampaikan sejumlah imbauan penting kepada warga, di antaranya agar pelaksanaan ronda dilakukan secara bergantian dan penuh tanggung jawab. Warga juga diingatkan untuk menjauhi berbagai bentuk pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan narkotika, minuman keras, serta praktik judi online.

Tidak lupa, masyarakat diimbau untuk segera memanfaatkan layanan darurat kepolisian melalui Call Center 110 Polres Tanjung Balai apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan atau kejadian menonjol di lingkungan sekitar.

detakbanten.com BANTEN - Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi atas kinerja dari seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang sudah bekerja baik. Meski demikian, ia mendorong seluruh perangkatnya untuk bisa lebih maksimal lagi, terutama pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan Andra Soni saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah dan BUMD di Lingkungan Pemprov Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (22/7/2026). Rapim tersebut dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja yang sudah dilaksanakan selama triwulan kedua tahun anggaran 2026.

Menurutnya, berbagai kekurangan dari kinerja yang sudah dicapai merupakan sebuah keniscayaan. Maka dari itu, untuk memperbaikinya harus dilakukan evaluasi secara berkala agar ke depan bisa lebih optimal.

“Kita memang tidak bisa mengubah masa lalu, tapi masa depan harus kita perjuangkan. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh jajaran untuk memanfaatkan setiap rapat yang dilaksanakan, untuk meningkatkan soliditas dan koordinasi antar OPD,” katanya.

Pada kesempatan itu, Andra Soni juga mengapresiasi kinerja jajarannya yang sudah responsif terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Misalnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) yang fokus pada isu dugaan pencemaran limbah yang terjadi di sungai Cisadane dan Ciujung.

“Saya ingin penanganan yang dilakukan DLHK tidak hanya sementara, tapi berkelanjutan. Sehingga tidak ada kejadian seperti itu lagi yang terus berulang,” ujarnya.

Selain itu, Andra Soni juga mendorong agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) untuk terus melakukan koordinasi dalam memberikan bantuan kepada salah satu warga kita yang sedang menghadapi permasalahan di Arab Saudi. Ini adalah tugas negara yang harus hadir memberikan rasa aman terhadap warganya.

“Kita pastikan akan turun tangan dan melakukan tindakan yang sebaik-baiknya. Saya juga Insya Allah akan mengunjungi keluarganya untuk memberikan dukungan moril,” jelasnya.

Terhadap program pertambangan rakyat yang sedang berprogres, Andra Soni mengingatkan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar program itu benar-benar tepat sasaran dan tepat manfaatnya kepada masyarakat.

Di kesempatan itu, Andra Soni juga sengaja menghadirkan seluruh pimpinan BUMD untuk mendapatkan laporan yang komprehensif atas kinerja yang sudah dilakukannya selama ini. Menurutnya, BUMD ini merupakan tanggung jawab kita bersama bagaimana ke depan bisa menjadi salah satu penopang dari upaya-upaya Pemprov Banten dalam menyejahterakan masyarakat.

Sekda Banten Deden Apriandi menambahkan, ada beberapa agenda pembahasan dalam Rapim triwulan kedua ini yang meliputi laporan progres pendapatan dan belanja daerah yang telah tercapai sampai 30 Juni 2026, serta tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang telah keluar.

“Termasuk juga progres dari kinerja yang sudah dilakukan oleh BUMD,” ujarnya. (Zal)

detakbanten.com BANTEN - Gubernur Banten Andra Soni bergerak cepat merespons video viral permohonan bantuan seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kampung Ketileng, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Atilah, yang mengaku tidak dapat pulang dari Arab Saudi.

Sebagai bentuk respons cepat, Andra Soni langsung menggelar rapat koordinasi bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Banten, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten, serta Analis Hukum BP3MI Banten di Ruang Kerja Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (22/7/2026).

Dalam rapat itu, Andra Soni meminta laporan terbaru mengenai kondisi Atilah sekaligus memastikan seluruh langkah penanganan dilakukan secepat mungkin. Berdasarkan informasi awal yang diterima, posisi Atilah di Arab Saudi masih terus dipastikan melalui koordinasi dengan BP3MI.

“BP3MI dan Pemprov Banten segera berkoordinasi dengan KBRI agar persoalan yang dihadapi Ibu Atilah bisa segera ditindaklanjuti. Ini menjadi perhatian kita bersama karena ada warga Banten yang sedang menghadapi masalah di luar negeri,” kata Andra Soni.

Andra menjelaskan, pihaknya masih dapat berkomunikasi dengan Atilah melalui aplikasi WhatsApp. Meski dalam beberapa jam terakhir belum memperoleh balasan, komunikasi yang sebelumnya terjalin menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus memantau kondisi dan keberadaan Atilah sambil menyiapkan langkah-langkah perlindungan melalui pemerintah pusat dan perwakilan Indonesia di Arab Saudi.

Kepala BP3MI Banten Wirawan Negara Harahap mengatakan pihaknya telah berkomitmen mengawal penanganan pengaduan Atilah hingga tuntas. Tim BP3MI juga telah mendatangi keluarga Atilah di Walantaka serta menjalin komunikasi langsung dengan yang bersangkutan.

“Kami akan terus mengawal proses ini dan menyampaikan setiap perkembangan kepada Pak Gubernur,” ujar Wirawan.

Menurutnya, komunikasi dengan Atilah sejauh ini dilakukan melalui WhatsApp. Informasi terakhir yang diterima menunjukkan keberadaannya berada di kawasan perbatasan Arab Saudi dan Kuwait. Namun, BP3MI masih melakukan verifikasi lokasi tersebut sebelum berkoordinasi lebih lanjut dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten Septo Kalnadi mengatakan arahan gubernur adalah memastikan keselamatan Atilah menjadi prioritas utama.

“Yang paling penting saat ini adalah memastikan pekerja migran kita selamat. Soal administrasi dan proses lainnya akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” ujar Septo.

Pemerintah Provinsi Banten telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk memperkuat pelatihan dan pendidikan vokasi bagi calon pekerja migran.

“Harapan kami, pekerja migran asal Banten berangkat secara prosedural, bekerja dengan aman, nyaman, dan mendapatkan perlindungan yang maksimal,” kata Andra Soni.

Pemerintah Provinsi Banten memastikan akan terus mengawal penanganan kasus Atilah bersama BP3MI, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Luar Negeri, dan KBRI hingga diperoleh kepastian mengenai kondisi serta proses kepulangannya ke Indonesia. (Zal)

detakbanten.com JAKARTA – Kantor Hukum Sirait & Co Law Office mendampingi insan pers, Rahmat Mauliady mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat kepada Dewan Kehormatan Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia, yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea. SumberDaya Bahasa

Pengaduan tersebut telah diterima dan diregister oleh DPN Indonesia. Dalam laporannya, pengadu meminta Dewan Kehormatan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik, menjatuhkan sanksi apabila terbukti melanggar, serta mengambil langkah yang dianggap perlu demi menjaga kehormatan profesi advokat.

“Alhamdulillah, laporan kami telah diterima oleh DPN Indonesia dan akan segera ditindaklanjuti oleh Dewan Kehormatan,” ujar kuasa hukum Ali Nugroho, S.H., M.H., kepada pewarta, Rabu (22/7/2026).

Ali berharap, Dewan Kehormatan DPN Indonesia dapat memeriksa perkara tersebut secara objektif dan independen. Menurutnya, apabila terbukti terjadi pelanggaran kode etik, sanksi yang tegas penting dijatuhkan sebagai bentuk penegakan marwah profesi advokat sekaligus memberikan efek pembelajaran agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

Ia juga menegaskan, bahwa profesi advokat merupakan officium nobile atau profesi yang mulia, sehingga setiap advokat memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga etika, kehormatan profesi, serta menghormati setiap pihak, termasuk insan pers yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

“Insan pers bekerja berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bahkan, menghalangi wartawan dalam mencari, memperoleh informasi saja dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, sudah semestinya semua pihak saling menghormati peran dan profesinya masing-masing. Perbedaan pendapat boleh terjadi, namun etika, kesantunan, dan penghormatan terhadap martabat manusia harus tetap menjadi landasan dalam setiap ucapan maupun tindakan,” katanya.

Menurutnya, penegakan kode etik bukan semata-mata untuk menghukum seseorang, melainkan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi advokat sekaligus memperkuat hubungan yang saling menghormati antara aparat penegak hukum dan insan pers sebagai pilar demokrasi.

Sebagai Informasi: Tim kuasa hukum Sirait & Co Law Office yang mendampingi pengadu terdiri dari Jonny Kristian Sirait, AMTrU., S.H., S.I.Kom., M.Th., Topan Manusama, S.H., Ali Nugroho, S.H., M.H., dan Shinta Anggraini, S.H. (Rls/Zal)

detakbanten.com TANGERANG - Proses pemadaman kebakaran yang melanda Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, hingga saat ini masih terus berlangsung. Sebagai upaya mempercepat penanganan musibah tersebut, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (PERUMDAM TKR) Kabupaten Tangerang bergerak cepat memberikan dukungan untuk memastikan ketersediaan suplai air di lokasi kejadian.

Sebagai respons atas tanggap darurat bencana, PERUMDAM TKR telah menerjunkan sebanyak 10 unit mobil tangki air bersih, Selasa, 7 Juli 2026. Seluruh armada tersebut disiagakan secara penuh (standby) di sekitar lokasi untuk membantu menyuplai kebutuhan air bagi tim pemadam kebakaran (Damkar).

Tak hanya mengerahkan bantuan armada tangki, PERUMDAM TKR juga mengambil langkah strategis untuk memastikan kelancaran operasional pemadaman. Agar memudahkan petugas Damkar mendapatkan suplai air dengan cepat, PERUMDAM TKR telah membuka akses Washout (WO) atau titik pengurasan jaringan pipa yang berlokasi paling dekat dengan titik kejadian.

Pembukaan jalur WO ini agar mobil pemadam tidak perlu menempuh jarak jauh untuk melakukan pengisian ulang tangki. Dengan begitu, diharapkan tim pemadam dapat mengakses air dengan lebih mudah, sehingga proses pemadaman dan pendinginan area kebakaran bisa berjalan lebih efektif dan efisien.

Menjaga stabilitas ketersediaan air di sekitar lokasi kebakaran merupakan prioritas utama yang harus didahulukan, mengingat kondisi di lapangan akibat material TPA yang mudah terbakar. Kesiagaan PERUMDAM TKR untuk terus hadir dan bersinergi dengan berbagai pihak terkait di TPA Jatiwaringin diharapkan dapat menjadi dukungan nyata dalam percepatan penanganan kebakaran.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen PERUMDAM TKR yang tidak hanya berfokus pada pelayanan distribusi air bersih masyarakat, tetapi juga responsif dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tangerang. PERUMDAM TKR juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, petugas pemadam kebakaran, dan pihak terkait lainnya agar dukungan air di lapangan dapat tersalurkan dengan baik. (Adv)

detakbanten.com TANGERANG — Selain mendukung percepatan pemulihan bencana kebakaran TPA Jatiwaringin berupa bantuan air tangki dan penyediaan supply air, PERUMDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang juga memberikan bantuan berupa program Pemasangan Sambungan Langganan (SL) gratis kepada warga di sekitar lokasi terdampak.

Program ini menjadi salah satu bentuk komitmen dari Bupati Tangerang serta PERUMDAM TKR dalam membantu pemulihan akses air bersih bagi masyarakat. Mengingat kondisi di sekitar TPA Jatiwaringin masih belum sepenuhnya kembali normal, ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan penting yang harus dipenuhi, khususnya bagi warga yang terdampak langsung oleh kejadian tersebut.

Melalui program pemasangan Sambungan Langganan gratis ini, Sebagai BUMD Air Minum terbaik nasional tujuh tahun berturut-turut, PERUMDAM TKR berupaya memberikan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan akses air bersih yang lebih aman, layak, dan sehat. Tidak hanya memberikan Sambungan Langganan (SL) gratis, PERUMDAM TKR juga membebaskan rekening tagihan air selama 3 bulan setelah SL teraktivasi. Hal tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam masa pemulihan pascakebakaran.

Untuk mengikuti program tersebut, warga terdampak cukup menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai persyaratan administrasi. Selanjutnya, petugas PERUMDAM TKR akan melakukan pendataan dan proses lebih lanjut agar pemasangan sambungan air bersih dapat segera diberikan kepada warga yang berhak menerima bantuan.

Selain memberikan Sambungan Langganan gratis dan pembebasan rekening air selama 3 (tiga) bulan, sebagai kepedulian kepada masyakarat PERUMDAM TKR bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang juga turut membantu dengan memberikan bantuan berupa paket sembako dan peralatan kesehatan. Solidaritas sosial ini sangat krusial bagi korban yang terdampak bencana karena dapat memenuhi mencegah kelaparan, meringankan beban ekonomi dan psikologis, serta dapat mempercepat pemulihan kondisi.

Pemberian program ini menjadi bagian dari upaya PERUMDAM TKR untuk terus hadir di tengah masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya dalam situasi bencana. PERUMDAM TKR berharap bantuan pemasangan sambungan langganan gratis ini dapat memberikan manfaat nyata bagi warga terdampak serta mendukung proses pemulihan masyarakat di sekitar TPA Jatiwaringin. (Adv)

detakbanten.com TANGSEL- Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTLH) atau bedah rumah yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) menunjukkan progres signifikan. Dari target 329 unit rumah yang akan diperbaiki sepanjang tahun 2026, sebanyak 186 unit pada pelaksanaan tahap pertama telah mencapai progres rata-rata 100 persen dan ditargetkan selesai seluruhnya pada akhir Juni.

Kepala Disperkimta Kota Tangsel, Aries Kurniawan mengatakan capaian tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih layak, sehat, dan aman untuk ditempati.

“Untuk tahun 2026 total ada 329 unit rumah yang menjadi sasaran program. Tahap pertama sebanyak 186 unit dan progresnya rata-rata sudah mencapai 100 persen. Penyelesaiannya ditargetkan akhir Juni,” kata Aries.

Pada tahap pertama, perbaikan rumah dilakukan di seluruh kecamatan yang ada di kota dengan tujuh kecamatan ini. Kecamatan Pondok Aren menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak, yakni 40 unit rumah. Disusul Serpong sebanyak 31 unit, Ciputat 27 unit, Pamulang 25 unit, Serpong Utara 23 unit, serta masing-masing 20 unit di Kecamatan Setu dan Ciputat Timur.

Setelah tahap pertama selesai, Disperkimta akan melanjutkan pekerjaan tahap kedua yang mencakup 143 unit rumah. Pelaksanaan tahap kedua direncanakan dimulai pada awal Juli 2026 setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan tahap pertama.

Menurut Aries, evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat penerima bantuan.

"Setelah evaluasi tahap pertama, kami lanjutkan pelaksanaan tahap kedua sebanyak 143 unit. Rencananya mulai awal Juli dan ditargetkan selesai pada awal September," ujarnya.

Pada tahap kedua, Pondok Aren kembali menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak yakni 37 unit rumah. Selanjutnya Serpong 25 unit, Ciputat 22 unit, Ciputat Timur 17 unit, Pamulang dan Serpong Utara masing-masing 15 unit, serta Setu sebanyak 12 unit.

"Dengan demikian, seluruh target pembangunan dan rehabilitasi 329 unit rumah tidak layak huni di Kota Tangsel pada tahun 2026 diharapkan dapat tuntas sebelum berakhirnya triwulan ketiga tahun ini," Aries menambahkan.

Pada bagian lain, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menegaskan program bedah rumah menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat. Pada tahun 2026, Pemkot Tangsel mengalokasikan perbaikan sebanyak 329 unit rumah berdasarkan sistem prioritas dan tingkat kelayakan bangunan yang diusulkan masyarakat.

Melalui program tersebut, Pemkot Tangsel berharap semakin banyak warga yang dapat menempati rumah yang sehat, aman, dan memenuhi standar kelayakan hunian sehingga kualitas hidup masyarakat dapat terus meningkat.

"Yang diajukan lebih dari 1.000 unit, namun tahun ini kami mendapat pagu anggaran untuk 329 unit," kata Benyamin. (*)

detakbanten.com TANGERANG SELATAN – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang Selatan kembali mengaktifkan program PWI Mendengar dengan membuka Posko Pengaduan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan partisipatif terhadap proses penerimaan siswa baru yang setiap tahun kerap memunculkan berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Ketua PWI Kota Tangerang Selatan Ahmad Eko Nursanto mengatakan, posko pengaduan dibuka untuk menampung berbagai keluhan, laporan, maupun informasi dari masyarakat terkait pelaksanaan SPMB di seluruh jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

"SPMB merupakan program yang menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Karena itu prosesnya harus berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat," kata Eko, Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, setiap tahun proses penerimaan siswa baru selalu menjadi perhatian publik. Mulai dari persoalan zonasi atau domisili, kuota jalur prestasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, hingga dugaan manipulasi data yang berpotensi merugikan calon peserta didik.

Melalui Posko Pengaduan SPMB 2026, PWI Kota Tangsel ingin memastikan masyarakat memiliki saluran yang independen untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi selama proses pendaftaran berlangsung.

"Semua laporan yang masuk akan kami verifikasi. Jika ditemukan persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah, kami akan meneruskannya kepada instansi terkait. Selain itu, laporan yang memiliki nilai kepentingan publik juga dapat menjadi bagian dari kerja jurnalistik untuk mendorong transparansi pelayanan publik," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris PWI Kota Tangsel Edy Riyadi menjelaskan bahwa posko pengaduan akan beroperasi selama masa pelaksanaan SPMB 2026.

Menurut Edy, pengawasan publik sangat penting untuk mencegah munculnya praktik-praktik yang mencederai asas keadilan dalam dunia pendidikan.

"Kami tidak ingin ada calon siswa yang kehilangan haknya hanya karena lemahnya informasi, kendala administrasi, atau bahkan dugaan penyimpangan dalam proses penerimaan. Karena itu masyarakat jangan ragu untuk melapor," tegasnya.

Ia menambahkan, seluruh laporan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

PWI Kota Tangsel juga mengingatkan seluruh penyelenggara pendidikan agar menjalankan proses SPMB sesuai regulasi dan mengedepankan prinsip keterbukaan kepada masyarakat.

"Jangan sampai ada ruang bagi praktik titip-menitip, permainan kuota, atau bentuk penyimpangan lainnya. Pendidikan harus menjadi ruang yang adil bagi seluruh anak bangsa," ujarnya.

Senada dengan itu, Kordinator Pengaduan SPMB 2026, Malik Abdul Aziz menghimbau masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran, kendala teknis, maupun persoalan lain selama pelaksanaan SPMB 2026 dapat menyampaikan pengaduan melalui Posko PWI Mendengar yang disediakan secara daring maupun luring.

Keberadaan posko ini diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah sekaligus mendorong pelaksanaan SPMB 2026 di Kota Tangerang Selatan berjalan lebih transparan, objektif, dan berkeadilan. (**)

Nomer Pengaduan SPMB 2026: 08788-36-56789 & 0895-36694-5521

detakbanten.com TANGSEL – Kenduri Festival Volume 3 kembali digelar sebagai ruang pelestarian budaya sekaligus penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM lokal. Mengusung tema “Seba Pondok Karya”, festival ini akan menghadirkan berbagai pertunjukan budaya, kegiatan edukatif, dan bazar UMKM yang dapat dinikmati masyarakat pada Sabtu (4/7/2026) mendatang.

Kepala Divisi Humas Kenduri Festival Volume 3, Angga Suhanda, mengatakan penyelenggaraan festival untuk ketiga kalinya merupakan respons atas tingginya antusiasme masyarakat pada dua penyelenggaraan sebelumnya.

“Kami kembali mengadakan Kenduri Festival untuk ketiga kalinya karena kegiatan ini selalu mendapat sambutan dan antusiasme yang sangat positif dari masyarakat,” ujar Angga, Kamis (18/6/2026).

Tema “Seba Pondok Karya” dipilih karena terinspirasi dari nilai-nilai luhur Tradisi Seba Baduy yang mengajarkan rasa syukur kepada Tuhan, penghormatan terhadap alam, semangat gotong royong, serta pentingnya menjaga hubungan antarsesama.

Menurut Angga, nilai-nilai tersebut tetap relevan di tengah perkembangan zaman dan diharapkan dapat menginspirasi generasi muda agar tidak melupakan akar budaya bangsa.

“Festival ini tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi media untuk memperkenalkan nilai kebersamaan, rasa syukur, pelestarian lingkungan, serta penghormatan terhadap tradisi dan budaya Nusantara,” jelasnya.

Selain mengangkat aspek budaya, Kenduri Festival Volume 3 juga diharapkan memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat. Puluhan pelaku UMKM akan dilibatkan untuk mempromosikan berbagai produk lokal, mulai dari kuliner khas Nusantara hingga produk ekonomi kreatif.

“Kami berharap Kenduri Festival dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik secara sosial, budaya, maupun ekonomi,” ucapnya.

Seluruh rangkaian kegiatan akan dipublikasikan melalui berbagai platform media sosial, didukung dokumentasi foto, video, hingga siaran langsung untuk menjangkau generasi muda di era digital.

“Melalui penyelenggaraan yang berkelanjutan, kami berharap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari, tetap relevan bagi generasi masa kini, serta terus diwariskan kepada generasi berikutnya,” katanya.

Selama festival berlangsung, masyarakat dapat menikmati beragam pertunjukan seni dan budaya, karnaval, penampilan komunitas budaya, bazar UMKM, aneka kuliner Nusantara, hingga berbagai kegiatan edukatif yang mengangkat nilai pelestarian budaya dan lingkungan.

Angga mengajak seluruh masyarakat untuk hadir dan menjadi bagian dari Kenduri Festival Volume 3 yang akan digelar di Lapangan Al-Azhar Bintaro, Pondok Karya, mulai pukul 07.00 WIB hingga selesai.

“Mari bersama-sama menjadikan festival ini sebagai wadah mempererat persaudaraan, mendukung UMKM lokal, melestarikan budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitas bangsa, serta menjadi kebanggaan bersama yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” tuturnya.

detakbanten.com TANGSEL – Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Bambang Noertjahjo, mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) Tangsel untuk terus memperkuat integritas, profesionalisme, dan disiplin kerja sebagai fondasi dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Bambang saat memimpin Apel Hari Kesadaran Nasional bulan Juni 2026 yang berlangsung di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Puspemkot Tangsel), Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, Hari Kesadaran Nasional tidak hanya menjadi agenda rutin bulanan, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat komitmen pengabdian, tanggung jawab, dan semangat melayani masyarakat bagi seluruh ASN.

Bambang menekankan empat dimensi kesadaran yang harus dimiliki setiap ASN. Pertama, kesadaran diri sebagai representasi pemerintah di mata masyarakat. Kedua, kesadaran terhadap tugas dan fungsi sesuai jabatan masing-masing.

Ketiga, kesadaran bahwa setiap tanggung jawab yang dijalankan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, kesadaran akan tujuan bersama dalam mewujudkan Kota Tangerang Selatan yang unggul, inklusif, inovatif, kolaboratif, dan lestari.

"Kepercayaan publik kepada pemerintah dibangun dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari, mulai dari kedisiplinan waktu, etika dalam melayani, hingga kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara profesional," ujar Bambang.

Apel Hari Kesadaran Nasional bulan Juni ini juga bertepatan dengan berakhirnya semester pertama tahun 2026. Karena itu, Bambang meminta seluruh perangkat daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja, serapan anggaran, serta indikator pelayanan publik yang telah berjalan selama enam bulan terakhir.

Menurutnya, evaluasi tersebut penting sebagai dasar untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan pada semester kedua agar target pembangunan dan pelayanan publik dapat tercapai secara optimal.

"Jangan sampai kita terlena dengan rutinitas administrasi, sementara target pembangunan belum tercapai secara maksimal. Semester kedua harus menjadi momentum percepatan. Apa yang masih tertinggal harus segera dikejar dan apa yang sudah baik harus terus ditingkatkan kualitasnya," tegasnya.

Bambang juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN yang telah menunjukkan dedikasi dan kinerja dalam menjalankan tugas. Menurutnya, berbagai penghargaan dan prestasi yang diraih pemerintah daerah harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa penghargaan dan prestasi bukanlah tujuan akhir. Tolok ukur utama keberhasilan pemerintah adalah sejauh mana kehadirannya mampu memberikan manfaat nyata, meningkatkan kesejahteraan, serta menghadirkan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.

Memasuki semester kedua tahun 2026, Bambang mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menjaga semangat kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat integritas, dan memastikan setiap program berjalan dengan penuh tanggung jawab serta dedikasi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

"Melalui momentum Hari Kesadaran Nasional ini, mari kita terus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik, bekerja secara profesional, serta menjaga integritas demi mewujudkan Tangsel yang semakin maju dan melayani," pungkasnya. (Adv)