Ada Perwakilan dari Tangsel, Jokowi Bagikan 2,5 Juta Sertifikat Tanah Warga di Istana Negara

Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangsel, Shinta Purwitasari dan perwakilan warga usai menerima sertifikat PTSL di istana negara. Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangsel, Shinta Purwitasari dan perwakilan warga usai menerima sertifikat PTSL di istana negara.

detakbanten.com, TANGSEL-Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan 2,5 juta sertifikat tanah kepada penerima sertifikat. Penyerahan sertifikat program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2023 ini, di ikuti 33 provinsi se-Indonesia di istana negara, Senin (4/12/2023).

Dari 33 provinsi itu, ada perwakilan dari Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) didampingi menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto ikut menyerahkan sertifikat tanah tahun 2023 ini.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangsel Shinta Purwitasari menjelaskan, penyerahan sertifikat tanah di bagi menjadi dua bagian, yakni secara virtual dan tatap muka dengan menghadirkan 150 masyarakat penerima sertifikat dari sejumlah Kota/Kabupaten di Jabodetabek.

"Kantor pertanahan Tangsel kemarin berkesempatan menghadirkan 23 orang perwakilan dari beberapa kelurahan yang ada di Tangsel," kata Shinta di kantornya, Selasa (5/12/2023).

Adapun ke 23 warga yang mendapat sertifikat itu diantaranya perwakilan warga dari Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kelurahan Serpong di Kecamatan Serpong. Kemudian perwakilan dari Kelurahan Paku Alam, Kecamatan Serpong Utara.

"Ada juga perwakilan dari kelurahan Pondok Cabe Ilir di Pamulang. Kelurahan Sawah Baru dan Kelurahan serua di Ciputat, lalu ada perwakilan dari kelurahan Pondok Karya dan Pondok Pucung di kecamatan Pondok Aren dibagikan sertifikat tanah elektronik," terang Shinta.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, dalam rangka percepatan sertifikasi bidang tanah di Indonesia, Presiden Jokowi dan Kementerian ATR/BPN tidak hanya menyerahkan sertifikat, namun juga meluncurkan sertifikat tanah elektronik dengan sistem keamanan block data yang terintegrasi dengan sistem blockchain.

"Kedepannya, melalui implementasi sistem blockchain diharapkan keamanan, autentisitas, dan validitas data sertifikat akan ditingkatkan. Dan tentunya akan mengurangi risiko sertifikat palsu dan duplikasi data," katanya.

Menteri bilang, sertipikat tanah elektronik diterbitkan menggunakan secure document dan disahkan melalui tanda tangan elektronik (TTE).

Dengan begitu, kerahasiaan dan keamanan data pertanahan dapat terjamin serta memberikan kemudahan bagi pemilik sertifikat untuk mendapatkan informasi data sertifikat dimana pun, dan kapan saja secara real-time melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

"Dalam aplikasi Sentuh Tanahku terdapat fitur notifikasi jika terjadi perubahan data dalam Sertifikat tanah elektronik," ujarnya.

Sebagai informasi, pada kesempatan itu, juga diserahkan sertifikat tanah elektronik kepada tujuh perwakilan masyarakat dan tiga perwakilan instansi pemerintah yang masing-masing diterima oleh Jaksa Agung, ST Burhanuddin.

Berikutnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Penyerahan sertifikat tanah elektronik kepada masing-masing instansi itu, juga disaksikan oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri, Wakil Menteri ATR/BPN, pimpinan tinggi madya, staf khusus, tenaga ahli dan pimpinan tinggi pratama kementrian ATR/BPN.

Go to top