detakbanten.com TANGERANG SELATAN – Sejumlah calon jemaah umrah melaporkan pengelola PT Solusi Baitullah Indonesia, Yunita alias Ummah ke Polres Tangerang Selatan terkait dugaan penipuan dan perbuatan curang setelah keberangkatan umrah yang telah mereka persiapkan dinyatakan gagal.

Laporan tersebut dibuat oleh salah satu jemaah, Dendy Pradana, di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Tangerang Selatan, Senin (24/8/2026). Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL), laporan tercatat dengan nomor LP/B/2668/VIII/2026/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA.

Dalam surat tersebut, Dendy melaporkan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 486 KUHP. Terlapor tercantum atas nama Noor Yunita Setiawati, SPD.

Kepada wartawan, Dendy mengatakan persoalan bermula ketika dirinya bersama keluarga dan sejumlah kerabat mendaftar perjalanan umrah melalui PT Solusi Baitullah Indonesia. Dari kelompok yang dibawanya, terdapat sekitar 14 orang yang hingga kini belum mendapatkan pengembalian dana.

“Dari keluarga kami sendiri ada 10 orang, kemudian ada kerabat sekitar empat orang. Kalau dari kami saja, totalnya sekitar Rp512 juta,” ujar Dendy, Senin (24/8/2026).

Menurut Dendy, pihak travel sebelumnya menyatakan mampu memberangkatkan para jemaah. Namun menjelang keberangkatan, pihak travel menyampaikan tidak sanggup memenuhi biaya penerbangan yang disebut mengalami kenaikan.

Rencana keberangkatan seharusnya dilakukan pada 11 Juli 2026. Namun, dua hari sebelum jadwal tersebut, jemaah mendapat informasi bahwa keberangkatan tidak dapat dilakukan.

“Dinyatakan tidak bisa berangkat tanggal 9, sementara kami harus berangkat tanggal 11. Jadi sangat mepet. Saat itu mereka menyampaikan tidak sanggup membayar biaya penerbangan sekitar Rp350 juta lebih kepada pihak Garuda,” katanya.

Dendy menilai persoalan tersebut semestinya dibicarakan bersama para jemaah apabila memang terdapat kendala biaya penerbangan. Terlebih, menurut dia, pembayaran dari jemaah telah dilakukan secara lunas.

“Kami bayarnya langsung cash, dalam waktu tiga hari sudah lunas. Ketika ada kenaikan, seharusnya semua jemaah dipanggil dan dibicarakan bagaimana solusinya. Ini tidak ada,” ungkapnya.

Ia juga menyebut hingga mendekati jadwal keberangkatan, tiket dan visa umrah belum diterbitkan. Para jemaah kemudian berulang kali mendatangi kediaman pengelola travel untuk meminta kepastian.

“Kami setiap hari datang hampir seminggu. Pulang sampai jam satu malam, besoknya balik lagi. Kami masih berusaha bagaimana caranya supaya tetap bisa berangkat, termasuk mencari tiket,” tutur Dendy.

Setelah keberangkatan dipastikan batal, para jemaah meminta pengembalian seluruh dana yang telah dibayarkan. Menurut Dendy, pihak travel sempat membuat surat kesanggupan pengembalian uang dengan batas waktu tertentu. Namun, hingga 24 Agustus 2026, dana tersebut disebut belum dikembalikan.

“Sudah ada surat perjanjian pengembalian uang. Bukti transfer juga lengkap. Ketika gagal memberangkatkan, travel membuat surat akan mengembalikan sampai batas waktu tertentu. Kemudian meminta tambahan waktu lagi sekitar 10 hari. Kami sudah menyanggupi, tetapi sampai sekarang belum ada pengembalian,” jelasnya.

Karena tidak memperoleh kepastian, Dendy bersama para jemaah akhirnya memilih menempuh jalur hukum.

“Kami sudah mencoba musyawarah secara kekeluargaan. Karena sudah terlalu lama dan kami merasa tidak ada iktikad baik, akhirnya kami melaporkan ke kepolisian supaya persoalan ini menjadi jelas,” ujarnya.

Klaim 90 Jemaah

Dendy juga mengungkapkan adanya informasi dari pihak pengelola travel mengenai jumlah jemaah yang terdampak mencapai sekitar 90 orang. Namun, menurutnya, para jemaah tersebut belum pernah dikumpulkan dalam satu forum sehingga dirinya belum dapat memastikan jumlah tersebut.

“Angka 90 itu berdasarkan pengakuan dari CEO. Kami sendiri belum pernah dikumpulkan semuanya. Ada informasi sekitar 60 dari kementerian, 28 dari umum, dan 14 dari kelompok kami. Tapi kami belum pernah bertemu dengan kelompok lainnya,” katanya.

Ia berharap aparat kepolisian dapat menelusuri lebih jauh jumlah jemaah yang sebenarnya terdampak serta aliran dana yang telah diterima pihak travel.

Dendy juga mengaku kecewa karena kegagalan keberangkatan tersebut bukan hanya berdampak secara finansial, tetapi juga secara emosional bagi keluarga yang telah lama menabung untuk menjalankan ibadah umrah bersama.

“Orang tua kami dari Sulawesi kami panggil ke sini untuk umrah. Kami patungan dan menabung supaya bisa berangkat bersama. Siapa yang tidak kecewa ketika sudah mempersiapkan semuanya, tetapi dua hari sebelum berangkat justru dinyatakan batal,” katanya.

Ia menegaskan tujuan pelaporan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan agar dana jemaah dapat dikembalikan dan persoalan tersebut memperoleh kejelasan hukum.

“Kami tidak ingin mempersulit atau mencari masalah. Kami hanya ingin uang dikembalikan semuanya dan persoalan ini jelas,” tegas Dendy.

Selain itu, Dendy berharap proses laporan yang telah diterima SPKT Polres Tangerang Selatan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

“Kami berharap laporan ini dikawal dan diproses, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kejadian seperti kami,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditulis, keterangan mengenai laporan tersebut berasal dari pihak pelapor dan dokumen penerimaan laporan kepolisian. Belum terdapat keterangan dari pihak PT Solusi Baitullah Indonesia maupun Noor Yunita Setiawati mengenai tudingan tersebut. Proses hukum dan pembuktian selanjutnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

detakbanten.com Tanjungbalai (Sumut)– Polres Tanjungbalai melalui Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM) menggelar kegiatan sosialisasi Program Paham AI bagi para siswa di SMA Negeri 2 Kota Tanjungbalai pada Senin (24/8) pagi.

Kegiatan pelatihan teknologi cerdas berbasis digital ini dipimpin oleh personel Bag SDM Briptu Feri Sipayung bersama personel Si Humas Briptu Frans J. Sitompul. Program ini dirancang untuk mengenalkan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan secara positif dan produktif kepada para pelajar di tingkat SMA sederajat

Kasubsi PIDM Sihumas Polres Tanjungbalai Ipda M. Ruslan, SIP menyampaikan bahwa kepolisian tidak hanya fokus pada pemeliharaan keamanan, tetapi juga aktif mendukung literasi digital dan peningkatan kualitas pendidikan generasi muda di Kota Tanjungbalai.

"Melalui sosialisasi ini, para siswa dibimbing untuk memanfaatkan platform digital pembelajaran Senopatiacademy.id. Mereka mempelajari dasar-dasar pemanfaatan kecerdasan buatan, mengikuti sesi interaktif empat modul utama, hingga mencoba fitur permainan edukatif Cerita Jeda di Lab AI," ujarnya

Rangkaian kegiatan diawali dengan pendaftaran akun secara mandiri, dilanjutkan pemahaman materi, uji kemampuan awal (pre-test), dan uji kemampuan akhir (post-test). Pelatihan yang berlangsung interaktif ini disambut hangat dan penuh antusiasme oleh peserta didik.

Sebanyak 25 siswa SMAN 2 Tanjungbalai yang mengikuti rangkaian sosialisasi tersebut dinyatakan berhasil menyelesaikan seluruh materi pelatihan dan berhak mendapatkan sertifikat kelulusan resmi.

detakbanten.com Tanjungbalai (Sumut)– Dalam rangka mendukung penuh program Asta Cita Presiden Republik Indonesia di bidang penguatan ketahanan pangan nasional, Polsek Sei Tualang Raso Polres Tanjung Balai menunjukkan aksi nyata di tengah masyarakat.

Kapolsek Sei Tualang Raso, IPTU Syafrizal, S.Sos., bersama jajaran anggotanya turun langsung membantu kelompok tani lokal mengolah hasil panen jagung di Halaman Mako Polsek Sei Tualang Raso, Lingkungan V, Kelurahan Sei Raja, Kecamatan Sei Tualang Raso.

Dalam kegiatan humanis tersebut, personel Polsek Sei Tualang Raso bahu-membahu bersama para petani melakukan proses penjemuran hingga pemipilan jagung hasil panen dengan total bobot diperkirakan mencapai 7 ton.

Kasubsi PIDM Sihumas Polres Tanjungbalai Ipda M. Ruslan, SIP menyampaikan bahwa keterlibatan Kepolisian dalam pengolahan pascapanen ini bertujuan untuk memastikan kualitas hasil tani warga tetap terjaga dengan baik.

Proses penjemuran yang optimal sangat penting untuk menurunkan kadar air sehingga jagung terhindar dari penyakit racun/toksin jamur sebelum nantinya dimasukkan ke dalam karung dan digiling untuk diproduksi.

"Langkah ini merupakan wujud komitmen Polri yang berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat, sekaligus menjadi bentuk dukungan konkret terhadap program Asta Cita Presiden RI untuk mewujudkan swasembada pangan. Kami ingin memastikan para petani tidak berjuang sendirian dari masa tanam hingga pengolahan hasil panen," ujarnya.

Hasil panen dari petani di kumpulkan di Polsek lanjut pemipilan dan penjemuran dan untuk memenuhi kadar 14% dari ketentuan Bulog. Kehadiran dan bantuan dari Polsek Sei Tualang Raso ini mendapat apresiasi hangat dari kelompok tani setempat.

Para petani mengaku sangat terbantu, terutama dalam mempercepat proses pengeringan dan pengemasan jagung agar terhindar dari risiko hujan, sehingga jagung yang dihasilkan memiliki daya jual dan kualitas unggulan.

detakbanten.com Tanjungbalai (Sumut)- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla) Sumut mengalokasikan anggaran sekitar Rp14,81 miliar untuk pengadaan berbagai peralatan dan sarana penunjang bagi kelompok nelayan pada 2026.

Bantuan tersebut mencakup berbagai jenis peralatan dengan jumlah puluhan hingga ribuan unit yang akan disalurkan kepada kelompok nelayan di sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Daerah penerima bantuan meliputi Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Nias Utara, hingga Kabupaten Nias Selatan.

Hari ini, Senin (24/8/2026) Pemerintah Kota Tanjungbalai menerima bantuan Alat Tangkap Ikan Jaring Insang kepada sejumlah nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan yang ada di Kecamatan Telum Nibung.

Penyerahan bantuan dari Pemprovsu melalui Diskanla Provsu diserahkan langsung kepada KUB Harapan Jaya, KUB Maju Bersama, KUB Nelayan Berkah, KUB Nelayan Maju dan KUB Sejahtera sebanyak 292 unit

Wali Kota Tanjungbalai diwakili Kadis Perikanan, Pangan dan Pertanian drh Muslim mengucapkan terimakasih atas perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemko Tanjungbalai khususnya kepada para nelayan.

"Bantuan tersebut bukan sekadar penyerahan barang, melainkan bentuk nyata perhatian Pemprovsu terhadap nasib nelayan di Kota Tanjungbalai," jelasnya

Muslim juga mengatakan hal ini juga bagian dukungan Pemprovsu dalam pelaksanaan kawasan perikanan tangkap di Kota Tanjungbalai yang berlokasi di Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kelurahan Perjuangan, Kel Sei Merbau Kota dan Kelurahan Pematang Pasir

"Program tersebut merupakan bagian dari Program Strategis Daerah (PSD) Nomor 20 Gubernur Sumatera Utara yang berfokus pada pengembangan kawasan unggulan perikanan tangkap salah satunya di Kota Tanjungbalai, " tambahnya

Dalam kesempatan tersebut, Muslim mengingatkan pesan bapak Wali Kota kepada para ketua dan anggota kelompok nelayan penerima bantuan agar menjaga, merawat, dan memanfaatkan sarana perikanan yang telah diberikan secara bersama-sama guna meningkatkan hasil tangkapan. Bantuan ini adalah amanah pemerintah dan negara untuk masyarakat yang membutuhkan. Mari jaga amanah ini dengan baik," tegasnya.

Semoga kolaborasi ini dapat terus terjalin. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat sejak verifikasi calon penerima hingga pengawalan program ini sampai ke tangan masyarakat para nelayan kita, pungkasnya.

detakbanten.com KAB. TANGERANG - Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni menekankan pentingnya membangun dan menjaga budaya sehat di lingkungan sekolah. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan generasi yang berkarakter dan berprestasi.

Hal tersebut disampaikan Tinawati saat melakukan kunjungan ke SMA Negeri 2 Tangerang dalam rangka penilaian Lomba Sekolah Sehat (LSS) 2026 tingkat Provinsi Banten, Senin (24/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Tinawati bersama jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meninjau secara langsung implementasi budaya sekolah sehat, aman, dan nyaman yang diterapkan di SMA Negeri 2 Tangerang.

Tinawati mengatakan, pelaksanaan LSS bukan sekadar untuk mencari sekolah terbaik. Ini adalah upaya bersama dalam memastikan budaya sehat dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan di lingkungan sekolah.

"Ini bukan sekadar mencari pemenang ya, kami di sini juga ingin memitigasi seluruh sekolah untuk budaya sehat kemudian daya nyaman, yaitu terutama BSAN yang memang ini adalah program yang digagas oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Provinsi Banten merupakan pionir atau pelopor yang melaksanakan implementasi tersebut," ungkap Tinawati.

Menurutnya, budaya sehat di sekolah memiliki keterkaitan erat dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan, kesehatan, olahraga, sains dan teknologi yang merupakan bagian penting dalam membangun generasi masa depan.

"Ini sebetulnya bagaimana menjaga konsistensi daripada sekolah itu sendiri, budaya sehat. Apalagi ada program cek kesehatan gratis yang merupakan program prioritas dari pemerintah pusat," katanya.

Saat meninjau SMA Negeri 2 Tangerang, Tinawati mengapresiasi pelaksanaan budaya sehat, aman, dan nyaman yang telah berjalan dengan baik. Ia berharap praktik baik tersebut dapat terus dipertahankan dan menjadi contoh bagi sekolah lainnya.

"Ya mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan, bisa dilaksanakan terus kemudian ini juga menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lain yang berada di Kota Tangerang," imbuhnya.

Selain budaya sehat, Tinawati menilai lingkungan sekolah juga harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Salah satunya melalui penguatan pendidikan karakter dan pencegahan perundungan atau perundungan.

Menurutnya, kecerdasan anak tidak hanya dapat diukur dari kemampuan intelektual atau IQ, tetapi juga dari kemampuan emosional dan karakter dalam berinteraksi dengan lingkungan.

"Bagaimana anak juga diajarkan untuk saling menghargai sesama temannya di sekolah, biar bagaimanapun mereka adalah duta-duta anti-perundungan terutama," jelasnya.

Tinawati menambahkan, pendidikan karakter harus dibangun secara bersama-sama, baik oleh keluarga maupun sekolah. Penguatan pendidikan karakter dan budaya sehat sangat penting, sehingga diharapkan nantinya anak dapat sehat secara fisik dan kuat secara mental.

"Jadi pendidikan karakter itu juga penting. Salah satu penunjang ketahanan bangsa adalah anak-anak yang kuat secara mental," tuturnya.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Tangerang Kukuh Wahyudi mengatakan, penerapan pola sekolah sehat, aman, nyaman, berkarakter dan berprestasi telah menjadi program yang dijalankan sejak dirinya dipercaya sebagai kepala sekolah pada 2017.

“Memang kami ingin menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang aman, nyaman buat anak didik kita,” ujarnya.

Menurutnya, lingkungan sekolah harus mampu membuat peserta didik merasa betah dan menjadikan sekolah sebagai rumah kedua yang dapat memberikan inspirasi bagi masa depan mereka.

Kukuh menegaskan, upaya mewujudkan sekolah sehat, aman, nyaman, berkarakter dan berprestasi merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang peserta didik.

“Sekolah sehat, aman, nyaman, berkarakter dan berprestasi ini adalah bagian dari kita semuanya. Dari kita untuk kita, ke depan juga masa depannya untuk kita semuanya,” ujarnya. (Zal)

detakbanten.com TANGERANG – Usai dilakukan penggeladahan beberapa waktu lalu, kejaksaan negeri kabupaten Tangerang kemudian melakukan penetapan tersangka terhadap pemilik Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Indonesia Negeriku kecamatan Kosambi berinisial KG dan langsung melakukan penahanan pada Senin ( 24/08/2026).

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Wahyudi Eko Husodo mengatakan, pelaku berinisial KG langsung digiring dan ditahan oleh Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus.

" Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari Surat Perintah Penyidikan PRIN-2665/M.6.12/ Fd.2/06/2026 jo. PRIN 3649/M.6.12/Fd.2/08/2026 setelah Tim Penyidik memeriksa saksi-saksi dan dokumen yang sudah mencukupi 2 (dua) alat bukti yang sah,"terang Eko.

Adapun ditetapkan sebagai tersangka sambung Eko, berdasarkan surat Penetapan tersangka Nomor : B-680/M.6.12/Fd.2/08/2026 tersebut yaitu adalah KG selaku Kepala PKBM Indonesia Negeriku, tersangka diduga telah memanipulasi serta memasukkan data ratusan siswa yang tidak memenuhi kriteria dan tidak pernah aktif mengikuti proses belajar-mengajar (siswa fiktif) ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian guna mencairkan alokasi dana bantuan operasional secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta penyidikan, tercatat pada TA 2023 PKBM Indonesia Negeriku menerima alokasi dana BOP sebesar Rp 813.050.000,- untuk 535 siswa namun fakta riilnya hanya terdapat 7 siswa aktif; pada TA 2024 menerima dana sebesar Rp 908.830.000,- untuk 581 siswa dengan fakta riil hanya 13 siswa aktif; serta pada TA 2025 menerima dana sebesar Rp 822.140.000,- untuk 511 siswa dengan fakta riil hanya 8 siswa aktif. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor: 2842/R/E.E5/WS.01.02/2026 tanggal 03 Agustus 2026, perbuatan para tersangka telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp 2.506.740.000,00 (dua miliar lima ratus enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

"Dalam perkara ini, Tersangka KG disangkakan melanggar ketentuan hukum pidana korupsi, yaitu
Kesatu: Pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,"tandasnya.

detakbanten.com Tanjungbalai (Sumut)– Memperingati Hari Jadi Polwan ke-78 Tahun 2026, Polwan Polres Tanjung Balai menggelar kegiatan Police Go to School di dua sekolah, yakni SMP N 1 Tanjung Balai dan SMP Yayasan Perguruan Sisingamangaraja, Senin (24/8).

Kegiatan yang dimulai pukul 07.15 WIB ini dipimpin langsung oleh Pakor Polwan Polres Tanjung Balai, Ipda Feva Sinulimgga, S.E., M.H., bersama jajaran personel Polwan Polres Tanjung Balai.

Kasubsi PIDM Sihumas Polres Tanjungbalai Ipda M. Ruslan, SIP menyampaikan Dalam kegiatan tersebut, Polwan memberikan pemahaman komprehensif mengenai bahaya tindak perundungan (bullying), ancaman bahaya narkoba, serta edukasi tertib lalu lintas sejak dini bagi para siswa dan siswi.

"Edukasi ini bertujuan untuk membentengi generasi muda dari perilaku negatif dan bahaya penyalahgunaan narkoba, sekaligus menanamkan kedisiplinan berlalulintas sejak sekolah," ujarnya

Suasana sosialisasi berlangsung interaktif saat sesi tanya jawab dibuka. Para pelajar yang aktif bertanya mendapatkan bingkisan menarik berupa cokelat dari tim Polwan, yang menambah antusiasme seluruh peserta di ruangan.

Kepala Sekolah SMP N 1 Tanjung Balai, Sri Gunawan Tarigan, S.Pd., beserta jajaran pengurus Yayasan Perguruan Sisingamangaraja menyambut positif kehadiran para Polwan dan mengapresiasi materi pembinaan yang dinilai sangat relevan dengan kebutuhan para remaja saat ini.

detakbanten.com BANTEN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meminta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten untuk menjadikan Forum Konsultasi Publik sebagai momentum evaluasi dan pembenahan kualitas pelayanan kesehatan. Forum ini dinilai penting karena menyerap masukan langsung dari masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan.

​Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, Ia menyampaikan hal ini saat membuka "Forum Konsultasi Publik Review Pelayanan RSUD Banten" di Auditorium RSUD Banten, Kota Serang, Senin (24/8/2026).

​Forum ini mempertemukan berbagai unsur yang bersinggungan langsung dengan pelayanan kesehatan. Para peserta terdiri atas direktur rumah sakit, kepala puskesmas, perwakilan perguruan tinggi, asosiasi pasien, pengemudi ambulans, relawan kesehatan, organisasi profesi, forum wartawan, hingga unsur masyarakat umum.

​Deden menekankan bahwa forum konsultasi harus menjadi ruang terbuka bagi masyarakat. "Rumah sakit harus betul-betul menerima masukan dari masyarakat yang datang ke sini," ujarnya.

​Ia juga meminta seluruh tenaga kesehatan dan pegawai RSUD Banten agar tidak alergi terhadap kritik. "Jangan khawatir mendapatkan tanggapan negatif. Justru di situlah kita tahu apa yang harus diperbaiki," tegas Deden.

​Selain aspek klinis, nakes juga diingatkan untuk selalu mengedepankan sikap ramah, sopan, dan adil kepada seluruh pasien. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan latar belakang ekonomi atau jenis pembiayaan. “Kalau sakit, ya, sakit. Semua harus kita layani dengan maksimal,” tambahnya.

​Pada kesempatan yang sama, Direktur RSUD Banten, Danang Hamsah Nugroho, menyatakan bahwa masukan dari forum ini akan menjadi bahan pijakan penting. "Kita minta masukan masyarakat terkait perbaikan-perbaikan yang harus kami lakukan," ucap Danang.

​Untuk memudahkan masyarakat, RSUD Banten telah menyediakan berbagai saluran komunikasi resmi. Saluran tersebut meliputi media sosial, situs web, layanan pengaduan, ulasan daring (Google Review), survei kepuasan masyarakat, hingga keluhan elektronik (e-complaint).

​Danang menambahkan, hasil dari forum ini akan menjadi rujukan utama dalam menyusun rencana peningkatan pelayanan RSUD Banten untuk tahun 2027. "Kita tidak mungkin sampai pada titik ini kalau tidak ada masukan dari masyarakat," tutupnya. (Zal)

KAB. TANGERANG - Gubernur Banten Andra Soni mendorong Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan transformasi pelayanan pertanahan. Sinergi ini dinilai penting seiring dengan kemajuan pembangunan, peningkatan investasi, modernisasi pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang makin transparan dan akuntabel.

​Hal tersebut disampaikan Gubernur Andra Soni saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II dan Upgrading Pengurus Pusat IPPAT di Hotel Harris, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Senin (24/8/2026). Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa, serta jajaran pejabat dan tamu undangan lainnya.

​Menurut Andra, Provinsi Banten memiliki posisi strategis. Kawasan Tangerang Raya, misalnya, merupakan bagian penting dari aglomerasi metropolitan dengan aktivitas ekonomi, investasi, permukiman, industri, perdagangan, dan jasa yang luas dan terus berkembang pesat.

​"Dinamika itu tentu meningkatkan kebutuhan terhadap pelayanan pertanahan yang cepat, tertib, dan memberikan kepastian hukum," ujar Andra.

​Oleh karena itu, lanjutnya, Pemda berperan penting dalam membangun ekosistem pertanahan yang lebih modern. Upaya ini membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, Pemda, Kementerian ATR/BPN, PPAT, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan.

​"Banten siap menjadi bagian dari ekosistem pertanahan Indonesia yang modern, terintegrasi, dan tepercaya," tegasnya.

​Andra menambahkan, PPAT adalah pilar krusial dalam memberikan kepastian hukum pada sektor pembangunan. PPAT bertugas memastikan setiap transaksi dan perbuatan hukum atas tanah berlangsung tertib, akuntabel, serta melindungi masyarakat.

​"Mari kita jadikan pertanahan sebagai fondasi kepastian hukum, kepastian investasi, dan kepastian pembangunan," imbuhnya.

​Ia pun berharap Rakernas II dan Upgrading PP-IPPAT dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat organisasi, meningkatkan profesionalisme anggota, serta memperbaiki tata kelola pelayanan pertanahan.

​Sementara itu, Ketua Umum IPPAT Hapedi Harahap mengungkapkan, penataan ulang pelayanan pertanahan kini sudah mulai berjalan. Melalui kebijakan terbaru pemerintah, proses pengurusan legalitas kepemilikan tanah kini bisa diselesaikan lebih cepat, yakni dalam 10 hari kerja.

​"Rinciannya; validasi BPHTB di kantor Bapenda memakan waktu tiga hari, pembuatan Akta Jual Beli (AJB) di kantor PPAT dua hari, dan proses administrasi di BPN lima hari kerja," jelas Hapedi.

​Percepatan tersebut, lanjut Hapedi, tidak lepas dari transformasi digital yang diluncurkan pemerintah pada 17 Agustus 2026 lalu. Langkah ini menjadi angin segar setelah puluhan tahun dinantikan oleh masyarakat.

​"Meskipun dalam praktiknya kita masih dalam proses transisi dan membutuhkan waktu untuk diterapkan secara optimal dan merata di seluruh daerah," pungkasnya. (Zal)

Detakbanten.com TANGSEL - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) menuntaskan program perbaikan Rumah Umum Tidak Layak Huni (RUTLH) tahun anggaran 2026. Sebanyak 329 unit rumah telah direalisasikan di tujuh kecamatan se-Kota Tangsel.

 

Program tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkot Tangsel dalam memastikan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin, dapat menempati rumah yang lebih layak, aman dan sehat.

 

Kepala Disperkimta Kota Tangsel Aries Kurniawan mengatakan, seluruh 329 unit yang dialokasikan pada 2026 telah terealisasi. Jumlah tersebut tersebar di seluruh kecamatan dengan penerima terbanyak berada di Kecamatan Pondok Aren.

 

"Program perbaikan RUTLH dilaksanakan berdasarkan hasil pengajuan, verifikasi dan skala prioritas sesuai ketentuan yang berlaku. Bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan dan benar-benar membutuhkan perbaikan hunian," kata Aries.

 

Berdasarkan rekap Disperkimta, Kecamatan Pondok Aren menjadi wilayah dengan penerima terbanyak, yakni 77 unit. Berikutnya Kecamatan Serpong sebanyak 56 unit, Ciputat 49 unit, Pamulang 40 unit, Serpong Utara 38 unit, Ciputat Timur 37 unit, dan Setu sebanyak 32 unit.

 

"Dengan demikian, seluruh target 329 unit tahun 2026 telah terealisasi. Program ini memberikan bantuan senilai 75 juta rupiah untuk setiap unit, yang diperuntukkan dalam bentuk bantuan bahan bangunan serta jasa atau tenaga kerja," kata Aries menambahkan

 

Menurutnya, penerima bantuan tidak ditentukan hanya berdasarkan kondisi fisik rumah. Pemerintah juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi calon penerima serta status kepemilikan dan penguasaan tanah.

 

Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwali) Tangsel Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perbaikan Rumah Umum Tidak Layak Huni. Dalam aturan tersebut, penerima antara lain berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat miskin.

 

"Syarat yang harus dipenuhi di antaranya memiliki e-KTP daerah dan/atau berdomisili di Kota Tangsel, memiliki penghasilan di bawah upah minimum daerah atau merupakan peserta Program Keluarga Harapan/pemegang Kartu Keluarga Sejahtera, serta memiliki tempat tinggal tetap yang tidak layak huni di atas tanah milik sendiri atau hak lainnya," beber Aries.

 

Calon penerima juga dipersyaratkan tidak memiliki aset lahan atau bangunan lainnya, belum pernah menerima bantuan perbaikan RUTLH dari pemerintah maupun lembaga lain, serta mengajukan permohonan melalui ketua RT dan/atau RW.

 

"Selain itu, penerima bantuan diprioritaskan bagi warga yang sudah berkeluarga, berusia lebih dari 50 tahun, dan/atau penyandang disabilitas yang tidak produktif," tandasnya.

 

Kriteria tersebut sejalan dengan penjelasan Aries dalam program RUTLH sebelumnya bahwa bantuan tidak diberikan secara otomatis kepada setiap rumah yang diajukan. Terdapat kriteria teknis dan administratif yang harus dipenuhi agar program tepat sasaran dan menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.

 

Program bedah rumah di Tangsel sendiri telah menjadi salah satu program yang terus dilaksanakan Pemkot dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Pada 2025, Pemkot Tangsel menargetkan dan merealisasikan ratusan unit rumah tidak layak huni melalui program serupa. Data resmi Pemkot mencatat sebanyak 386 unit RUTLH ditangani pada 2025.

 

Sementara pada 2026, Pemkot Tangsel mengalokasikan 329 unit untuk diperbaiki. Meski jumlah penerima manfaat menurun dibandingkan tahun 2025 lalu dengan jumlah 388 unit, namun Aries menilai jumlahnya akan meningkat pada tahun mendatang apabila dukungan anggaran memungkinkan.

 

"Pemerintah daerah memastikan program perbaikan RUTLH akan terus diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan, program ini diharapkan menciptakan lingkungan hunian yang lebih aman, sehat dan nyaman bagi keluarga penerima manfaat," kata Aries.

 

Sebagai informasi, program RUTLH Kota Tangsel sudah berjalan sejak 2017. Dengan rincian 206 unit pada 2017, 151 unit pada 2018, 205 pada 2019, 205 unit pada 2020, 198 unit pada 2021, 200 unit pada 2022, dan 345 unit pada 2023. "Program ini terlaksana sejak 2017, terus berlanjut," tutup Aries. (*)

 

*REKAP RUTLH PERKECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2026*

 

*SERPONG UTARA*

- Jelupang: 5

- Pakujaya: 8

- Pondok Jagung: 7

- Pondok Jagung Timur: 4

- Paku Alam: 5

- Lengkong Karya: 5

- Pakualonan: 4

*Jumlah : 38*

 

*SERPONG*

- Serpong: 6

- Rawa Mekar Jaya: 8

- Ciater: 4

- Cilenggang: 7

- Rawa Buntu: 5

- Buaran: 9

- Lengkong Wetan: 7

- Lengkong Gudang: 5

- Lengkong Gudang Timur: 5

*Jumlah: 56*

 

*PONDOK AREN*

- Pondok Aren: 8

- Pondok Pucung: 13

- Pondok Jaya: 6

- Pondok Karya: 9

- Pondok Betung: 3

- Pondok Kacang Barat: 6

- Pondok Kacang Timur: 4

- Parigi: 9

- Parigi Baru: 7

- Jurang Mangu Barat: 7

- Jurang Mangu Timur: 5

*Jumlah : 77*

 

*SETU*

- Setu: 6

- Keranggan: 4

- Kademangan: 4

- Muncul: 5

- Bakti Jaya: 5

- Babakan: 8

*Jumlah: 32*

 

*CIPUTAT*

- Ciputat: 3

- Serua: 12

- Serua Indah: 16

- Cipayung: 5

- Jombang: 6

- Sawah: 4

- Sawah Baru: 3

*Jumlah: 49*

 

*CIPUTAT TIMUR*

- Pondok Ranji: 5

- Rempoa: 8

- Rengas: 4

- Cempaka Putih: 7

- Cirendeu: 8

- Pisangan: 5

*Jumlah : 37*

 

*PAMULANG*

- Pondok Benda: 8

- Pondok Cabe Ilir: 3

- Pondok Cabe Udik: 5

- Benda Baru: 4

- Bambu Apus: 5

- Pamulang Barat: 6

- Pamulang Timur: 6

- Kedaung: 3

*Jumlah : 40*