Konfrensi Pers dilakukan KPU dengan menghadirkan seluruh anggota komisioner dan pihak sekertariat dihadapan awak media yang digelar di Kantor KPU Lebak, Jum'at (15/219).

Ketua KPU Lebak Nikmatullah mengatakan, hal ini dilakukan guna mengklarifikasi soal beredarnya isu penggunaan dana hibah Pilkada Lebak 2018 yang dinilai tidak transparan.

"Disini kita luruskan informasi yang sudah beredar di media massa mengenai dana hibah Pilkada Lebak 2018 yang telah diterima KPU Lebak dari BJB," ujar Ketua KPU.

Pihak KPU mengakui telah menerima dana hibah berupa 10 jenis barang senilai Rp. 150 juta dari pihak BJB cabang Rangkasbitung, atas pembukaan rekening sebesar Rp. 65,5 Miliar.

"Pembukaan rekening KPU di bank BJB Rangkasbitung merupakan hasil perundingan dan persetujuan dari seluruh anggota komisioner dan staff KPU Lebak," ujar Sekertaris KPU Lebak Tedi Kurniadi.

Sambung Tedi menjelaskan, pembukaan rekening di BJB cabang Rangkasbitung tersebut dilakukan untuk menyimpan dana Pilkada Lebak 2018 senilai Rp. 65,5 Miliar, serta pembukaan rekening tersebut merupakan persetujuan dari seluruh anggota komisioner dan staff KPU.

"Hibah yang diterima KPU dalam bentuk barang, itu merupakan kebijakan dari manajemen bank, bahkan dokumen acaranya sendiri sudah dibuat," jelasnya.

Tedi mengatakan, dana hibah berupa 10 jenis barang tersebut saat ini statusnya sudah menjadi aset negara yang digunakan untuk menunjang kegiatan KPU Lebak.

"Secara resmi Kita sudah menyampaikan kepada kantor direktorat Provinsi Banten dan sudah ada penyerahannya, jadi hibah yang diterima KPU tersebut telah menjadi aset negara," tutur Tedi.

Sementara itu, mantan ketua sekaligus anggota Komisioner KPU Lebak Ahmad Saparudin menegaskan polemik dana hibah Pilkada Lebak 2018 sudah jelas.

"Mungkin ada sedikit keterlambatan dalam mekanisme laporan, itu menjadi salah satu titik lemah Kami, namun semua sudah selesai dengan laporan yang telah diterima oleh semua pihak," pungkasnya.