Status Lahan di Sekitar Situ Tujuh Muara Pamulang Masih Berproses, PUPR Banten Minta Libatkan BPN
detakbanten.com TANGSEL-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten mengungkap status kepemilikan sejumlah bidang lahan dan bangunan di sekitar Situ Tujuh Muara, Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Sejumlah bidang lahan dalam peta bahkan telah ditandai warna kuning.
Kepala Seksi Operasional UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidurian-Cisadane, Nanang, memperlihatkan peta bidang lahan di sekitar Situ Tujuh Muara. Ia menjelaskan, warna kuning pada peta menandakan status kepemilikan dan atau pemanfaatan lahan oleh korporasi maupun perorangan masih dalam proses.
“Makanya perlu koordinasi lintas sektoral. Melibatkan BPN, balai besar, kelompok warga dan lainnya,” ujar Nanang sambil menunjukkan gambar peta bidang lahan yang tersimpan di telepon selulernya saat ditemui di Situ Pamulang, Senin (10/8/2026).
Menurut Nanang, aparat penegak hukum juga perlu dilibatkan untuk memastikan status kepemilikan sejumlah lahan tersebut. Termasuk menelusuri kemungkinan adanya persoalan dalam penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang berada di sekitar kawasan daerah resapan air.
Ia menegaskan, pihaknya tidak dapat serta-merta membongkar bangunan yang berdiri di bantaran situ. Meski demikian, pemerintah mengakui adanya ketentuan yang melarang pendirian bangunan di sempadan daerah aliran sungai.
Nanang menyebut Pemprov Banten saat ini tengah mencari solusi untuk menata bangunan yang berdiri di kawasan DAS. Ia mencontohkan penataan bangunan liar untuk kegiatan usaha di Situ Cipondoh, Kota Tangerang yang dinilainya telah berjalan cukup baik.
“Di sini kalau asal bongkar pasti ada bentrok,” katanya.
Pernyataan tersebut langsung ditanggapi Ketua Dewan Pertimbangan OKP Ganespa, Nurcholis Fidon Hafiz. Ia menilai alasan mengenai kepentingan ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi pembenaran untuk membiarkan bangunan berdiri di kawasan sempadan situ.
Menurut Fidon, pemerintah daerah sudah terlalu lama melakukan pembiaran. Kondisi itu, kata dia, membuat jumlah bangunan liar di sekitar Situ Tujuh Muara terus bertambah.
“Tuntutan kami sederhana. Lahan sempadan di sini dikembalikan menjadi ruang terbuka hijau,” tegas Fidon.
Ia juga menyoroti keberadaan warung-warung di sekitar Situ Pamulang yang disebutnya tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), baik melalui retribusi maupun pajak daerah.
“Kami tunggu janji dan retorika beliau. Kalau sampai tidak ada tindak lanjut, ya dengan sangat terpaksa kami akan aksi,” pungkas Fidon.
Ganespa Soroti Rumah Jaga Situ Tujuh Muara Tangsel, Diduga Beralih Fungsi Jadi Tempat Usaha
detakbanten.com TANGSEL-Rumah jaga di kawasan Situ Tujuh Muara atau Situ Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, diduga dialihfungsikan menjadi tempat usaha. Bangunan yang semestinya digunakan untuk kepentingan pengawasan daerah aliran sungai (DAS) itu disinyalir dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Ketua Dewan Pertimbangan Ganespa, Nurcholis Fidon Hafiz, mengatakan dugaan tersebut diketahui saat pihaknya melakukan pemantauan di kawasan Situ Tujuh Muara.
“Pas kami temui bilangnya penjaga sambil dagang,” kata Fidon, Senin (10/8/2026).
Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah bangunan warung berdiri di kawasan sempadan Situ Tujuh Muara. Bahkan, dari salah satu warung terdengar alunan musik.
Fidon juga menyebut adanya aktivitas karaoke dan pesta minuman keras pada malam hari di salah satu warung yang berada di kawasan tersebut.
“Kalau malam di warung pojokan ada pesta miras sambil karaoke,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Seksi Operasional UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Nanang, membantah masih adanya aktivitas tersebut.
“Kan sekarang sudah enggak ada,” kata Nanang saat dikonfirmasi.
Nanang memastikan pihaknya telah memerintahkan agar bangunan tersebut dikosongkan dan dikembalikan fungsinya seperti semula sebagai pos jaga.
Namun, persoalan pengelolaan bangunan tersebut tidak sederhana. Nanang menjelaskan, pos jaga itu dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan hingga kini aset tersebut belum tercatat sebagai aset milik Pemerintah Provinsi Banten.
Saat ini, pihaknya tengah menempuh proses pelimpahan aset barang milik daerah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Pemerintah Provinsi Banten.
Keberadaan aset tersebut juga masih dalam proses penelusuran. Menurut Nanang, kondisi itu membuat Pemprov Banten tidak dapat serta-merta mengusir pihak yang masih menempati bangunan tersebut.
“Karena Balai Besar juga punya juru situ. Pak Rudi, dia sudah mulai cat lagi itu sama dia,” ujarnya.
Di sisi lain, pengelolaan kawasan Situ Tujuh Muara juga berkaitan dengan ketentuan mengenai garis sempadan situ. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3088/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Garis Sempadan Situ Ciledug pada Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, luas total Situ Ciledug tercatat mencapai 55,52 hektare.
Dari luasan tersebut, badan air Situ Ciledug mencapai 23,13 hektare, sedangkan luas sempadannya mencapai 32,39 hektare.
Ketentuan mengenai pemanfaatan kawasan sempadan juga diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Regulasi tersebut mengatur jarak sempadan situ atau danau dari tepi muka air paling sedikit 50 meter pada kondisi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
Aturan tersebut menjadi salah satu dasar dalam menjaga kawasan sekitar situ agar tetap berfungsi sebagai daerah perlindungan dan tidak dimanfaatkan secara sembarangan untuk kepentingan bangunan maupun aktivitas usaha.
Gubernur Banten Andra Soni Lepas Tim Banteng Banten ke Turnamen Nasional Soekarno Cup
detakbanten.com KOTA TANGSEL - Gubernur Banten Andra Soni secara resmi melepas keberangkatan Tim Banteng Banten FC U-17 yang akan berlaga pada Turnamen Sepak Bola Soekarno Cup III 2026 di Jawa Timur (Surabaya, Gresik dan Bangkalan). Tim tersebut akan mewakili Provinsi Banten dalam ajang nasional yang diikuti oleh 16 Provinsi dari seluruh Indonesia. Pelepasan dilakukan di kantor Gubernur Banten, Jalan Kencana I No. 20, Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Kamis (6/8/2026).
CEO Banteng Banten Revy Khoemaini menyampaikan, keikutsertaan tim merupakan hasil dari proses persiapan yang telah dilakukan secara matang. Tim dijadwalkan bertolak ke Surabaya pada 10 Agustus 2026 dan mengikuti kompetisi hingga 24 Agustus 2026. Banteng Banten menargetkan gelar juara agar Provinsi Banten berkesempatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan turnamen berikutnya. Ia juga menegaskan bahwa pembinaan sepak bola usia muda membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.
"Sinergi antara pemerintah daerah, organisasi politik, dan masyarakat menjadi langkah penting dalam mencetak atlet sepak bola yang mampu berprestasi di tingkat nasional," ujarnya,
Dalam sambutannya, Gubernur Andra Soni mengapresiasi upaya pembinaan atlet muda yang dilakukan oleh PDI Perjuangan melalui pembentukan Tim Banteng Banten. Ia menilai pembinaan usia dini merupakan fondasi utama dalam membangun prestasi sepak bola Indonesia di masa depan.
Andra Soni mencontohkan keberhasilan negara seperti Brasil yang memiliki budaya kompetisi sejak usia muda. Menurutnya, frekuensi pertandingan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemampuan dan mental bertanding seorang atlet. Karena itu, kompetisi kelompok umur harus terus diperbanyak agar pembinaan berjalan secara berkelanjutan.
Gubernur juga menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi (Provinsi) Banten untuk mendukung penyelenggaraan turnamen apabila Banten ditunjuk sebagai tuan rumah. Banten memiliki sejumlah stadion yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kompetisi berskala nasional.
"Saya berharap para pemain Banteng Banten dapat membawa nama baik daerah sekaligus menjadi bagian dari regenerasi atlet yang nantinya mampu memperkuat sepak bola Banten dan Indonesia," katanya.
Gubernur juga menegaskan bahwa pembinaan atlet harus dilakukan secara berjenjang sejak usia dini melalui kolaborasi antara pemerintah, organisasi olahraga, dunia usaha, maupun berbagai elemen masyarakat. Andra Soni menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh atlet dan tim pelatih yang akan berangkat ke Surabaya.
"Semoga Tim Banteng Banten mampu memberikan hasil terbaik, mengharumkan nama Provinsi Banten, serta membawa pulang prestasi membanggakan dari ajang Soekarno Cup III," katanya.
Banteng Banten FC U-17 dilatih oleh Mustofa Aji mantan pemain Liga 1 dan 2 asal Banten, dengan membawa 25 pemain pilihan dari 8 Kabupaten Kota di Provinsi Banten, dengan Kapten Doni Regiana yang merupakan pelajar SMK Bina Karya Kabupaten Tangerang.
Sebagai informasi, Soekarno Cup III 2026 merupakan ajang pertandingan sepak bola yang diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan, dengan peserta sebanyak 16 tim mewakili Provinsi di Indonesia. Perangkat pertandingan Soekarno Cup 2026 melibatkan pengawas tersertifikasi PSSI serta wasit berlisensi nasional. (Zal)
Fraksi PDI Perjuangan : Pemusnahan Obat Keras Selamatkan Ribuan Generasi Muda Tangsel
detakbanten.com TANGSEL-Jutaan butir obat keras golongan daftar G dari berbagai merek dimusnahkan oleh jajaran Kepolisian Resor (Polres) Tangerang Selatan (Tangsel) menggunakan mesin insinerator di Mapolsek Serpong, Selasa (4/8/2026).
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Kota Tangsel Fraksi PDI Perjuangan, Syamsul Hariyanto. Menurutnya, pemusnahan obat keras daftar G merupakan bentuk keseriusan aparat dalam melindungi masyarakat, terutama kalangan remaja, dari penyalahgunaan obat-obatan berbahaya.
“Kami sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan pihak kepolisian, terutama Polres Tangsel dan Polsek Serpong, yang telah memusnahkan obat-obatan keras yang dilarang beredar tersebut,” kata Atul, sapaan Syamsul Hariyanto di Gedung DPRD Tangsel, Rabu (5/8/2026).
Ia menilai, pemusnahan jutaan butir obat keras daftar G menjadi bukti nyata komitmen kepolisian dalam mencegah peredaran obat-obatan berbahaya yang dapat merusak masa depan generasi muda.
“Ini sudah menyelamatkan ribuan generasi muda Tangsel. Kita semua tahu dampak penyalahgunaan obat-obatan ini sangat merusak generasi muda,” ujarnya.
Atul juga meminta pengawasan terhadap peredaran obat keras daftar G terus diperketat. Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat.
“Kami di DPRD Tangsel sangat mendukung langkah preventif yang dilakukan semua pihak. Mari bersama-sama melindungi generasi muda Tangsel agar tumbuh sehat dan terbebas dari penyalahgunaan obat-obatan,” tegasnya.
Seperti diketahui, Polres Tangsel musnahkan barang bukti sebanyak 46 juta butir obat keras daftar G dari berbagai merek. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus yang dilakukan Unit Reskrim Polsek Serpong pada April 2026.
Kapolres Tangsel, AKBP Boy Jumalolo menegaskan komitmennya untuk menindak tegas seluruh pelaku penyalahgunaan narkoba maupun peredaran obat keras daftar G, termasuk apabila pelakunya merupakan anggota Polri.
“Terlebih apabila pelakunya anggota Polri, kami tidak akan memberikan perlakuan khusus. Akan kami tindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Boy.
Kapolres juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan berbahaya.
“Saya meminta kepada seluruh masyarakat, apabila melihat, mendengar, atau mengetahui adanya peredaran narkoba maupun obat keras daftar G, agar segera melaporkannya kepada kantor kepolisian terdekat atau melalui layanan Kepolisian 110,” pungkasnya. (Dra)
Dinilai Jadi Penggerak Ekonomi Warga, Syamsul Hariyanto Dorong Pengembangan Budidaya Jamur Crispy di Serpong
detakbanten.com TANGSEL-Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dari Fraksi PDI Perjuangan, Syamsul Hariyanto, mengunjungi lokasi budidaya jamur Crispy milik Mochamad Amri di Jalan Salem III, Kampung Serpong, Kecamatan Serpong, Rabu (5/8/2026).
Usaha budidaya jamur yang telah dirintis hampir tiga tahun itu dinilai memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Namun, hingga kini Amri mengaku usahanya masih minim pendampingan dan perhatian dari pemerintah daerah.
Amri mengatakan, saat ini dirinya masih membutuhkan pembinaan dan kesempatan belajar dari daerah lain agar hasil budidaya jamurnya dapat terus berkembang.
“Karena saya masih dalam tahap belajar, kalau ada ilmu atau pengalaman dari luar sebagai bahan studi banding tentu akan sangat bermanfaat bagi kami,” kata Amri.
Ia menjelaskan, hasil panen jamurnya dipasarkan ke pasar tradisional di wilayah Serpong dan pasar - pasar tradisional lainnya dengan harga berkisar Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Dalam sehari, ia mampu memanen sekitar 8 hingga 10 kilogram jamur.
Saat ini Amri memiliki sekitar 1.000 bibit jamur. Jumlah tersebut dinilai belum mampu memenuhi tingginya permintaan pasar.
“Saat ini baru ada sekitar 1.000 bibit jamur. Padahal untuk memenuhi kebutuhan pasar yang cukup tinggi, minimal kami membutuhkan sekitar 5.000 bibit,” jelasnya.
Karena itu, Amri berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan, terutama dalam pemenuhan bibit dan pendampingan usaha. Menurutnya, keterbatasan modal masih menjadi kendala utama untuk meningkatkan kapasitas produksi.
Menanggapi hal tersebut, Syamsul Hariyanto menilai budidaya jamur memiliki prospek yang baik sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Terlebih, usaha tersebut dijalankan oleh generasi muda yang dinilai mampu menjadi contoh bagi masyarakat lainnya.
“Budidaya jamur ini sangat bagus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Apalagi yang menjalankannya adalah anak muda. Ini membuktikan bahwa sektor pertanian juga bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan,” kata Syamsul.
Ia memastikan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan, khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP), agar pelaku usaha budidaya jamur memperoleh pembinaan dan dukungan yang dibutuhkan.
Menurutnya, budidaya jamur tidak memerlukan lahan yang luas sehingga berpotensi dikembangkan oleh lebih banyak masyarakat apabila mendapat dukungan pemerintah.
“Pemerintah harus melihat potensi budidaya jamur sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari usaha seperti ini, petani benar-benar bisa menggantungkan penghasilannya. Aspirasi ini akan kami tindak lanjuti dan menjadi masukan di Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tangsel,” tegasnya.





































