BBKIPM Bandara Soetta Jalankan Permen No.1/Permen-KP/2015
detakbanten.com BANDARA SOETTA - Balai Besar Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BBKIPM) Bandara Soekarno-Hatta melepas kembali hewan yang belum layak diperdagangkan. Diantaranya kepiting dan lobster. sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.1/Permen-KP/2015 tentang larangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan yang ukurannya belum layak diperdangangkan dan untuk menjaga ekosistem. Rabu, (06/05/2015).
BUZZ Karaoke Family Jual Miras
detakbanten.com Kab.TANGERANG - BUZZ tempat Karaoke keluarga yang berlokasi di Perumnas II, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa dua, Kabupaten Tangerang, diduga melanggar Perda.
17 Peserta UN Paket B Diduga Palsu Di Tangsel
detakbanten.com PAMULANG - Sebanyak 17 peserta diduga palsu ditemukan oleh pihak penyelenggara pada Ujian Nasional (UN) Paket B Di Kecamatan Pamulang, Tangsel, Banten.
LSM Kompak Banten Tuntut Pemprov Banten Cabut Perda No 5 tahun 2013
detakbanten.com Serang - Ketiga kalinya puluhan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Penyelamat Aset dan Keuangan (Kompak) Banten turun aksi ke pusat pemerintahan Banten KP3B. Kompak Banten menuntut Cabut Perda No 5 tahun 2013 terkait penyertaan modal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten ke PT Banten Global Development (BGD) sebesar RP 989, 6 Miliiar.
Komisi II DPRD Serang Belum Tahu Ada Pembangunan yang Dihentikan Dindikbud
Detakbanten.com SERANG - Komisi II DPRD Kabupaten Serang, belum mengetahui adanya anggaran bantuan Unit Gedung Baru (UGB) untuk 13 lembaga Paud yang dihentikan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang, bahkan, hal tersebut belum diinformasikan, baik secara tertulis maupun lisan.
Disdikbud Serang Tidak Butuh Komisi dua
Detakbanten.com SERANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Serang, tidak memerlukan koordinasi dengan Komisi II DPRD Kabupaten Serang, mengenai perubahan pos anggaran bantuan Unit Gedung Baru (UGB) Untuk Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), yang saat ini pembangunanya ditunda karena dilarang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
