Krisis Demografi di Jepang: Penurunan Populasi dan Lonjakan Warga Negara Asing

Sejumlah warga menyeberang jalan di kota Shinjuku, Tokyo, Jepang, Minggu (18/7/2021). (Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO) Ilustrasi: Aisyah/db Sejumlah warga menyeberang jalan di kota Shinjuku, Tokyo, Jepang, Minggu (18/7/2021). (Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO) Ilustrasi: Aisyah/db

Detakbanten.com, DUNIA -- Populasi penduduk di Jepang mengalami penurunan dengan laju tercepat yang pernah terjadi sebelumnya. Namun, di sisi lain, jumlah warga negara asing yang menetap di sana mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai rekor tertinggi hampir tiga juta orang.

Dikutip dari Reuters, data ini diambil dari laporan pemerintah yang dirilis pada Rabu (26/7). Penurunan jumlah penduduk ini menyoroti peran yang semakin penting dari warga asing dalam mengimbangi kekurangan populasi di Negeri Bunga Sakura.

Data Kementerian Dalam Negeri Jepang lebih lanjut melaporkan bahwa populasi warga negara mereka turun sekitar 800 ribu jiwa menjadi 125,41 juta di tahun 2022. Angka ini didasarkan pada jumlah orang yang terdaftar sebagai penduduk hingga 1 Januari 2023.

"Laporan tersebut mencatat fakta bahwa untuk pertama kalinya, jumlah penduduk Jepang menurun di semua 47 prefektur," bunyi laporan tersebut.

Sementara itu, jumlah warga negara asing yang tinggal di Jepang pada tahun 2022 mencapai rekor tertinggi, yakni 2,99 juta orang. Angka ini meningkat sebesar 10,7 persen dari tahun sebelumnya — sebuah peningkatan yang signifikan, tercatat sejak pemerintah mulai melakukan pendataan serupa satu dekade lalu.

Penurunan jumlah penduduk di Jepang telah terjadi setiap tahunnya sejak mencapai puncak tertinggi pada tahun 2008. Fenomena ini terjadi akibat angka kelahiran yang rendah, dengan rekor kelahiran terendah tercatat pada tahun 2022.

Menanggapi krisis demografi ini, pemerintah Tokyo telah mencari berbagai cara untuk mengatasinya, salah satunya adalah dengan meningkatkan partisipasi tenaga kerja wanita.

"Untuk mendapatkan tenaga kerja yang lebih stabil, pemerintah akan mendorong reformasi pasar tenaga kerja untuk memberikan lebih banyak peluang kerja bagi para wanita, orang tua, dan kelompok lainnya," kata Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno.

Pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida telah mengangkat isu penurunan angka kelahiran sebagai prioritas utama. Meskipun memiliki utang nominal yang tinggi, pemerintah berencana untuk mengalokasikan pengeluaran negara sebesar USD 24,84 miliar (Rp 373 triliun) per tahun guna menyediakan fasilitas penitipan anak dan langkah-langkah lainnya untuk membantu para orang tua yang bekerja.

 

 

Go to top