Ancaman El Nino Intai Porprov VII Banten, Andra Soni Ingatkan Panitia Jangan Abaikan Keselamatan Atlit
detakbanten.com TANGSEL-Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya keselamatan atlet selama pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 yang digelar di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Menurutnya, panitia penyelenggara harus memberikan perhatian khusus terhadap keselamatan para atlet, mengingat kondisi cuaca yang dinilai kurang mendukung selama berlangsungnya pesta olahraga tingkat Provinsi Banten tersebut.
Andra Soni mengatakan, kondisi cuaca yang dipengaruhi fenomena El Nino dan belum sepenuhnya berakhir diprediksi dapat memberikan dampak terhadap para atlet yang tengah menjalani pertandingan.
“Artinya El Nino belum berakhir, sehingga kami minta kepada panitia mengutamakan keselamatan para atlet,” kata Andra Soni dilokasi open ceremony Porprov ke Vll Banten di Lapangan Sunburst BSD, Serpong, Minggu (15/11/2026).
Selain faktor keselamatan, Andra Soni juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam Porprov VII Banten untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung.
Untuk memberikan perlindungan kepada para peserta, kata Andra Soni, penyelenggaraan Porprov VII Banten juga telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan guna melindungi aktivitas para atlet selama bertanding.
Porprov VII Banten 2026 sendiri diikuti kurang lebih 6.000 atlet serta belasan ribu ofisial. Ajang olahraga tersebut akan berlangsung hingga 23 November 2026 dengan mempertandingkan 60 cabang olahraga di 70 venue yang tersebar di wilayah Tangsel.
Meski sebagian besar pertandingan digelar di Tangsel, beberapa cabang olahraga juga menggunakan venue di luar daerah. Salah satunya cabang olahraga selancar yang dipertandingkan di Pantai Sawarna, Lebak.
Andra Soni turut menyampaikan apresiasinya kepada Panitia Besar Porprov VII Banten, termasuk Ketua Panitia Besar Pilar Saga Ichsan beserta seluruh pihak yang telah mempersiapkan penyelenggaraan ajang olahraga tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia Besar, dalam hal ini Bapak Pilar Saga Ichsan bersama rekan-rekan lainnya, juga teman-teman di Banten yang telah mempersiapkan kegiatan Porprov VII Banten ini,” ujarnya.
Ia berharap seluruh rangkaian pertandingan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tetap menjunjung tinggi sportivitas. "Harapan kami tentunya Porprov VII dapat terselenggara dengan baik dan menjunjung tinggi sportivitas,” ungkapnya.
Ketua KONI Banten Agus Rasyid mengatakan, pelaksanaan Porprov VII Banten di Tangsel harus menjadi momentum strategis dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Provinsi Banten.
Menurutnya, ajang tersebut tidak hanya menjadi arena kompetisi untuk meraih prestasi, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan dan kebersamaan antardaerah di Banten.
Selain itu, hasil dari pelaksanaan Porprov juga menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembinaan atlet di tingkat kabupaten dan kota. Atlet-atlet potensial yang muncul dari ajang tersebut diharapkan dapat dipersiapkan untuk menghadapi Pra-PON dan PON 2028 yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
“Pembinaan dan prestasi olahraga tentunya menjadi tolak ukur hasil pembinaan atlet dalam rangka mempersiapkan atlet untuk mengikuti Pra-PON dan PON tahun 2028, supaya bisa menghasilkan atlet-atlet yang potensial,” katanya.
Ia juga mengatakan, pelaksanaan Porprov VII Banten bertujuan untuk menjaring bibit-bibit atlet potensial sekaligus mengevaluasi hasil pembinaan olahraga di tingkat kabupaten dan kota se-Provinsi Banten.
Disegel tapi Tetap Dibangun, Pengamat: Blokir Saja Akses Proyek Green SM
detakbanten.com TANGERANG SELATAN — Penyegelan proyek pembangunan pool taksi listrik Green SM di Jalan Ciater Raya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), kembali menjadi sorotan.
Pasalnya, meski telah disegel Satpol PP Tangsel, aktivitas pembangunan di lokasi masih terpantau berlangsung. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas tindakan penyegelan apabila tidak dibarengi pengawasan dan langkah konkret untuk memastikan aktivitas benar-benar berhenti.
Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai pemerintah daerah harus mengambil langkah kongkrit tidak perlu berhenti pada pendekatan persuasif.
Menurutnya, jika tujuan penyegelan adalah menghentikan aktivitas, akses keluar-masuk lokasi dapat diblokir secara fisik.
“Untuk mencegah, biar dia tidak melakukan aktivitas lagi,” kata Trubus.
Ia menilai pemerintah dapat memanfaatkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengatasi keterbatasan sarana di lapangan
Trubus mencontohkan penggunaan barrier beton untuk menutup akses proyek.
“Walaupun dia tidak punya alatnya, tinggal koordinasi dengan OPD lain. Misalnya barrier beton. Tinggal minta berapa biji, tiga, empat, kemudian didouble di situ,” ujarnya.
Menurut dia, langkah tersebut akan membuat akses kendaraan proyek menjadi lebih sulit dan memastikan tindakan penyegelan tidak sebatas pemasangan tanda larangan.
“Jadi akses pintu masuk keluarnya diblokir,” tegasnya.
Jangan Sampai Segel Hanya Jadi Simbol
Trubus mempertanyakan pola penanganan yang menurutnya selama ini terlalu mengandalkan pendekatan persuasif.
Ia menilai, ketika aktivitas di lokasi masih berjalan, pemerintah harus memastikan ada tindakan lanjutan yang terukur.
“Selama ini kan cuma persuasif-persuasif,” katanya.
Apabila diperlukan peralatan untuk melakukan penutupan akses, Trubus menyebut pemerintah dapat berkoordinasi dengan OPD lain, termasuk perangkat daerah yang memiliki alat berat.
“Tidak punya alat berat, mungkin pinjam ke PU. Ada alat berat untuk memindahkan barrier. Sudah selesai, tinggal dipantau,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menempatkan persoalan bukan hanya pada tindakan penyegelan, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan keputusan penertiban benar-benar efektif di lapangan.
Sebab, berdasarkan pantauan pada Sabtu (3/10/2026) sore, masih terlihat sejumlah aktivitas fisik pembangunan di lokasi proyek. Di antaranya material timbunan tanah merah, struktur beton dan balok, serta aktivitas kendaraan proyek.
Soroti Drainase dan Potensi Dampak Lingkungan
Selain aktivitas pembangunan, Trubus juga meminta pemerintah mencermati aspek lingkungan di sekitar lokasi.
Salah satunya berkaitan dengan keberadaan aliran Kali Angke yang berada di kawasan tersebut.
“Apalagi di situ ada aliran Kali Angke. Sekarang berapa hektare itu di situ, itu juga bisa menyumbang air. Kan dia tidak ada serapan itu,” ujarnya.
Ia mempertanyakan bagaimana sistem drainase di dalam kawasan proyek serta apakah tersedia tempat penampungan air sebelum limpasan dialirkan ke sungai.
“Kita juga tidak tahu dia sudah mengurus izin banjirnya atau tidak. Sistem drainasenya bagaimana di dalam. Dia punya tampungan air atau tidak,” katanya.
Menurutnya, keberadaan kolam atau tampungan air menjadi salah satu aspek yang perlu diperiksa ketika suatu kawasan mengalami perubahan kondisi lahan.
“Kan itu harus ada kolam tampung di situ, sebelum dibuang ke sungai,” ujarnya.
Status Perizinan Diminta Dibuka
Trubus juga mempertanyakan sejumlah aspek perizinan dan pekerjaan konstruksi di lokasi.
Di antaranya terkait perizinan pembangunan, pengendalian banjir, hubungan dengan sempadan Kali Angke, hingga perizinan pekerjaan cut and fill.
“Jadi banyak pelanggarannya, perizinan tidak ada, izin banjirnya tidak ada, sepadan dengan Kali Angkenya bagaimana. Perizinan cut and fill-nya kita tidak tahu,” katanya.
Namun, seluruh aspek tersebut masih perlu diklarifikasi kepada Pemkot Tangsel dan pihak pengelola proyek. Pernyataan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan dugaan dan perlu merujuk pada hasil pemeriksaan serta dokumen perizinan.
Trubus mendorong pemerintah menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka kepada masyarakat.
Menurutnya, pemerintah dapat menggunakan media sosial maupun kanal komunikasi resmi untuk menjelaskan persoalan yang ditemukan serta langkah penanganan yang dilakukan.
“Ya tinggal diumumin saja di media sosial bahwa mereka tidak melakukan ini, ini, ini,” ujarnya.
Publik Menunggu Tindakan Konkret
Persoalan proyek Green SM kini tidak hanya berkaitan dengan keberadaan segel di lokasi.
Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah setelah penyegelan dilakukan, pemerintah benar-benar memiliki mekanisme pengawasan untuk memastikan tidak ada aktivitas pembangunan lanjutan.
Jika akses proyek tetap terbuka dan aktivitas masih dapat berlangsung, efektivitas penyegelan tentu menjadi pertanyaan publik.
Trubus meminta pemerintah tidak membuat masyarakat harus menerka-nerka perkembangan penanganan proyek tersebut.
“Jadi jangan warga itu disuruh nebak-nebak. Jadi capek, kok tidak berlarut-larut, tidak tuntas, urusan seperti itu saja,” katanya.
Ia menegaskan masyarakat perlu mendapatkan kepastian mengenai status proyek dan langkah pemerintah.
“Harus bersuara dulu rakyat,” tegas Trubus.
Kini perhatian publik tertuju pada Pemkot Tangsel dan Satpol PP. Apakah penyegelan akan berhenti sebatas pemasangan tanda, atau diikuti tindakan nyata untuk memastikan aktivitas pembangunan dihentikan sampai seluruh persyaratan dan perizinan yang diwajibkan dipastikan terpenuhi.
Dinas SDABMBK Tangsel Bangun Median dan Dua U-Turn di Jalan Rawa Buntu Sesuai Kajian Dishub
TANGERANG SELATAN — Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Tangerang Selatan akan melaksanakan penataan lalu lintas di Jalan Rawa Buntu melalui pembangunan jalur pemisah atau median jalan serta dua U-Turn. Penataan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas di kawasan tersebut.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas SDABMBK Kota Tangerang Selatan, Ahmad Fatulloh, menyampaikan bahwa pembangunan median jalan direncanakan memiliki panjang 273 meter dengan lebar bervariasi 4 meter. Sementara itu, dua U-Turn akan dibangun pada dua titik, yakni di depan Bank Mandiri dengan lebar 25 meter dan di sekitar Pom Bensin RM Payakumbuh dengan lebar 35 meter.
"Penataan ini kami lakukan karena Jalan Rawa Buntu merupakan ruas jalan strategis yang menghubungkan kawasan permukiman, komersial, dan akses menuju Stasiun Rawa Buntu. Tingginya volume kendaraan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore, serta banyaknya kendaraan yang berbalik arah secara sembarangan menjadi penyebab utama kemacetan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas," ujar Ahmad Fatulloh.
Menurut Ahmad Fatulloh, keberadaan median jalan sepanjang 273 meter tersebut masih bisa berubah sesuai dari hasil uji coba dan kajian Dinas Perhubungan. Diharapkan dengan adanya median dan U-turn yang tertata keselamatan pengendara lebih terjamin.
Ahmad Fatulloh menambahkan bahwa selama masa konstruksi berlangsung, akan diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa pengalihan jalur kanan terjadi penyempitan sebagian ruas jalan. Dinas SDABMBK mengimbau seluruh pengguna jalan untuk mencari jalur alternatif dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang dipasang selama pengerjaan.
"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan selama proses pengerjaan. Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar dampaknya dapat diminimalkan, terutama pada jam-jam sibuk. Kami juga akan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar tidak terjadi kebingungan saat pengerjaan berlangsung," kata Ahmad Fatulloh.
Dinas SDABMBK Kota Tangerang Selatan berharap masyarakat dapat mendukung dan bersabar selama proses penataan Jalan Rawa Buntu berlangsung. Partisipasi seluruh pengguna jalan sangat dibutuhkan demi terwujudnya lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan nyaman di kawasan tersebut.
Informasi lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan dan detail teknis proyek akan disampaikan melalui kanal resmi Dinas SDABMBK Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Kadispora Tangsel Mundur, Pilar Saga Pastikan Persiapan Porprov Banten Tetap Jalan
detak.co.id TANGSEL-Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Mukroni, mengundurkan diri dari jabatannya di tengah persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten VII 2026. Kota Tangsel menjadi tuan rumah ajang olahraga tersebut yang akan berlangsung pada 15-23 November 2026 mendatang.
Meski terjadi pergantian pimpinan di Dispora, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel memastikan persiapan Porprov tetap berjalan sesuai rencana.
Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, mengatakan hingga saat ini tidak terdapat kendala dalam persiapan pelaksanaan Porprov. Pemkot Tangsel juga terus melakukan koordinasi dengan KONI Banten serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
“Porprov tetap berjalan sesuai dengan perencanaan. Besok kita ada rapat pemaparan semua bidang panitia ke Panitia Pengawas Daerah (Panwasrah) dari KONI Banten,” kata Pilar saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (1/10/2026).
Menurut Pilar, struktur kepanitiaan Porprov tetap bekerja meski terjadi pergantian pejabat di lingkungan Pemkot Tangsel. Bahkan, koordinasi dengan KONI Provinsi Banten terus dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai target.
“Persiapan tidak ada kendala sejauh ini. Kita terus berkonsultasi dengan KONI Banten dan melakukan kerja sama dengan beberapa stakeholder untuk persiapan Porprov,” ujarnya.
Terkait posisi Ketua Harian PB Porprov yang sebelumnya melekat pada jabatan Mukroni sebagai Kadispora, Pilar memastikan posisi tersebut kini beralih kepada pejabat yang menggantikannya sebagai pelaksana tugas (Plt) Kadispora.
“Ex officio diganti Plt Kadispora, Pak Haji Ika. Pak Wali dan saya menunjuk beliau tadi pagi,” jelasnya.
Pilar menegaskan, pergantian tersebut tidak akan mengganggu jalannya persiapan Porprov. Sebab, posisi Ketua Harian PB Porprov bersifat ex officio atau melekat pada jabatan di pemerintahan.
“Kalau Porprov sih tidak ada kendala, karena jabatan di Ketua Harian Panitia melekat pada jabatan di pemerintahan,” katanya.
Pilar memastikan persiapan anggaran Porprov juga terus berjalan. Sejumlah pejabat yang masuk dalam struktur kepanitiaan, mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Daerah (Asda), hingga unsur lainnya, tetap menjalankan tugas masing-masing.
“Saat ini sudah dilakukan review oleh KONI Provinsi. Dalam waktu dekat hibah dari KONI Provinsi akan disampaikan,” ujar Pilar.
Selain itu, proses hibah dari KONI Tangsel juga mulai dilakukan. “Hibah yang di KONI Tangsel juga segera diproses mulai hari ini atau besok,” sambungnya.
Pilar juga menjelaskan alasan Mukroni memilih mundur dari jabatan Kadispora. Menurutnya, keputusan tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatan Mukroni yang dalam beberapa pekan terakhir mengalami penurunan.
Pilar mengatakan, Mukroni sebelumnya telah menyampaikan kondisi tersebut kepada Wali Kota Tangsel, dirinya, serta Sekda. Mukroni khawatir tidak mampu menjalankan tugas kedinasan sekaligus mengawal persiapan Porprov dan prestasi kontingen secara maksimal dalam beberapa bulan ke depan.
“Sebetulnya tidak ada dinamika. Melihat kesehatan Pak Mukroni dalam beberapa minggu terakhir, beliau sampaikan ke Pak Wali, saya, dan Pak Sekda,” ungkapnya.
“Beliau khawatir tidak bisa menjalankan kedinasan, membantu Porprov, dan menyukseskan prestasi kontingen secara maksimal selama beberapa bulan ke depan,” lanjut Pilar.
Pilar menyebut keputusan mengganti Mukroni dengan pejabat lain merupakan langkah untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan. Terlebih, persiapan Porprov membutuhkan energi dan perhatian yang cukup besar.
“Jadi memang langkah bijaknya, diganti oleh pejabat lain supaya roda organisasi tetap berjalan lancar dan sesuai target,” katanya.
Pilar menuturkan, dalam beberapa pekan terakhir Mukroni juga beberapa kali menjalani pengobatan. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan Pemkot Tangsel untuk tidak memaksakan yang bersangkutan tetap menjalankan tugas dengan beban pekerjaan yang cukup berat.
“Sudah beberapa minggu ini bolak-balik berobat. Beliau cerita ke kami, khawatir dengan kondisi fisiknya,” ujar Pilar.
Menurutnya, persiapan Porprov akan menyita banyak waktu dan energi karena Ketua Harian harus memimpin rapat kepanitiaan serta melakukan koordinasi intensif dengan KONI terkait penyelenggaraan maupun prestasi kontingen Tangsel.
“Istirahat pasti kurang dalam beberapa bulan ke depan karena memimpin rapat kepanitiaan Porprov dan koordinasi dengan KONI terus terkait prestasi,” katanya.
Pilar menegaskan Pemkot Tangsel tidak ingin mengambil risiko dengan tetap memaksakan Mukroni menjalankan tugas di tengah kondisi tersebut.
“Kalau dipaksakan, Pak Wali dan saya juga enggak mau ambil risiko. Khawatir di perjalanan ada apa-apa,” tuturnya.
Pilar pun mendoakan agar kondisi Mukroni segera pulih dan dapat beristirahat dari beban pekerjaan yang berat.
“Kita doakan saja Pak Mukroni kondisinya pulih kembali, dan dia bisa istirahat dari pekerjaan berat dulu,” pungkasnya. (Dra)
Akses Keluar Masuk Pembangunan Pool Taksi Listrik Green SM Rusak Jalur Pedestrian di Ciater
detakbanten.com TANGSEL - Pembangunan pool taksi listrik Green SM di Jalan Ciater Raya, kawasan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), kembali menjadi sorotan.
Sebelumnya, aktivitas pembangunan di lokasi tersebut mendapat tindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangsel. Pada 16 September 2026, Satpol PP menyegel bangunan yang disebut akan digunakan sebagai gardu listrik karena belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Kini, persoalan lain dikeluhkan warga. Akses keluar-masuk kendaraan menuju area proyek terlihat melintasi jalur pedestrian di depan lokasi pembangunan. Kondisi tersebut membuat permukaan pedestrian terganggu dan dinilai menyulitkan masyarakat yang hendak berjalan kaki.
Berdasarkan pantauan di lokasi, bagian akses menuju proyek tampak berupa permukaan tanah dan material pekerjaan. Jalur tersebut juga menjadi titik keluar-masuk kendaraan proyek, sehingga fungsi pedestrian di sekitar lokasi menjadi tidak optimal.
Seorang warga sekitar Wardi mengatakan, pembangunan seharusnya tidak mengabaikan kenyamanan masyarakat yang setiap hari menggunakan jalur pedestrian.
“Kami tidak mempermasalahkan adanya pembangunan. Tapi akses keluar masuk kendaraan proyek jangan sampai membuat pedestrian rusak dan mengganggu warga yang berjalan kaki,” ujar Wardi.
Menurut Wardi, keberadaan pedestrian sangat dibutuhkan masyarakat, terlebih lokasi tersebut berada di kawasan dengan aktivitas kendaraan yang cukup padat.
“Kalau kendaraan proyek keluar masuk melalui pedestrian, warga yang jalan kaki jadi terganggu.
Seharusnya ada pengaturan supaya akses pejalan kaki tetap aman dan tidak harus turun ke badan jalan,” katanya.
Keluhan tersebut muncul ketika proyek pool taksi listrik Green SM memang tengah menjadi perhatian sejumlah pihak terkait kelengkapan pembangunan dan dampaknya terhadap kawasan sekitar.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Tangsel juga melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pada 14 September 2026. Dalam sidak tersebut, DPRD menyebut lokasi telah memiliki Keterangan Rencana Kota (KRK), namun belum memiliki PBG sementara ditemukan pekerjaan fisik berupa bangunan kecil yang disebut diperuntukkan sebagai gardu listrik.
Dishub lakukan Kajian Andalalin
Tak hanya persoalan bangunan, aspek lalu lintas juga menjadi perhatian. Dinas Perhubungan (Dishub) Tangsel menyatakan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk proyek tersebut masih dalam proses pengajuan. Dishub menyebut Jalan Ciater merupakan ruas yang sudah memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi sehingga dampak kendaraan proyek maupun aktivitas pool perlu diperhitungkan.
Kondisi akses keluar-masuk proyek yang bersinggungan dengan jalur pedestrian pun dinilai warga perlu mendapat perhatian. Pasalnya, ketika aktivitas pembangunan berlangsung, keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki juga harus tetap diperhatikan.
Wardi berharap pihak pengelola proyek dapat menata kembali akses kendaraan sehingga tidak mengorbankan fasilitas yang digunakan masyarakat.
“Kalau memang ini untuk pembangunan dan nantinya menjadi pool taksi, silakan saja berjalan sesuai aturan. Tapi jangan sampai fasilitas untuk masyarakat justru rusak atau terganggu. Pedestrian juga harus dikembalikan dan diperbaiki,” ucapnya.
Hingga berita ini ditulis, keluhan warga tersebut menjadi perhatian tambahan di tengah proses pembangunan pool taksi listrik Green SM di kawasan Ciater.





































