Dasco Turun, PWI Pusat dan Hotman Paris Sepakat Akhiri Polemik
detakbanten.com Jakarta - Semangat #UntukPersatuanIndonesia menjadi landasan pertemuan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, dengan Hotman Paris Hutapea yang dimediasi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (28/7). Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan tersebut menghasilkan kesepahaman untuk mengakhiri polemik melalui dialog, saling menghormati, serta mengedepankan persatuan bangsa.
Dalam pertemuan tersebut, Hotman Paris menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua Umum PWI Pusat dan seluruh insan pers atas pernyataannya yang sebelumnya menimbulkan keberatan di kalangan wartawan. Permintaan maaf tersebut diterima sebagai bentuk itikad baik dan komitmen untuk membangun hubungan yang saling menghormati antara profesi advokat dan profesi wartawan.
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa sejak awal langkah hukum yang ditempuh PWI bukan dilandasi semangat permusuhan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab organisasi dalam menjaga kehormatan, martabat, dan profesionalisme profesi wartawan.
"PWI berkewajiban menjaga kehormatan profesi wartawan. Ketika ada pernyataan yang dipandang merendahkan martabat wartawan, organisasi harus hadir dan bersikap. Namun ketika telah ada kesadaran, permintaan maaf yang tulus, serta komitmen untuk saling menghormati, maka PWI juga berkewajiban mengedepankan nilai-nilai persaudaraan dan persatuan bangsa," ujar Akhmad Munir.
Menurutnya, langkah hukum yang ditempuh PWI telah mencapai tujuan utamanya, yakni memulihkan kehormatan profesi wartawan serta menegaskan bahwa insan pers sebagai salah satu pilar demokrasi harus dihormati oleh siapa pun.
"Penyelesaian ini bukan berarti membenarkan pernyataan yang pernah disampaikan. Justru melalui proses ini, tujuan menjaga martabat wartawan telah tercapai. Setelah ada permintaan maaf dan komitmen untuk tidak mengulangi, maka yang harus dikedepankan adalah semangat persatuan Indonesia," tegasnya.
Akhmad Munir menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang telah memediasi pertemuan tersebut sehingga persoalan dapat diselesaikan melalui dialog yang konstruktif dan bermartabat.
Sejalan dengan kesepahaman yang telah dicapai, PWI Pusat akan menindaklanjuti proses administrasi pencabutan laporan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
PWI Pusat berharap penyelesaian ini menjadi contoh bahwa setiap perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui dialog, saling menghormati, serta mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
"Persatuan Indonesia adalah kepentingan yang lebih besar. PWI akan tetap teguh menjaga kehormatan profesi wartawan, namun ketika tujuan tersebut telah tercapai melalui permintaan maaf, dialog, dan saling menghormati, maka semangat persatuan bangsa harus kita kedepankan. Itulah makna penyelesaian yang bermartabat," tutup Akhmad Munir.
Bupati Tangerang Buka Festival Kampung Budaya Kemuning Kec Legok
detakbanten.com TANGERANG-- , Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid membuka Festival Kampung Budaya Kemuning yang diinisiasi oleh Balai Adat Keariaan Tangerang di Desa Kemuning Kec. Legok, Senin (27/07/26)
Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid sangat mendukung dan mengapresiasi festival tersebut yang menyasar para pelajar SD, SMP dan SMA. Selain melihat dan belajar tentang kerajinan batik dan ayaman , para pelajar tersebut juga bisa secara langsung belajar bagaimana cara memanfaatkan potensi lokal untuk menambah penghasilan
"Alhamdulillah, hari ini kami bisa hadir pada Festival Kampung Budaya Kemuning. Salah satu kegiatannya adalah terkait dengan kegiatan kerajinan batik kerajinan anyaman termasuk juga UMKM. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari dengan peserta siswa siswi SD, SMP dan SMA," ujar Bupati Maesyal Rasyid
Menurut dia, rangkaian kegiatan pada Festival Budaya Kemuning sangat bermanfaat. Selain sebagai sarana edukasi juga bisa dimanfaatkan untuk menambah keterampilan generasi muda, khususnya para pelajar.
"Kegiatan hari ini sangat penting untuk memberikan edukasi dan menambah keterampilan anak-anak kita. Dari sini mereka bisa mengenal, tahu, dan langsung praktik mengelola potensi lokal untuk kepentingan ekonomi keluarga dan daerah," ungkapnya
Ia juga meminta kepada OPD terkait, Camat Legok, kepala desa untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi agar festival budaya tersebut dapat terus digelar secara rutin dan semakin berkembang.
"Kampung Budaya Kemuning ini nanti Pak Camat, Pak Lurah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Indag, dan BPKD untuk duduk bersama mengonsepkan program bantuan sarana dan prasarana pendukung, seperti pembangunan hanggar kegiatan dan pemberdayaan rumah-rumah adat menjadi sanggar kerajinan," pintanya
Bupati berharap Festival Kampung Budaya Kemuning tersebut bisa terus berkembang dan sukses sehingga mampu menjadikan Desa Kemuning Kec. Legok sebagai salah satu pusat pelestarian budaya serta sentra kerajinan dan batik di Kab. Tangerang
"Mudah-mudahan ini bisa membuka lapangan pekerjaan sekaligus juga edukasi bagi siswa-siswi di Kabupaten Tangerang yang bisa datang dan melihat langsung kegiatan membatik dan membuat ayaman.
Harapannya juga supaya dengan batik dan kerajinan ini bisa memberikan pendapatan kepada masyarakat setempat dan pastinya roda perekonomian di rakyat ini bisa berjalan," imbuhnya
Ketua Balai Adat Keariaan Tangerang Rd. Ali Akipin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan Bupati Tangerang dan seluruh jajarannya serta seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Festival Kampung Budaya Kemuning.
"Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga ilmu yang didapat pada kegiatan ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan membatik bisa menjadi alternatif untuk usaha ke depan terima kasih juga pada teman-teman UMKM yang sudah menamaikan acara ini," ujar Ali
Warga Ciledug Antusias Ikuti Cek Kesehatan Gratis Pemprov Banten
detakbanten.com KOTA TANGERANG - - Sebanyak 350 warga Komplek Pondok Lakah Permai, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang secara berbondong-bondong dengan antusias mengikuti Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten di halaman Masjid Baiturrahman, Senin (27/7/2026). Melalui program ini, masyarakat menjadi terbantu karena pelayanan kesehatan menjadi semakin dekat dan gratis sehingga masyarakat bisa lebih bijak terhadap kondisi kesehatan.
Yanuar (42), warga penerima manfaat mengungkapkan, dengan Program CKG ini, dirinya bisa lebih intens melakukan pemeriksaan seperti tensi darah, mata, dan lainnya tanpa dipungut biaya sepeser pun. Apalagi, dalam waktu dekat ia berencana akan melakukan rontgen. Sehingga dengan dilakukan pemeriksaan dasar, proses rontgen nanti bisa lebih cepat.
“Kami sangat terbantu. Mudah-mudahan Program CKG seperti ini bisa rutin dilaksanakan sampai tingkat RW,” katanya.
Hal yang sama juga dikatakan warga bernama Dwi Seno (64). Dwi menilai banyak manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya Program CKG ini. Terutama masyarakat menjadi lebih peduli lagi terhadap kesehatannya karena pelayanan kesehatan gratis semakin dekat dan mudah dijangkau.
“Saya baru pertama kali ikut CKG ini, biasanya langsung ke RS. Tapi ternyata lebih baik periksa ke sini dulu,” ujarnya.
Melalui CKG ini, Dwi juga bisa melakukan pemeriksaan seperti yang ia lakukan di rumah sakit. Misalnya, pemeriksaan kolesterol, tekanan darah, gula darah, dan lainnya.
“Ini bagus sekali. Artinya dengan program ini pemerintah benar-benar hadir membantu masyarakat,” katanya.
Untuk menyukseskan program strategis Presiden Prabowo Subianto itu, Pemprov Banten melalui kebijakan Gubernur Banten Andra Soni menjalankan Program CKG di 253 puskesmas, seluruh lembaga pendidikan dari tingkat SD sampai SMA sederajat, serta layanan Telemedicine Mobile yang mendatangi desa-desa dan komunitas khusus seperti masyarakat Baduy.
Menurut Andra Soni, seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Banten bahu-membahu dalam menyukseskan Program CKG ini. Berkat kerja sama semua pihak, capaian CKG di Provinsi Banten saat ini menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia.
“Kota Tangerang menjadi daerah yang tertinggi capaiannya di Provinsi Banten mencapai 43 persen dari target yang diberikan sebesar 46 persen,” katanya.
Pada kesempatan itu, Andra Soni juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program ini dalam rangka mitigasi penyakit yang diderita. Kalaupun memang harus diakui sebagian dari masyarakat masih merasa khawatir untuk melakukan pengecekan kesehatan. Makanya, Andra Soni meminta kekhawatiran itu tidak lagi terjadi.
“Termasuk cek kesehatan mata bisa dilakukan di sini dari beberapa mitra,” katanya.
Andra Soni juga memastikan, jika diperlukan penanganan lanjutan, masyarakat dapat datang ke rumah sakit pemerintah secara gratis. Apalagi rumah sakit di Provinsi Banten sudah menerapkan Universal Health Coverage (UHC).
“Jadi bapak dan ibu tidak perlu khawatir kalau tidak punya BPJS-nya, karena tetap akan ditangani dengan baik,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti menambahkan, untuk mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat itu pihaknya mengerahkan seluruh organisasi kesehatan di Provinsi Banten dan setiap hari layanan ini terus berjalan di berbagai titik.
“Di tempat ini kita targetkan 350 orang untuk usia produktif. Sementara untuk sekolah kita memiliki agenda tersendiri,” katanya.
Sementara, Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan, jika Program CKG yang dilaksanakan Pemprov Banten di wilayahnya itu merupakan bentuk komitmen yang terus memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. "Karena ini memang yang sangat dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya. (Zal)
Satlantas Polres Sergai Berlakukan Tilang Manual, Pelanggaran Berisiko Tinggi Jadi Prioritas
detakbanten.com SERDANG BEDAGA – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Serdang Bedagai (Sergai) akan memberlakukan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui tilang manual sebagai upaya meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan di jalan raya.
Kasat Lantas Polres Sergai, AKP Gokma W. Silitonga, mengatakan pihaknya terlebih dahulu melaksanakan tahapan sosialisasi kepada masyarakat sebelum penindakan diberlakukan. Sosialisasi dilakukan mulai Senin (27/7/2026) hingga Juli (30/7/2026) melalui media sosial maupun secara langsung kepada para pengendara.
"Kegiatan ini merupakan langkah preventif dan represif untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai," ujar AKP Gokma, Senin (27/7/2026).
Menurutnya, sosialisasi tidak hanya menyasar pengendara sepeda motor dan mobil, tetapi juga sopir angkutan umum, pengemudi becak bermotor, serta masyarakat yang beraktivitas di jalan raya.
Selain itu, personel Satlantas juga akan memberikan edukasi di sekolah-sekolah dan pasar tradisional guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas.
AKP Gokma menegaskan, mulai Kamis (30/7/2026) Satlantas Polres Sergai akan melakukan penindakan tilang manual terhadap pelanggaran yang terlihat secara kasat mata oleh petugas saat melaksanakan patroli, hunting system, strong point, maupun razia gabungan bersama instansi terkait.
Namun demikian, petugas tidak diperbolehkan melaksanakan razia khusus lalu lintas atau razia stasioner.
Adapun pelanggaran yang menjadi prioritas penindakan karena dinilai berpotensi menimbulkan fatalitas kecelakaan, antara lain:
- Melawan arus lalu lintas.
- Berboncengan lebih dari satu orang pada sepeda motor.
- Tidak menggunakan helm berstandar SNI.
- Menerobos lampu lalu lintas (traffic light).
- Menggunakan knalpot brong.
- Menggunakan telepon genggam saat berkendara.
- Melakukan aksi balap liar.
Selain itu, petugas juga akan menindak pengendara mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman, serta mengingatkan seluruh pengguna jalan agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan batas kecepatan yang telah ditetapkan.
AKP Gokma menegaskan bahwa kegiatan tilang manual bukan bertujuan mencari kesalahan masyarakat, melainkan sebagai bentuk edukasi agar seluruh pengguna jalan semakin sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas.
"Kami mengimbau masyarakat untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan, memastikan kondisi kendaraan layak jalan, menggunakan helm SNI bagi pengendara sepeda motor, memakai sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, serta tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara. Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama," tegasnya.
Ia berharap, melalui sosialisasi dan penindakan yang dilakukan secara humanis dan profesional, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas semakin meningkat sehingga angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Sergai dapat terus ditekan.(ap).
Teks Foto: Kasat Lantas Polres Serdang Bedagai, AKP Gokma W. Silitonga memberikan himbauan kepada pengemudi betor.
Pastikan Kasatresnarkoba Tidak Terlibat Kasus Narkotika, KapolresTangsel: Hanya Diperiksa sebagai Saksi dan Fungsi Pengawasan
detakbanten.com TANGSEL -Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Boy Jumalolo, memastikan Kasatresnarkoba Polres Tangerang Selatan, AKP Pardiman, tidak terlibat dalam kasus dugaan peredaran narkotika yang tengah ditangani Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
Boy menegaskan, AKP Pardiman juga tidak ditangkap oleh Bareskrim Polri sebagaimana informasi yang sempat beredar.
"Jadi memang Kasatresnarkoba itu tidak terlibat, karena yang bersangkutan kami perintahkan untuk menjadi saksi ke Bareskrim saat oknum berinisial DD ditangkap," ujar AKBP Boy Jumalolo kepada awak media, Senin (27/7/2026).
Ia kembali menegaskan bahwa AKP Pardiman tidak memiliki keterlibatan dalam perkara tersebut.
"Jadi AKP Pardiman itu tidak ditangkap dan tidak terlibat," tegasnya.
Menurut Boy, pemeriksaan terhadap AKP Pardiman oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Kasatresnarkoba yang memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap anggotanya.
"Yang bersangkutan diperiksa Propam Polda Metro Jaya karena dirinya sebagai Kasatresnarkoba dan memiliki fungsi pengawasan terhadap anggota," jelasnya.
Kapolres menambahkan, Polres Tangerang Selatan tetap berkomitmen mendukung langkah tegas Polda Metro Jaya dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk melakukan penindakan terhadap anggota yang terbukti melanggar hukum.
"Kami tetap tegas memberantas narkoba sesuai arahan Bapak Kapolda Metro Jaya," pungkas Boy.
DPRD dan Pemkot Sepakati KUA PPAS, APBD Tangsel 2027 Diproyeksikan Rp4,96 Triliun
detakbanten.com TANGSEL-DPRD Kota Tangsel bersama Pemkot setempat resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut dilakukan melalui Paripurna dan menjadi pijakan penyusunan Rancangan APBD 2027 dengan total anggaran mencapai Rp4,96 triliun.
Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel M. Yusuf menyampaikan, penyusunan KUA-PPAS 2027 didasarkan pada sejumlah asumsi makro yang menjadi target pembangunan daerah pada tahun mendatang.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Tangsel ditargetkan berada pada kisaran 5,30 hingga 6,30 persen. Selain itu, Pemkot juga menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 85,20 hingga 85,42 poin, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,00–4,13 persen, tingkat kemiskinan berada di angka 2,00–2,39 persen, serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 19,54 persen.
“Asumsi makro yang dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 telah disepakati sebagai acuan pembangunan daerah,” kata M Yusuf saat menyampaikan laporan Badan Anggaran DPRD, Senin (27/7/2027).
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan final Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), nilai KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 mengalami penambahan sebesar Rp160,29 miliar.
“Sebelumnya rancangan anggaran sebesar Rp4.799.895.454.714 bertambah menjadi Rp4.960.189.127.214,” ujarnya.
Politikus PKS tersebut merinci, proyeksi pendapatan daerah juga mengalami kenaikan dari semula Rp4,416 triliun menjadi Rp4,576 triliun atau bertambah sebesar Rp160,29 miliar. Sementara belanja daerah meningkat menjadi Rp4,960 triliun, sedangkan pembiayaan daerah tetap sebesar Rp383,26 miliar.
Ia menambahkan, dalam pembahasan bersama TAPD, Badan Anggaran juga telah menyelaraskan kebutuhan belanja perangkat daerah berdasarkan hasil konsultasi dengan komisi-komisi DPRD dan kemampuan keuangan daerah.
“Selanjutnya disepakati kebutuhan anggaran untuk 21 perangkat daerah sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027,” ucapnya.
Di akhir penyampaiannya, M Yusuf merekomendasikan agar dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat disetujui bersama sebagai pedoman penyusunan RAPBD 2027.
“Badan Anggaran merekomendasikan agar kiranya Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 ini dapat disetujui bersama dalam rapat paripurna,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengapresiasi seluruh pimpinan dan anggota DPRD serta TAPD yang telah menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS sesuai jadwal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
“Saya ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah mencurahkan energi dan pikiran dalam menyusun dan membahas rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027,” kata Benyamin.
Benyamin menjelaskan, tema pembangunan Tangsel pada 2027 adalah “Penguatan Fondasi dalam Kerangka Pembangunan Menuju Tangsel Unggul, Inklusif, Inovatif, Kolaboratif Menuju Kota Lestari.” Tema tersebut dijabarkan ke dalam empat prioritas utama, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi, reformasi birokrasi, serta pembangunan kota yang berketahanan dan berkelanjutan.
Menurut Benyamin, kebijakan belanja daerah pada APBD 2027 diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat, memperkuat perencanaan berbasis kinerja, memenuhi mandatory spending, hingga mendukung program prioritas kepala daerah.
“Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027 yang telah kita sepakati bersama pada hari ini ditargetkan dapat menangani permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan daerah pada tahun 2027,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap berbagai isu strategis yang masih dihadapi Tangsel, di antaranya percepatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, penanganan kemacetan, pengendalian banjir, pengelolaan persampahan, hingga upaya menurunkan tingkat pengangguran.
“Belanja untuk penanganan isu strategis tematik diarahkan pada percepatan penurunan dan pencegahan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, penanganan kemacetan, penanggulangan banjir, pengelolaan persampahan, dan penurunan tingkat pengangguran,” tutur Benyamin.
Ia berharap kesepakatan KUA-PPAS 2027 dapat menjadi pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara terukur sehingga pelaksanaan program pembangunan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita semua berharap kebijakan pembangunan Tahun 2027 ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA sesuai kewenangannya, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dilayani secara optimal dan membawa kemajuan serta kesejahteraan bagi masyarakat Tangsel,” pungkasnya.
