Kebijakan Rano Karno Konyol
detakbanten.com - Pada masa kepemimpinan Ratu Atut, banyak kebijakan yang seolah pro rakyat berdalih pembangunan. Namun setelah kebobrokan dinasti Atut terkuak oleh KPK, setiap kebijakan Ratu Atut ternyata hanya menguntungkan golongannya saja, termasuk keluarga.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Koalisi Masyarakat Banten (KMB) Delly Suhendar. Menurutnya, pasca dinasti Atut berkuasa, kini giliran kebijakan Rano Karno yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat Banten.
"Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh Rano Karno yang terkesan membuat masyarakat menjadi pusing dan kehilangan kepercayaan dengan pemerintah provinsi banten saat ini," kata Delly Suhendar, Selasa (26/1/2015).
Menurut Delly ada dua kebijakan Rano Karno yang dianggapnya konyol, pertama Kebijakan dalam hal pengangkatan Sekda Banten dengan melelang jabatan seolah-olah sesuai dengan UU ASN.
Namun proses lelang tersebut diduga tidak transparan terhadap publik, dan akhir dari proses lelang jabatan tidak melalui proses Tim Penilai Akhir (TPA). "Ini kebijakan yang menyesatkan dan sangat konyol," ujarnya.
Kedua, kebijakan Rano Karno tidak konsisten dalam melaksanakan UU ASN. Hal ini dibuktikan dengan mengangkatkan Kusmayadi sebagai kepala Biro Ekbang Provinsi Banten.
