Ketua DPC PDIP Kota Tangsel, Wanto Sugito mengatakan, pembentukan Satgas menjadi komitmen PDIP dalam menjaga Pilkada Tangsel bersih dari politik uang, intimidasi atau paksaan dalam memilih pemimpin yang tidak sesuai dengan hati masyarakat Tangsel.

"Sesuai mandat ibu Megawati, PDI Perjuangan harus memberikan contoh berpolitik dengan bersih, karenanya pada hari ini kami dan jajaran PDI Perjuangan kota Tangsel melantik Satgas ini. Tujuannya agar Pilkada Tangsel tidak ada kecurangan maupun politik uang,” kata Wanto di Sekretariat PDIP Kota Tangsel, Minggu (22/11/2020).

Wanto sebutkan, para ASN dilingkup Pemkot Tangsel tidak terlibat dalam politik praktis. Karena soal netralitas ASN sudah ada surat keputusan bersama dan di tandatangani oleh Menteri Pendayagunaan ASN dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.

Selanjutnya, ada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua Bawaslu RI, Abhan, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto.

"Kami berharap di Tangsel ini tidak ada lagi ASN yang bermain politik praktis seperti yang pernah terjadi beberapa hari lalu saat Lurah mendukung salah satu calon pasangan walikota," ungkap Wanto.

Ia juga mengingatkan ASN yang terlibat politik praktis pada Pilkada Tangsel 2020 ini, PDIP tidak akan segan-segan membawa kasusnya agar diproses untuk di berikan sanksi.

"Kita berharap ASN Tangsel tidak tergoda dengan keinginan dukung mendukung pasangan calon walikota Tangsel, baik secara personal maupun yang terang-terangan di publik maupun sosial media,” tandasnya.