Benur KKP, Mungkinkah Menjalar ke Pilkada Tangsel?

Benur KKP, Mungkinkah Menjalar ke Pilkada Tangsel?

detakbanten.com TANGSEL - Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Rabu dini hari bakal mengancam peta politik pada Pilkada Tangsel 2020.

Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengatakan jika menelisik dari data milik ICW beberapa waktu lalu nama Rahayu Saraswati yang juga sebagai kader Gerindra yang kini menjadi calon Wakil Walikota Tangsel berpasangan dengan Muhamad, disebut atau setidaknya ramai diduga sebagai pihak yg menikmati kemudahan izin lobster yg kebetulan, menteri KKP adalah teman atau rekan satu partai yakni Gerindra.

"Ini menarik sekaligus lucu juga ironis, jika memang sampai terjadi dan benar akan informasi tersebut, karena dampaknya bisa dirasakan dalam sekejap pada pertarungan politik di Tangerang Selatan," ujar dosen Universitas Islam Syekh Yusuf Unis Tangerang, Rabu ( 25/11).

Diakui Adib, meski secara yuridiksi titik peristiwa penangkapan di Bandara Soekarno Hatta dan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di Jakarta, namun gelombang dari peristiwa ini berangkat seperti yang saya jelaskan sebelumnya.

"Saya tidak mendoakan atau memprediksi, hanya membaca data informasi milik ICW yang menyebutkan adanya dugaan keterkaitan antara pengurus partai tertentu dalam kementrian tersebut berkaitan dengan kuota tertentu," ujarnya.

Diakui Adib, jika rangkaian dugaan keterlibatan kader partai politik dalam hal kuota benur ini sangat disayangkan, karena kita tahu kalau sang Menteri berasal dari partai yang sama dengan sang calon wakil walikota di Tangsel.

" Suka atau tidak suka, ini berimbas ke nama Rahayu. Ingat pilkada tangsel, cita rasa nasional loh. Elit politik tingkat pusat turun ke tangsel, dan menjadi perhatian nasional. Dan ini jelas akan mempengaruhi elektoral calon paslon Nomor 1, khususnya Rahayu yang diusung oleh Gerindra." Paparnya.

Adib mengingatkan, kalau Gerindra merupakan salah satu partai yang sangat konsisten dalam menyuarakan pemberantasan korupsi dan sangat mendapat kepercayaan tinggi dari rakyat.

"Gembar gembor perubahan anti korupsi dan nepotisme akan dimaknai hanya jargon semata. Masyarakat hanya akan menilai hanya janji manis. Politik ya hanya perebutan kekuasaan, setelah itu bagi bagi kekuasaan." Terangnya.

Jelang masa pencoblosan pemilihan walikota yang hanya tinggal beberapa hari lagi, rakyat Tangsel butuh penjelasan akan peristiwa yang mendera kementrian Kelautan dan Perikanan tersebut.

"Saya kira Rahayu Saraswati harus menjelaskan soal ini kepada publik tangsel. Jangan diam saja seperti selama ini. Karna kalau diam saja nanti dimaknai, bahwa betul dia menikmati kemudahan ekspor lobster melalui perusahaan yang nama dia disebut salah satu menjadi petinggi di PT tersebut, yang diduga menikmati privillage atau kemudahan izin lobster ini diduga sarat nepotisme begitu. Penjelasan yang komprehensif bahwa posisi dia clear sangat dibutuhkan guna menatap 14 hari kedepan yang sangat menentukan," paparnya.

 

 

Go to top