Detak Banten - Berita Terkini

Komisi II DPR RI Desak Pemerintah Selesaikan Sengketa Lahan Legok Tangerang, Beri Waktu 30 Hari ke ATR/BPN

detakbanten.com Jakarta — Komisi II DPR RI secara resmi menyoroti konflik pertanahan yang melibatkan ribuan warga di lima desa di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar pada Kamis (20/8/2026), Komisi II mendesak pemerintah untuk segera memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak pemblokiran aset serta klaim sepihak.

Rapat strategis tersebut dihadiri oleh Para Wakil Ketua dan anggota Komisi II DPR RI, perwakilan Kementerian ATR/BPN, Sekda Kab. Tangerang, Kanwil ATR/BPN Banten, Kantah ATR/BPN Kab. Tangerang, Camat Legok, Kuasa Hukum Warga Legok dan perwakilan masyarakat dari Desa Rancagong, Desa Kemuning, Desa Palasari, Desa Serdang Wetan, dan Desa Caringin.

Polemik Klaim Aset dan Keresahan Warga Legok

H. Agoeng Djatmiko, selaku salah satu kuasa hukum warga, menekankan bahwa kehadiran klaim sepihak dari Kodam Jaya atas lahan yang telah berubah menjadi pemukiman komunal padat penduduk selama puluhan tahun telah menimbulkan keresahan mendalam di tengah masyarakat.

"Masyarakat di sana sudah tinggal selama 60 hingga 70 tahun secara turun-temurun. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, apabila tanah negara telah bertransformasi menjadi perkampungan, tidak ada alasan untuk menghambat peningkatan status kepemilikan tanah mereka," ujar Agoeng. Ia menyayangkan langkah pemblokiran layanan pertanahan yang dilakukan secara sepihak tanpa klarifikasi yang jelas, yang berakibat pada lumpuhnya legalitas dan ketidakpastian tempat tinggal warga.

Tinjauan Kritis dan Sorotan Tajam Anggota Komisi II DPR RI

Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, S.T., M.M., memberikan sorotan tajam dan mendalam terhadap akar permasalahan sengketa ini. Menurutnya, konflik bermula dari klaim pihak Kodam Jaya yang mendasarkan diri pada inventarisasi masa lalu (KNIL 1950), sementara di sisi lain, pada rentang tahun 1976 hingga 1986, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan banyak Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang kini telah menjadi kawasan pemukiman padat penduduk.

"Ini ibarat buah simalakama Jika diuji dan dinyatakan tanah ini murni aset Kodam Jaya, maka BPN sama saja menerbitkan maladministrasi massal yang merugikan ribuan warga. BPN menerbitkan begitu banyak sertifikat pada masa lalu; ibarat dunia medis, ini seperti malpraktek atau salah suntik yang berisiko hukum," tegas Edi Oloan saat ditemui seusai persidangan.

Edi menambahkan, tindakan Kodam Jaya yang meminta penghentian layanan publik dan pemblokiran di BPN tidak memiliki dasar yang kuat. Ia menegaskan bahwa Kodam Jaya secara mandiri tidak memiliki kewenangan penuh untuk melepaskan aset tersebut, melainkan harus melalui mekanisme pelepasan atau hibah yang melibatkan Kementerian Keuangan RI.

"Negara harus memiliki political will Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena kawasan ini sudah menjadi pemukiman padat, pemerintah harus hadir. Jangan sampai di framing negara terkesan zalim karena tidak membela rakyatnya sendiri," lanjut politisi tersebut.

Edi mendorong agar pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret berupa kebijakan politik untuk mencabut status aset negara yang sudah dikuasai masyarakat puluhan tahun dan mendistribusikannya melalui program redistribusi tanah.

Hasil Kesimpulan Rapat Komisi II DPR RI

Sebagai bentuk tindak lanjut konkret atas aspirasi masyarakat dan pendalaman materi rapat, Komisi II DPR RI secara resmi menyepakati tiga poin krusial untuk diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN RI:

Verifikasi dan Koordinasi Lintas Instansi: Meminta Kementerian ATR/BPN melakukan kajian, evaluasi, dan verifikasi lapangan secara menyeluruh dengan berkoordinasi bersama kementerian/lembaga terkait, termasuk BPK RI, Kementerian Keuangan RI, dan Kementerian Pertahanan RI.

Penyelesaian Ketidakpastian Hukum: Memastikan penyelesaian segera atas permasalahan pemblokiran serta klaim penguasaan aset TNI AD/Kodam Jaya yang telah menghambat hak konstitusional masyarakat atas tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan secara turun-temurun selama lebih dari 20 tahun.

Batas Waktu Pelaporan (30 Hari): Hasil tindak lanjut dari upaya penyelesaian ini wajib dilaporkan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rapat dilaksanakan, dengan memperhatikan aspirasi serta tuntutan masyarakat Legok.

Rapat penting ini ditandatangani dan dipimpin oleh Ketua Rapat, Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol., serta turut ditandatangani oleh perwakilan Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan serta Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN.

Dengan terbitnya mandat dan tenggat waktu 30 hari ini, ribuan warga di lima desa Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, kini menantikan langkah nyata pemerintah demi memperoleh kepastian hukum dan ketenangan dalam memperjuangkan hak atas tempat tinggal anak cucu mereka. ***

Kapolda Banten Lepas 7 Personel Polda Banten ke Tanah Suci untuk Tunaikan Ibadah Umrah

Kapolda Banten Lepas 7 Personel Polda Banten ke Tanah Suci untuk Tunaikan Ibadah Umrah

detakbanten.com Serang – Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki bersama Wakapolda Banten Brigjen Pol. Iwan Saktiadi melepas tujuh personel Polda Banten yang akan melaksanakan ibadah umrah. Kegiatan tersebut berlangsung di Maung Lounge Polda Banten, Jumat (21/08). Kegiatan pelepasan turut dihadiri para Pejabat Utama (PJU) Polda Banten.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki menyampaikan bahwa keberangkatan ibadah umrah merupakan momentum berharga bagi personel untuk meningkatkan keimanan sekaligus melakukan refleksi diri.

“Ibadah umrah bukan hanya perjalanan secara fisik menuju Tanah Suci, tetapi juga perjalanan spiritual untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Manfaatkan kesempatan ini untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, memperbanyak doa dan introspeksi diri,” ujar Irjen Pol. Hengki.

Kapolda juga berpesan kepada tujuh personel agar menjaga kesehatan, mengikuti seluruh rangkaian ibadah dengan baik serta senantiasa menjaga nama baik institusi Polri selama berada di Tanah Suci.

“Saya berpesan agar seluruh personel yang melaksanakan ibadah umrah menjaga kesehatan, mengikuti setiap rangkaian ibadah dengan baik dan tetap menjaga nama baik Polda Banten. Semoga perjalanan ini diberikan kelancaran dan seluruh ibadah diterima oleh Allah SWT,” katanya.

Lebih lanjut, Kapolda Banten meminta para personel untuk turut mendoakan keluarga besar Polda Banten dan masyarakat Banten agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keamanan serta keberkahan.

“Di Tanah Suci nanti, saya titip doa untuk keluarga besar Polda Banten dan seluruh masyarakat Banten. Semoga Banten selalu diberikan keamanan, kedamaian dan keberkahan, serta kita semua senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas dan pengabdian,” tutur Irjen Pol. Hengki.

Pelepasan tujuh personel tersebut menjadi wujud perhatian pimpinan terhadap pembinaan mental dan spiritual personel Polda Banten. Diharapkan seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar, diberikan kesehatan dan keselamatan hingga kembali ke Tanah Air serta memperoleh predikat umrah yang mabrur. (Bidhumas)

Wali Kota Tebing Tinggi Ajak Pelajar Budayakan Menabung Sejak Dini

Wali Kota Tebing Tinggi Ajak Pelajar Budayakan Menabung Sejak Dini

detakbanten.com Tebing Tinggi — Wali Kota Tebing Tinggi, Iman Irdian Saragih, mengajak para pelajar membudayakan kebiasaan menabung sejak dini sebagai langkah membangun masa depan yang lebih terencana dan mandiri secara finansial.

Disela membuka acara Peringatan Hari Indonesia Menabung (HIM) Kota Tebing Tinggi di SMP Negeri 4 Tebing Tinggi. Wali Kota menekankan pentingnya kedisiplinan dalam mengelola uang saku.

"ebiasaan sederhana menyisihkan sebagian uang jajan dapat menjadi langkah awal untuk membentuk karakter hemat dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan," ujarnya.

Ia juga mendorong para pelajar memanfaatkan program Simpanan Pelajar (Simpel) sebagai sarana untuk mulai menabung secara rutin.

“Ini sangat penting dan harus diterapkan. Sisihkan uang jajan kalian untuk Simpel ini, seminggu sekali. Misalnya setiap hari sisihkan seribu rupiah, jadi setelah terkumpul baru ditabungkan,” ujar Iman.

Ia berharap kebiasaan menabung tidak hanya menjadi kegiatan menyimpan uang, tetapi juga menjadi bagian dari pendidikan karakter bagi generasi muda.

"Dengan memiliki kebiasaan mengatur keuangan sejak sekolah, para pelajar diharapkan lebih mampu menentukan prioritas dan mempersiapkan kebutuhan di masa mendatang,," tandasnya.

Selain memberikan edukasi mengenai pentingnya literasi keuangan, Wali Kota juga memberikan motivasi kepada para peserta didik agar tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Ia mengingatkan para pelajar untuk menjaga kesehatan, rajin berdoa, serta tidak melupakan kedua orang tua.

“Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, selalu berdoa kepada Tuhan dan juga doakan orang tua kalian supaya diberi kesehatan, umur panjang dimudahkan segala urusan yang baik,” kata Iman.

Sementara itu, Kepala Divisi Funding & Wealth Management PT Bank Sumut, Muhammad Sadli, menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang selama ini terjalin antara Bank Sumut dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, khususnya dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

“Kami berterima kasih kepada Pemko Tebing Tinggi atas kepercayaannya menjadikan Bank Sumut sebagai mitra transaksi keuangan. Semoga kolaborasi ini dapat terus terjalin demi kemajuan masyarakat, khususnya di Kota Tebing Tinggi,” tutur Sadli.(ap).

Teks foto: Wali Kota Tebing Tinggi, Iman Irdian Saragih, ajak pelajar budaya menabung sejak dini.

Ada Tambahan Rp30 Miliar, DPRD Tangsel Tak Mau Anggaran Banjir Mubazir

Ada Tambahan Rp30 Miliar, DPRD Tangsel Tak Mau Anggaran Banjir Mubazir

detakbanten.com TANGSEL-Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) mengusulkan penambahan anggaran penanganan banjir sebesar Rp30 miliar dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2026.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, M. Yusuf, mengatakan usulan tersebut disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan anggaran bersama legislatif, Kamis (20/8/2026).

Menurut Yusuf, penambahan tersebut akan membuat pagu anggaran penanganan banjir bertambah. Namun, DPRD Tangsel tidak akan langsung menyetujui usulan tersebut sebelum mengetahui secara rinci peruntukan anggarannya.

“Sebelum diketuk pasti kita ngomong, ’Ini Rp30 miliar misalkan ini buat apa? Peran banjir nih? Peran banjir di mana? Dalam bentuk apa? Waktunya kapan?’” ujar Yusuf saat ditemui di Gedung DPRD Tangsel.

Politisi PKS itu menegaskan, penjelasan rinci diperlukan untuk memastikan tambahan anggaran benar-benar digunakan untuk penanganan banjir dan tidak berujung pada pemborosan anggaran.

Terlebih, sejumlah wilayah di Tangsel masih kerap dilanda banjir, bahkan di titik-titik yang sama setiap tahunnya.

Selain efektivitas belanja, DPRD Tangsel juga mempertimbangkan kemampuan pendapatan daerah sebelum menyetujui penambahan anggaran. Menurut Yusuf, ketersediaan kas daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan besaran belanja pada Perubahan APBD 2026.

“Kita kira-kira pendapatannya gimana? ‘Oh ada nih duitnya,’ ya sudah baru kita gelontorkan dananya,” tegasnya.

Pembahasan Perubahan APBD 2026 tidak hanya mencakup penanganan banjir. Sejumlah usulan penambahan anggaran lainnya juga dibahas, di antaranya rehabilitasi gedung sekolah, fasilitas sanitasi Dinas Pendidikan, serta berbagai usulan inisiatif dari komisi-komisi DPRD Tangsel.

Yusuf mengungkapkan, total usulan penambahan belanja yang kini sedang dirasionalisasi mencapai sekitar Rp102 miliar. Sebelumnya, Pemkot Tangsel mengajukan penambahan belanja lebih dari Rp102 miliar.

Untuk memenuhi kebutuhan belanja tersebut, Pemkot Tangsel telah mengamankan tambahan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp69 miliar. Sementara, masih terdapat kebutuhan sekitar Rp33 miliar yang harus dicarikan sumber pendanaannya.

DPRD Tangsel mendorong agar kekurangan tersebut ditutup melalui optimalisasi pendapatan daerah. Salah satunya dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tangsel.

“Rp33 miliar itu kita coba optimalkan agar Bapenda itu target pendapatan ditambah. Targetnya apa? Dari pajak daerah dan retribusi. Tidak ada solusi lain kecuali itu,” pungkasnya.

 

Perkuat Literasi, Maria Teresa Suhardja Sumbang 2.500 Buku untuk Pelajar Tangsel

Perkuat Literasi, Maria Teresa Suhardja Sumbang 2.500 Buku untuk Pelajar Tangsel

detakbanten.com TANGSEL-Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Maria Teresa Suhardja membagikan 2.500 buku kepada sejumlah sekolah di Kecamatan Ciputat, Kota Tangsel. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan budaya literasi sekaligus kualitas pendidikan bagi generasi muda.

Buku-buku tersebut dibagikan ke sekolah-sekolah di berbagai wilayah Tangsel menggunakan dana pribadi Maria Teresa. Ia berharap bantuan tersebut dapat memperluas akses siswa terhadap bahan bacaan yang berkualitas.

Maria Teresa mengatakan, buku bukan sekadar bahan bacaan, melainkan sarana untuk membuka wawasan dan membangun karakter anak sejak usia dini. Menurutnya, kebiasaan membaca perlu ditanamkan agar generasi muda memiliki pengetahuan dan cara berpikir yang lebih luas.

“Saya ingin anak-anak di Kota Tangsel memiliki semakin banyak akses terhadap buku. Semoga buku-buku ini dapat menambah wawasan, menumbuhkan minat baca, dan menjadi bagian kecil dari upaya kita membangun generasi yang lebih cerdas dan berkarakter,” ungkap Maria Teresa di Gedung DPRD Kota Tangsel, Kamis (20/8/2026).

Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, peningkatan budaya literasi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, orang tua hingga masyarakat. Karena itu, ia berharap buku yang diberikan dapat memberikan manfaat langsung bagi siswa maupun tenaga pendidik.

Maria Teresa menyebut kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor pendidikan di Kota Tangsel. Ia menilai pendidikan dan literasi merupakan investasi penting untuk mempersiapkan generasi masa depan.

“Karena setiap buku yang dibaca hari ini adalah investasi untuk masa depan anak-anak kita,” ujarnya.

Maria Teresa memastikan pemberian buku kepada para siswa akan terus dilakukan. Tidak hanya di wilayah Kecamatan Ciputat, dalam waktu dekat pembagian buku akan menyasar sekolah-sekolah di wilayah Kecamatan Serpong dan selanjutnya dilanjutkan ke sejumlah kecamatan lainnya di Kota Tangsel.

Caption : Anggota DPRD Tangsel, Maria Teresa Suhardja saat membagikan buku kepada pelajar SD di wilayah Kecamatan Ciputat. (Foto. Ist)

Gubernur dan Bupati Tangerang Dampingi Wamenkes Monitoring Kegiatan CKG

Gubernur dan Bupati Tangerang Dampingi Wamenkes Monitoring Kegiatan CKG

detakbanten.com TANGERANG —Gubernur Banten Andra Soni bersama Bupati Tangerang H Maesyal Rasyied mendampingi Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus melakukan kegiatan pengecekan cek kesehatan gratis di gedung serbaguna ( GSG) Tigaraksa pada Kamis (20/8/26).

Dalam kunjungan tersebut Wamen Kesehatan mengapresiasi kinerja Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid bersama jajarannya yang terus memperkuat program kesehatan masyarakat, khususnya percepatan penemuan dan penanganan Tuberkulosis (TB).

“Apa yang dilakukan oleh Kabupaten Tangerang yang dipimpin Pak Bupati bersama jajaran, luar biasa. Saya sangat mengapresiasi berbagai program kesehatan yang dilakukan,” ujar Benjamin.

Dalam kunjungan tersebut, Wamenkes melihat langsung pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG), pemeriksaan X-ray atau rontgen, serta berbagai layanan kesehatan masyarakat yang digelar
Benjamin mengatakan kunjungannya tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program prioritas nasional, salah satunya pemberantasan TB. Menurut dia, Indonesia sendiri masih menjadi salah satu negara dengan kasus TB tertinggi di dunia sehingga percepatan penemuan dan pengobatan menjadi perhatian khusus pemerintah pusat.

“Kami datang ke sini sebagai bagian dari pelaksanaan program prioritas nasional. Ternyata CKG dilakukan dengan X-ray. Kalau ada kelainan paru maupun kelainan lainnya bisa ditemukan. Selain itu, CKG juga memeriksa hipertensi, diabetes dan penyakit lainnya,” ungkapnya.

Benyamin menilai Kabupaten Tangerang bersama Provinsi Banten memiliki kinerja yang sangat baik dalam penemuan kasus TB. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Puskesmas, PKK dan para kader kesehatan.

"Saya berharap pola kolaborasi yang dilakukan Kabupaten Tangerang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mempercepat penemuan kasus, pengobatan dan pencegahan TB, dan Kalau melihat kinerja dengan penduduk 3,5 juta, Pak Bupati Tangerang sangat luar biasa sekali kerjanya di bidang kesehatan,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengatakan, pemerintah daerah terus memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat karena kesehatan menjadi dasar utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.
Dengan jumlah penduduk sekitar 3,5 juta jiwa, Kabupaten Tangerang memiliki tantangan besar dalam memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan mudah dijangkau masyarakat.

“Karena penduduk kita besar, maka apa yang menjadi kebutuhan masyarakat harus mendapatkan respons yang cepat. Untuk kesehatan, kita bahkan mengalokasikan sekitar 24 persen APBD untuk mendukung berbagai program kesehatan,” jelas Bupati Maesyal Rasyid

Ia menambahkan, Pemkab Tangerang juga terus memperkuat pelayanan berbasis masyarakat melalui Posyandu, mulai dari pelayanan balita, lansia, pencegahan stunting, kesehatan paru hingga pemeriksaan penyakit lainnya.
“Semua harus sehat terlebih dahulu baru bisa beraktivitas. Kalau derajat kesehatan masyarakat meningkat, maka SDM kita juga semakin baik. SDM yang unggul akan mendukung terwujudnya daerah yang maju,” ujarnya.

Pemkab Tangerang pun terus mendorong masyarakat agar tidak malu dan takut melakukan pemeriksaan. Deteksi dini dan kepatuhan menjalani pengobatan menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai penularan TB sekaligus mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang semakin sehat dan produktif.

"Deteksi dini dan kepatuhan menjalani pengobatan menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai penularan TB. Masyarakat tidak usah malu dan takut memeriksakannya," tandasnya.

Sementara itu, salah satu penyintas TB asal Kampung Waru Dua, Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Muhammad, membagikan pengalamannya selama menjalani pengobatan TB. Ia mengaku bersyukur berhasil sembuh setelah menjalani pengobatan selama delapan bulan secara rutin di bawah pendampingan tenaga medis dari Puskesmas.

“Alhamdulillah saya sudah berhasil bebas dan sembuh dari penyakit TB. Itu semua berkat bimbingan dan arahan dari tenaga medis yang ada di Puskesmas,” ujar Muhammad.

Selama menjalani pengobatan, Muhammad mengaku disiplin mengonsumsi obat dan mengikuti arahan tenaga kesehatan hingga akhirnya dinyatakan sembuh.

“Saya selama delapan belas bulan menjalani pengobatan dan minum obat rutin. Alhamdulillah sekarang saya sudah sehat kembali dan sudah dinyatakan sembuh,” katanya.

Menurut Muhammad, kedisiplinan menjadi hal penting dalam proses pengobatan TB. Selain rutin mengonsumsi obat, ia juga berupaya menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat.
“Itu semua berkat kedisiplinan saya menjaga kebersihan dan juga rutin mengonsumsi obat,” tuturnya.

Kisah Muhammad menjadi bukti bahwa TB dapat disembuhkan apabila pasien disiplin menjalani pengobatan dan mendapatkan pendampingan yang tepat dari tenaga kesehatan.

Bapemperda Tangsel Evaluasi 9 Raperda, Sejumlah Aturan Baru Bisa Rampung Tahun Ini

detakbanten.com TANGSEL-Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengevaluasi progres sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD yang diusulkan masing-masing fraksi.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Tangsel, Sudiar, mengatakan, dari sembilan Raperda tersebut, sebagian telah menyelesaikan tahapan pembahasan. Sementara sejumlah Raperda lainnya masih membutuhkan proses lanjutan dan kemungkinan baru dapat diselesaikan pada 2027.

"Hari ini kita membahas progres sembilan Raperda inisiatif DPRD. Ada yang sudah selesai dan ada yang belum. Ada yang bisa selesai tahun ini, dan yang belum selesai kemungkinan akan berlanjut pada 2027," kata Sudiar di Gedung DPRD Tangsel, Kamis (20/8/2026).

Salah satu Raperda yang tengah memasuki tahapan lanjutan yakni Raperda Perlindungan Anak dan Perempuan yang merupakan inisiatif anggota DPRD dari Fraksi Gerindra.
Sudiar menjelaskan, Raperda tersebut telah selesai menjalani harmonisasi di tingkat Bapemperda. Selanjutnya, Raperda akan masuk tahapan harmonisasi di tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Provinsi Banten.

Selain itu, terdapat Raperda Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diusulkan anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan. Raperda tersebut telah selesai dibahas di tingkat Bapemperda dan telah disampaikan dalam rapat paripurna bersama Wali Kota Tangsel.

"Yang kemungkinan bisa selesai tahun ini yaitu Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diusulkan anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan," ungkapnya.

Sementara itu, Raperda Penanganan Konflik Sosial yang merupakan inisiatif anggota DPRD dari Fraksi PSI tidak dilanjutkan ke tahapan harmonisasi di tingkat Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Banten.

"Terkait penanganan konflik sosial dari PSI, itu memang tidak dilanjutkan. Karena Kanwil Hukum tidak merekomendasikan untuk dilanjutkan," terang Sudiar.

Bapemperda juga membahas Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang merupakan inisiatif anggota DPRD dari Fraksi Golkar.
Menurut Sudiar, meski Raperda tersebut telah menjalani harmonisasi di tingkat Bapemperda, pembahasannya belum dapat dilanjutkan.

Hal itu berkaitan dengan adanya regulasi terbaru pemerintah pusat serta rencana pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Cipeucang, Serpong.

"Jadi masih menunggu pelaksanaan pembangunan PSEL dan undang-undangnya yang terbaru, termasuk Perpres itu. Kita tidak bisa mengubah tanpa acuan yang pasti dulu, nanti timbul persoalan baru lagi," katanya.

Adapun Raperda inisiatif anggota Fraksi Demokrat yang masuk dalam pembahasan antara lain Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Tangsel Tahun 2026 serta Raperda Pemberdayaan Ekonomi Kreatif yang merupakan luncuran pembahasan tahun 2025.

Kemudian terdapat Raperda Penyelenggaraan Olahraga yang merupakan inisiatif anggota DPRD dari Fraksi Golkar. Sementara Raperda Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendidikan Diniyah yang merupakan inisiatif anggota Fraksi PKS telah selesai diparipurnakan dan saat ini tinggal menunggu fasilitasi dari Gubernur Banten.

Sedangkan Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kota Tangsel telah selesai dibahas di tingkat Kanwil Kementerian Hukum Banten dan telah diparipurnakan bersama Wali Kota Tangsel beberapa waktu lalu.

Sudiar menegaskan, Bapemperda akan terus mengawal proses pembentukan seluruh Raperda tersebut sesuai dengan tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Caption : Ketua Bapemperda DPRD Kota Tangsel, Sudiar.

RA Al Mumtaz Blok 10 Puji Menu MBG SPPG Kota Tengah Dinilai Bergizi dan Buat Siswa Sehat

RA Al Mumtaz Blok 10 Puji Menu MBG SPPG Kota Tengah Dinilai Bergizi dan Buat Siswa Sehat

detakbanten.com SERDANG BEDAGAI — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan melalui Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), mendapat apresiasi dari pihak sekolah penerima manfaat.

Pihak RA Al Mumtaz Blok 10 menilai menu MBG yang diterima para siswa tidak hanya tepat waktu, tetapi juga memiliki kandungan gizi yang baik dan sangat membantu mendukung kesehatan, pertumbuhan serta semangat belajar anak-anak.

Kepala Sekolah RA Al Mumtaz Blok 10, Suherman Saragih, mengatakan pelaksanaan program MBG dari Dapur SPPG Kota Tengah sejauh ini berjalan dengan baik. Menurutnya, makanan yang diberikan kepada anak-anak memiliki menu yang cukup beragam dan kandungan gizi yang sangat dibutuhkan dalam masa pertumbuhan.

"Program MBG yang disalurkan dari Dapur SPPG Kota Tengah sangat baik. Menunya bergizi dan penyalurannya juga tepat waktu," ujar Suherman, Kamis (20/8/2026).

Ia mengatakan, keberadaan MBG mendapat respons positif dari para siswa. Anak-anak terlihat senang karena mendapatkan makanan bergizi di sekolah tanpa harus membawa bekal dari rumah.

Menurut Suherman, salah satu keunggulan program tersebut adalah menu yang disajikan mengandung protein yang cukup tinggi.

"Asupan protein dan gizi yang baik sangat dibutuhkan anak-anak untuk mendukung pertumbuhan serta menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat sehingga mereka dapat mengikuti proses pembelajaran dengan lebih baik," ungkapnya.

Selain memberikan manfaat bagi kesehatan dan perkembangan anak, Suherman menilai program MBG juga memberikan dampak positif bagi orang tua, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.

"Anak-anak senang. Menunya sangat baik dan bergizi, mengandung protein yang cukup tinggi sehingga membantu anak-anak tumbuh sehat dan cerdas," tandas Suherman.

Dengan adanya makanan bergizi yang disediakan di sekolah, orang tua tidak lagi harus mempersiapkan bekal makanan bagi anak setiap hari.

Hal ini dinilai dapat sedikit meringankan beban keluarga sekaligus memastikan anak tetap memperoleh asupan makanan yang layak selama berada di sekolah.

"Program ini juga sangat membantu orang tua yang kurang mampu. Anak-anak tidak perlu lagi membawa bekal karena di sekolah sudah mendapatkan makanan bergizi," jelasnya.

Suherman berharap program MBG dapat terus berlanjut dan pelaksanaannya semakin ditingkatkan. Ia menilai program tersebut bukan hanya berkaitan dengan pemberian makanan, tetapi juga merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah.

"Harapan kami MBG ini tetap berlanjut karena sangat membantu anak-anak dan juga orang tua," ungkapnya. (ap).

Teks foto: Siswa RA Al Mumtaz Blok 10 menikmati MBG dari dapur SPPG Kota Tengah.

Jelang HUT ke-81 RI, BNN Musnahkan 12 Hektare Lahan Ganja

Jelang HUT ke-81 RI, BNN Musnahkan 12 Hektare Lahan Ganja

detakbanten.com NAGAN RAYA - Semangat cinta tanah air diwujudkan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan menjaga bangsa dan negara dari ancaman narkotika. Menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, semangat tersebut diwujudkan BNN melalui BNN Provinsi Aceh bersama Polres Nagan Raya dengan memusnahkan sekitar 30.000 batang tanaman ganja siap panen dari dua titik lahan seluas kurang lebih 12 hektare di kawasan pegunungan Kabupaten Nagan Raya, Aceh, pada Sabtu dan Minggu, 15-16 Agustus 2026.

Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BNN Provinsi Aceh, Dedy Tabrani, dengan melibatkan 35 personel gabungan BNN Provinsi Aceh dan Polres Nagan Raya. Tim harus menempuh medan pegunungan yang berat hingga mencapai lokasi pada ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut (MDPL). Penindakan ini menjadi langkah nyata BNN dalam memutus mata rantai produksi dan peredaran gelap narkotika sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi penerus bangsa, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Dua titik lahan ganja tersebut ditemukan di Dusun Alue Jring, Desa Blang Meurandeh, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya. Tanaman ganja yang ditemukan memiliki ketinggian sekitar 1,5 hingga 3,5 meter dengan jarak tanam sekitar 80 sentimeter. Tanaman diperkirakan telah berusia empat bulan dan berada dalam kondisi siap panen.

Setibanya di lokasi, personel gabungan langsung mencabut seluruh tanaman ganja hingga ke akarnya. Selanjutnya, tanaman tersebut dimusnahkan di tempat dengan cara dibakar sesuai prosedur yang berlaku. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tanaman ganja tidak kembali dimanfaatkan serta mencegahnya masuk ke dalam mata rantai peredaran gelap narkotika.

Pemusnahan lahan ganja tersebut merupakan bagian dari upaya BNN memberantas narkotika dari hulu dengan menyasar sumber produksinya. Upaya ini penting dilakukan untuk mencegah pasokan narkotika berkembang dan menjangkau masyarakat lebih luas, sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan peredaran gelap narkotika.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi pengingat bahwa mengisi kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui perayaan, tetapi juga melalui pengabdian nyata untuk menjaga bangsa dan negara. Pemberantasan narkotika menjadi salah satu bentuk pengabdian tersebut, mengingat ancaman narkotika dapat merusak kesehatan, masa depan generasi muda, serta ketahanan sosial masyarakat.

Melalui penindakan ini, BNN menegaskan komitmennya untuk terus hadir melindungi masyarakat hingga ke pelosok wilayah. Semangat cinta tanah air diwujudkan melalui kerja nyata dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan terbebas dari ancaman narkotika.

Sinergi BNNP Aceh dan Polres Nagan Raya juga menunjukkan bahwa pemberantasan narkotika membutuhkan kekuatan dan komitmen bersama. Dengan semangat War On Drugs for Humanity, BNN mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga bangsa dan negara dari ancaman narkotika demi melindungi generasi penerus dan mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba (Indonesia Bersinar). (Zal)


#waronfrugsforhumanity
*BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN*

Go to top