Ini Kata Mendagri Penyebab Utama Kasus Korupsi Masih Sering Terjadi

Detakbanten.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan penyebab utama yang membuat kasus korupsi masih kerap terjadi. Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Kerja bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan Kepala Daerah dan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia secara virtual dari Ruang Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta pada Senin (24/1/2022).

Intervensi Pengadaan Tanah, Walikota Bekasi Ditangkap KPK

Intervensi Pengadaan Tanah, Walikota Bekasi Ditangkap KPK

Detakbanten.com, KAB. TANGERANG -- Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Menetapkan 9 tersangka kasus dugaan suap, satu diantaranya walikota Bekasi Rahmat Efendi walikota priode 2013 - 2018 dan priode 2018 - 2022, dalam keterangan pers relesanya yang dibacakan langsung atau live, melalui streaming di media sosial oleh ketua KPK Firli Bahuri, Kamis (6/1/2022).

Surati Presiden,  Kapolri Ingin Tarik 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK jadi ASN di Bareskrim

Surati Presiden, Kapolri Ingin Tarik 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK jadi ASN di Bareskrim

Detakbanten.com JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara mengenai isu ditariknya 56 pegawai KPK yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Polri. Sigit pun menyebut rencana perekrutan 56 orang tersebut guna memperkuat organisasi Polri, khususnya di bidang tindak pidana korupsi (tipikor).

Nunggak Pajak 3.2 Miliar, PT Taman Sari Dipasangi Baleho Berlogo KPK

Nunggak Pajak 3.2 Miliar, PT Taman Sari Dipasangi Baleho Berlogo KPK

detakbanten.com KELAPA DUA -- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang ( Bapenda) Kabupaten Tangerang menyebutkan bahwa PT Taman Sari Kecamatan Kelapa dua Kabupaten Tangerang menunggak pajak bumi dan bangunan ( PBB ) hingga 3,2 Miliar, akibatnya Bapenda memasang baleho berukuran besar berlogo Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) didepan Taman Sari tersebut.

Pemkab Tangerang Gelar Rakor dengan KPK

Pemkab Tangerang Gelar Rakor dengan KPK

detakbanten.com Tangerang,-- Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar rakor (Monitoring Center for Prevention) MCP KPK, rakor tersebut digelar langsung secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan, di Aula Pendopo Bupati Tangerang, Kamis (29/4/21).

Cari Keadilan, Kuasa Hukum Buruh PT Freetrend Lapor ke KPK

Cari Keadilan, Kuasa Hukum Buruh PT Freetrend Lapor ke KPK

detakbanten.com Tangerang-Tim Kuasa Hukum buruh PT Freetrend melayangkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan supervisi atau pengawasan atas perkara perselisihan hubungan industrial bernomor 28/Pdt.SUS-PHI/2021/PN.Srg, yang telah teregistrasi di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Serang- Banten, Senin (01/03/2021).

P3H Minta KPK Usut Tuntas Pelaku Korupsi Dana Bansos

P3H Minta KPK Usut Tuntas Pelaku Korupsi Dana Bansos

detakbanten.com TANGERANG -- Organisasi Masyarakat Kepemudaan  Perhimpunan Pemuda Penegak Hukum (P3H), meminta agar KPK bisa mengusut pelaku koslrupsi Dana Desa, hal tersebut dikatakan Sekjen P3H Guntur Setiawan SH,.

Terlibat Korupsi Bansos, Menteri Sosial Ditetapkan Tersangka Oleh KPK

Terlibat Korupsi Bansos, Menteri Sosial Ditetapkan Tersangka Oleh KPK

detakbanten.com JAKARTA -- KPK telah menetapkan status hukum para pihak yang terjaring OTT pejabat Kementerian Sosial (Kemensos).

KPK Fasilitasi Pemkot Cilegon dan PT KS, Soal Permasalahan Lahan

KPK Fasilitasi Pemkot Cilegon dan PT KS, Soal Permasalahan Lahan

detakbanten.com Cilegon - Setelah bertahun-tahun mengupayakan lahan yang dimiliki PT. Krakatau Steel (KS), akhirnya Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dapat melakukan kesepakatan bersama dengan PT. KS tentang rencana penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap yang dimiliki PT. KS kepada Pemkot Cilegon. Hal ini dilakukan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Mensos Komitmen Patuhi Prinsip Akuntabilitas & Transparansi Anggaran

Mensos Komitmen Patuhi Prinsip Akuntabilitas & Transparansi Anggaran

detakbanten.com JAKARTA - Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan kesiapan Kementerian Sosial bekerja sama dengan aparat terkait dalam pengawasan penggunaan anggaran. Kemensos berkomitmen melaksanakan tata kelola anggaran yang berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

 

 

Go to top