"Paling penting, saya tekankan, hati-hati untuk pembelian barang-barang. Untuk Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, dan Kejaksaan Agung karena angkanya saya lihat cukup besar Rp29,7 triliun. Sedangkan kalau kita bandingkan ini untuk jalan irigasi, bendungan di angka Rp23,5 triliun," kata Jokowi, dalam pengantar Sidang Paripurna Laporan Semester 1 Pelaksanaan APBN Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7/2023).

Menurut Jokowi, belanja barang di setiap kementerian dan lembaga pasti akan berdampak pada pemeliharaan dan perawatan. "Anggaran untuk pemeliharaan jalan dan irigasi di Kementerian Pekerjaan Umum Rp14,9 triliun. Lalu, pemeliharaan di Kemhan, Polri, BIN, dan Kejagung Rp21,5 triliun," jelasnya.

Jokowi mengimbau agar hati-hati. "Jangan sampai kita beli barang banyak-banyak. Kalau manfaatnya maksimal, nggak apa. Kalau manfaat tidak maksimal, biaya pemeliharaan bisa naik Rp21,5 triliun, ini harus coba dilihat lagi secara detail. Kita harus menjaga agar APBN kita tetap sehat," tambahnya.

Presiden meminta memaksimalkan belanja APBN dan APBD 2023 dengan memprioritaskan belanja barang dan modal pada produk dalam negeri. Juga memastikan penyaluran semua program bantuan sosial tepat waktu dan sasaran.

Presiden juga meminta kementerian/lembaga tetap fokus pada hilirisasi industri, infrastruktur energi terbarukan, hingga ekonomi hijau. Serta melihat dan mengkaji penyebab sekaligus solusi terhadap program yang belum berjalan dalam APBN.