detakbanten.com Tanjungbalai (Sumut)– Wakapolres Tanjungbalai, Kompol Tony Simanjuntak, S.H., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungbalai dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada Jumat (14/8).

Kehadiran Wakapolres tersebut merupakan bentuk sinergi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mengawal agenda strategis nasional di tingkat daerah. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kota Tanjungbalai ini turut dihadiri oleh Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim B, Wakil Wali Kota M. Fadly Abdina, Ketua DPRD Tanjungbalai Tengku Eswin, serta jajaran pejabat instansi, tokoh masyarakat, dan purnawirawan veteran.

Dalam agenda nasional tersebut, seluruh jajaran Forkopimda bersama para peserta rapat menyaksikan tayangan pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto secara virtual. Pidato tersebut menyoroti berbagai capaian strategis pemerintah pusat, seperti keberhasilan swasembada pangan, penguatan energi nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga pembangunan sarana seperti kampung nelayan di berbagai penjuru tanah air.

Sebagai bagian dari apresiasi terhadap sejarah perjuangan bangsa, rangkaian acara dipadukan dengan pemotongan tumpeng serta penyerahan tali asih secara simbolis kepada para veteran dan janda veteran Kota Tanjungbalai.

Kasubsi PIDM Sihumas Polres Tanjungbalai Ipda M. Ruslan, SIP mengatakan Kehadiran Polres Tanjungbalai merupakan wujud komitmen dan sinergi Polri bersama Forkopimda serta seluruh elemen masyarakat dalam mengawal agenda kenegaraan. Pesan-pesan strategis yang disampaikan Bapak Presiden RI dalam pidato kenegaraan tadi tentu menjadi pedoman bersama bagi kita di daerah untuk terus menjaga kondusivitas, mendukung pembangunan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Selain menghadiri acara, Polres Tanjungbalai juga menerjunkan personel pengamanan guna memastikan seluruh rangkaian Rapat Paripurna menyambut HUT ke-81 RI ini berjalan aman, tertib, dan kondusif.

detakbanten.com Tanjungbalai (Sumut)– Sat Binmas Polres Tanjung Balai menggelar kegiatan Police Go To School di SMK Negeri 4 Tanjung Balai, Jumat (14/8) pagi. Langkah ini dilakukan guna membentengi para siswa dari bahaya aksi perundungan (anti-bullying) serta menjaga ketertiban di lingkungan sekolah.

Kegiatan pembinaan dan penyuluhan (Binluh) tersebut dipimpin langsung oleh Ps. Kasat Binmas Polres Tanjung Balai, Iptu Sonang Siregar, didampingi KBO Sat Binmas Ipda Leo F. Sianturi, S.H., serta jajaran personel Binmas lainnya.

Kasubsi PIDM Sihumas Polres Tanjungbalai Ipda M. Ruslan, SIP mengatakan Di hadapan ratusan siswa dan jajaran dewan guru, Iptu Sonang Siregar memaparkan secara menyeluruh mengenai bahaya bullying, baik secara fisik, verbal, sosial, hingga cyberbullying di media sosial.

"Perundungan bukan sekadar ejekan biasa, melainkan perilaku agresif yang berdampak buruk bagi mental korban. Dampaknya bisa memicu stres, penurunan prestasi, hingga gangguan kecemasan. Oleh karena itu, kita harus menghentikan budaya ini dari sekarang," ujarnya

Selain memaparkan dampak negatif perundungan, petugas juga memberikan solusi pencegahan. Para siswa diimbau untuk berani melapor kepada guru atau pihak berwenang jika melihat maupun mengalami tindakan bullying, serta bijak dalam menggunakan media sosial.

Pihak sekolah melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Dra. Rana Juwita Sirait, S.Pd., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian Polres Tanjung Balai dalam mendidik generasi muda di wilayahnya.

Untuk mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polres Tanjung Balai juga mengimbau para pelajar maupun masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian untuk memanfaatkan layanan bebas pulsa Call Center 110 atau kontak layanan Dumas Presisi Polres Tanjung Balai di WhatsApp 0821-6325-1197.

detakanten.com TANGERANG — DPRD Kabupaten Tangerang menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan bersama perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, Kamis (13/8/2026).

Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang itu dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga teknis, serta jajaran perusahaan umum daerah.

Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran DPRD menyampaikan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan dilakukan selama lima hari, yakni pada 6, 7, 8, 10, dan 11 Agustus 2026.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tangerang, Astayudin, mengatakan pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, kebutuhan pembangunan, efektivitas belanja, serta aspirasi masyarakat.

“Pembahasan dilakukan secara komprehensif, mendalam, konstruktif, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pembangunan pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat Kabupaten Tangerang,” ujar Astayudin dalam rapat paripurna.

Menurut Astay, berdasarkan hasil pembahasan, struktur utama anggaran tidak mengalami perubahan. Pendapatan daerah dalam perubahan KUA-PPAS 2026 ditetapkan sebesar Rp8,76 triliun.

Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5,55 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp3,20 triliun.

PAD antara lain bersumber dari pajak daerah sebesar Rp4,44 triliun, retribusi daerah Rp223,76 miliar, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp67,08 miliar.

Sementara itu, pendapatan transfer berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp2,76 triliun dan transfer antardaerah sebesar Rp436,65 miliar.

Pada sisi belanja, anggaran perubahan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp9,43 triliun. Rinciannya meliputi belanja operasi sebesar Rp6,70 triliun, belanja modal Rp1,76 triliun, belanja tidak terduga Rp42,82 miliar, dan belanja transfer Rp914,31 miliar.

Adapun pembiayaan daerah tetap sebesar Rp671,86 miliar dan seluruhnya berasal dari penerimaan pembiayaan. Pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal maupun pengeluaran pembiayaan lainnya.

"Selain menyetujui perubahan KUA-PPAS, DPRD juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang. Rekomendasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pendapatan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan belanja daerah lebih efektif dan tepat sasaran, " Ujarnya.

Salah satu perhatian utama DPRD adalah optimalisasi pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah diminta memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemangku kepentingan terkait.

DPRD juga meminta penagihan piutang pajak dilakukan secara intensif dan transparan. Potensi penerimaan pajak yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp75 miliar per bulan diminta dicatat berdasarkan realisasi dan potensi riil penerimaan, bukan sekadar berdasarkan angka proyeksi.

Penguatan peran juru sita pajak internal juga menjadi rekomendasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan penagihan tunggakan wajib pajak tanpa menambah beban operasional maupun melakukan rekrutmen pegawai baru.

DPRD turut menyoroti sektor parkir, khususnya pada fasilitas milik pemerintah daerah dan empat RSUD. Pengelolaan parkir didorong menggunakan sistem yang lebih transparan atau melalui pola kerja sama dengan BUMD maupun pemerintah kecamatan guna meningkatkan pendapatan sekaligus mencegah kebocoran dan pungutan liar.

Di sektor ketenagakerjaan, DPRD meminta Dinas Tenaga Kerja menyusun program pelatihan berbasis kebutuhan industri. Pemerintah daerah juga didorong memperkuat kemitraan dengan perusahaan untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja dan kompetensi yang diperlukan.

Pemerintah daerah juga diminta memperluas akses informasi lowongan kerja melalui portal resmi dan kegiatan bursa kerja secara hibrida hingga tingkat kecamatan. Kebijakan yang mendorong terbukanya kesempatan kerja bagi warga Kabupaten Tangerang juga perlu disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di bidang pendidikan, DPRD meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengantisipasi peningkatan jumlah siswa mutasi masuk yang diperkirakan mencapai 24.000 siswa.

Pembangunan dan penambahan ruang kelas baru juga diminta diprioritaskan di wilayah dengan kepadatan penduduk dan jumlah peserta didik tinggi, termasuk wilayah yang memiliki kebutuhan serupa dengan SDN Pasir Jaya.

Sementara di sektor kesehatan, DPRD menekankan pentingnya pemenuhan tenaga dokter spesialis di RSUD Tigaraksa. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas pelayanan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap rumah sakit rujukan di luar daerah.

DPRD juga merekomendasikan penguatan program penanganan stunting melalui sinkronisasi data dan intervensi lintas sektor. Program tidak hanya diarahkan pada aspek kesehatan, tetapi juga akses air bersih, sanitasi, lingkungan, dan faktor pendukung lainnya.

Menanggapi persetujuan tersebut, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas berbagai masukan selama proses pembahasan.

Menurutnya, masukan legislatif menjadi bagian penting untuk memastikan perubahan KUA-PPAS 2026 mampu mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan daerah.

“Semangat kemitraan dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif terus dapat terjaga dengan baik. Kondisi ini menjadi modal utama untuk membangun Kabupaten Tangerang secara berkelanjutan,” kata Intan.

Intan menegaskan, nota kesepakatan perubahan KUA-PPAS 2026 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026.

Setelah kesepakatan ditandatangani, Tim Anggaran Pemerintah Daerah akan menyusun dan melakukan asistensi Rencana Kerja dan Anggaran perangkat daerah. Dokumen tersebut kemudian dihimpun sebagai dasar penyusunan nota keuangan rancangan perubahan APBD 2026 untuk dibahas bersama DPRD.

Dengan persetujuan perubahan KUA-PPAS tersebut, pemerintah daerah dan DPRD kini memiliki pijakan bersama untuk memastikan perubahan APBD 2026 tidak hanya memenuhi aspek administratif dan fiskal, tetapi juga menjawab kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat Kabupaten Tangerang.

detakbanten.com TANGERANG – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid melepas 200 pelajar jenjang SMP dan SMA pada acara Sarasehan Bupati Tangerang dengan Calon Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Tahun Ajaran 2026/2027 yang berlangsung di Aula Diklat Kitri Bakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Kamis (13/8/26).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 yang sekaligus menjadi momentum untuk memberikan penguatan kepada calon siswa dan tenaga pendidik sebelum memasuki lingkungan pendidikan baru.

Dalam kesempatannya, Bupati Maesyal Rasyid mengatakan kehadiran program Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menghadirkan akses pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Sekolah Rakyat menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk memastikan anak-anak Kabupaten Tangerang mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak, berkualitas, dan mampu mengembangkan potensi mereka,” ujarnya.

Memasuki Tahun Ajaran 2026/2027, Bupati Maesyal menilai persiapan MPLS menjadi tahapan penting dalam membangun kesan pertama yang positif bagi para siswa. Menurutnya, MPLS tidak boleh dipandang sekadar sebagai formalitas awal masuk sekolah, tetapi harus menjadi gerbang untuk menciptakan rasa nyaman, aman, dan semangat belajar bagi semua peserta didik.

“Saya minta seluruh panitia dan tenaga pendidik mempersiapkan MPLS dengan sebaik-baiknya. Pastikan anak-anak kita merasa nyaman, aman, gembira, dan antusias ketika pertama kali memasuki Sekolah Rakyat,” tegasnya.

Ia juga menekankan agar pelaksanaan MPLS mengedepankan prinsip ramah anak dan inklusif, serta terbebas dari segala bentuk perundungan, kekerasan maupun tindakan senioritas yang berlebihan.
Selain itu, MPLS diharapkan menjadi momentum untuk menanamkan karakter dan nilai kebangsaan kepada peserta didik sejak hari pertama. Nilai religius, kedisiplinan, gotong royong, serta kecintaan terhadap tanah air perlu diperkenalkan dan dibiasakan dalam kehidupan sekolah.

“Karakter harus dibangun sejak awal. Kita ingin anak-anak tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki akhlak, kedisiplinan, semangat gotong royong, dan rasa cinta terhadap bangsa dan negara,” katanya.

Bupati Maesyal juga meminta tenaga pendidik mengoptimalkan masa persiapan MPLS untuk melakukan pemetaan terhadap bakat, minat, dan potensi masing-masing siswa. Dengan demikian, proses pendidikan di Sekolah Rakyat dapat disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan peserta didik nantinya
“Setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Karena itu, kenali bakat, minat, dan kemampuan mereka sejak awal agar bisa dikembangkan secara optimal,” pintanya.

Di hadapan para calon siswa dan tenaga pendidik, Bupati Maesyal berharap pelaksanaan MPLS dapat menjadi awal yang baik dalam membangun kepercayaan diri dan semangat belajar para siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Kabupaten Tangerang.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat bertugas kepada seluruh tenaga pendidik dan guru yang telah mendapatkan amanah untuk mendidik para siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Kabupaten Tangerang.

“Selamat bertugas kepada seluruh guru dan tenaga pendidik. Mari bersama-sama memberikan pendidikan terbaik dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, serta mampu mengantarkan anak-anak kita meraih masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Aziz Gunawan mengatakan, sebanyak 200 calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 telah dilepas oleh Bupati Tangerang. Para siswa juga mendapat bingkisan berupa suvenir, mukena bagi perempuan, sarung bagi laki-laki, serta uang saku Rp500.000 per orang.

“Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Insyaallah, Bapak Bupati akan hadir dalam acara MPLS di Poltek Curug. MPLS ini secara khusus metodenya langsung dari Kementerian Sosial dan akan dilaksanakan selama satu minggu,” ujarnya.

Aziz menjelaskan, pelaksanaan MPLS akan didampingi lima alumni Akademi Militer (Akmil) yang telah disiapkan. Pendampingan tersebut difokuskan pada pembentukan disiplin, kebersihan, sikap, dan tata krama siswa. Setelah MPLS, proses pembelajaran akan mengikuti teknis yang telah disiapkan pihak Sekolah Rakyat untuk Tahun Ajaran 2026/2027.
Sementara itu, salah satu calon siswi Sekolah Rakyat yang berasal dari Kecamatan Sindang Jaya, Siti Syahla Fauziyyah, mengaku senang dan bersyukur mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat. Alumni Pesantren Darul Muttaqin 2 tersebut berharap kesempatan ini dapat menjadi jalan untuk membanggakan kedua orang tuanya.

“Saya merasa senang bisa terpilih di antara murid-murid yang lain dan mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Siti mengatakan, dirinya ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meraih cita-cita menjadi seorang pilot. Ia berharap pendidikan di Sekolah Rakyat dapat membantunya mengembangkan kemampuan dan mencapai cita-cita yang selama ini diimpikannya.

"Terima kasih kepada Bupati Tangerang yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari Sekolah Rakyat. Saya berharap dapat mengikuti seluruh proses pendidikan dengan baik dan mewujudkan cita-cita di masa depan," ucapnya

detakbanten.com TANGERANG -- Anggota DPRD Kabupaten Tangerang H Yaya Amsori dari fraksi Demokrat dan Kepala Desa Saga H Sarnata menghadiri peresmian jembatan Garuda merah putih di Kampung Pekong Desa Saga Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang pada Jumat (13/08/2026).

Pada kesempatan tersebut, H Yaya Amsori diberikan kesempatan untuk memotong kain pita didampingi Camat Balaraja Wili Patria dan Kapolsek Balaraja Kompol Tedy Heru Murtianto, Danramil Balaraja Kapten Inf Beriman Halawa , Kepala Desa Saga, Bhabinkamtibmas dan Babinsa dan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda.

Anggota DPRD Kabupaten Tangerang H Yaya Amsori mengapresiasi adanya pembangunan jembatan merah putih yang dibangun oleh Polri, menurutnya kegiatan positif tentunya sangat dirasakan manfaatnya oleh warga, apalagi jembatan yang sebelumnya hanya bongkahan bambu dan rawan tergerus sungai Cimanceuri jika musim penghujan tiba.

" Saya sebagai wakil masyarakat sangat mengapresiasi pembangunan jembatan merah putih yang dibangun oleh Polresta Tangerang, semoga bermanfaat bagi masyarakat,"tandasnya.

Sementara Kapolsek Balaraja Kompol Tedy Heru Murtianto mengucapkan terima kasih atas dukungan warga kampung Pekong Desa Saga Kecamatan Balaraja, menurutnya, jembatan merah putih ini merupakan wujud kepedulian dari kepolisian atas keluhan warga terutama petani, diharapkan dengan adanya jembatan ini dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

" Saya mewakili pimpinan, berharap agar jembatan ini dapat digunakan, dan berharap agar warga bisa merawatnya dengan sebaik-baiknya,"tandasnya.

detakbanten.com KAB. LEBAK - Gubernur Banten Andra Soni mengikuti Peresmian 3.395 Jembatan TNI Polri dan 3.000 Sumber Air Bersih TNI AD oleh Presiden Prabowo Subianto. Andra Soni mengikuti peresmian secara virtual bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, dan Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki di Jembatan Merah Putih Presisi Polri Kampung Bayah Satu, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Kamis (13/8/2026).

Sebelum acara, Andra Soni bersama Irjen Hengki dan Fahmi Hakim menyambut kedatangan Kapolri Jenderal Sigit Listyo Prabowo bersama rombongan di Lapangan Merdeka, Kecamatan Bayah. 

“Hari ini kita resmikan 3.396 jembatan dan 3.000 sumber air bersih. Menjalankan misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat. TNI adalah tentara rakyat. Polri adalah polisi rakyat,” kata Presiden Prabowo Subianto dari Istana Negara, Jakarta.

Menurut Prabowo, pembangunan Jembatan Merah Putih dan pembangunan sumber air bersih untuk masyarakat membuktikan bangsa Indonesia yang bersatu. Termasuk, bergotong royong menggali potensi yang ada di Indonesia.

“Kita telah bahu membahu. Saudara telah menangkap apa arti menjadi pemimpin. Bahagianya bisa berbuat yang berarti bagi rakyat kita. Rakyat juga telah mengakui,” katanya.

Presiden Prabowo mengatakan, negara harus hadir untuk rakyat yang paling terpencil, dan paling jauh. Masyarakat Indonesia harus menikmati kualitas hidup yang lebih baik.

Menurut Prabowo, pembangunan Jembatan Merah Putih dan sumber air bersih untuk masyarakat adalah bukti TNI dan Polri mencintai masyarakat. Itu juga adalah bentuk bakti kepada rakyat dan kepada negara.

Dalam laporannya, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, jembatan yang telah dibangun, terpanjang dibangun di Aceh Tamiang yang panjangnya 240 meter. Sedangkan yang paling sulit di Ogan Komering Ilir yang membutuhkan waktu enam bulan dan harus menggunakan ponton dan patok-patok penguat tanah.

Sementara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam laporannya mengatakan, Polri menargetkan pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi Polri sebanyak 895.

“875 sudah selesai dibangun, 17 jembatan dalam proses pembangunan, dan empat jembatan dalam perencanaan,” ucapnya.

“145 jembatan Merah Putih Polri Presisi  di wilayah Polda Banten, terbanyak dibanding wilayah Polda lainnya,” katanya menambahkan.

Sebelum dilakukan peresmian, Andra Soni bersama Forkopimda Provinsi Banten mendampingi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meninjau Bakti Kesehatan Biddokes Polda Banten melibatkan Puskesmas Bayah untuk 1500 peserta dan pelayanan SIM Keliling Satlantas Polres Lebak diikuti oleh masyarakat dan para ojol yang akan memperpanjang SIM.

Usai peresmian, Kapolri menyapa para pelajar yang turut menikmati hasil pembanguan  jembatan untuk akses menuju sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan tas dan alat tulis untuk para pelajar oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. (Zal)

detakbanten.com TANGSEL-Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendukung penataan kawasan Situ Tujuh Muara di Pondok Benda, Kecamatan Pamulang. Namun, kejelasan status dan kewenangan atas situ tersebut perlu dipastikan terlebih dahulu.

Kepala Kantah Tangsel, Seto Apriyadi, mengatakan pihaknya siap mendukung penataan, terutama dalam hal tertib administrasi pertanahan. Menurutnya, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah kewenangan Situ Tujuh Muara berada di pemerintah pusat, Pemprov Banten, atau Pemkot Tangsel.

“Kami prinsipnya mendukung penataan kawasan Situ Tujuh Muara. Tapi yang jelas, status situ itu kewenangannya punya siapa dulu. Apakah punya pemerintah pusat, Pemkot atau Pemprov Banten,” kata Seto, Kamis (13/8/2026)

Seto mengaku, hingga kini pihaknya belum mengetahui secara pasti status kepemilikan hak atas kawasan situ tersebut. Karena itu, Kantah Tangsel berencana turun langsung untuk melakukan pengecekan.

“Kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu ke situ tersebut. Untuk mengetahui siapa pengelola situ ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila pemilik hak nantinya memiliki inisiatif melakukan penataan, Kantah Tangsel siap duduk bersama dan membantu memastikan administrasi pertanahannya berjalan tertib.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPRD Tangsel Rizki Jonis meminta Pemprov Banten, Pemkot Tangsel, dan instansi terkait melakukan audit menyeluruh kawasan Situ Tujuh Muara. Audit diperlukan untuk memastikan status bidang tanah, pemegang hak, batas badan air, garis sempadan, hingga legalitas bangunan yang berada di sekitar situ.

Rizki juga meminta dilakukan overlay antara peta bidang tanah, tata ruang, sempadan situ, dan bangunan eksisting. Jika ditemukan pelanggaran, ia mendorong adanya penegakan aturan dan pemulihan fungsi kawasan.

Sementara itu, Dinas PUPR Provinsi Banten sebelumnya mengungkap sejumlah bidang lahan di sekitar Situ Tujuh Muara masih berstatus dalam proses, yang pada peta ditandai warna kuning.

Kepala Seksi Operasional UPTD Pengelolaan DAS Cidurian-Cisadane, Nanang, mengatakan diperlukan koordinasi lintas sektoral untuk memastikan status lahan tersebut, dengan melibatkan BPN, balai terkait, masyarakat hingga aparat penegak hukum.

Pemprov Banten, kata Nanang, juga tengah mencari solusi penataan bangunan yang berada di kawasan DAS, termasuk dengan mencontoh penataan bangunan liar di kawasan Situ Cipondoh, Kota Tangerang.

detakbanten.com TANGERANG -- Partai Golkar Kabupaten Tangerang terus memanaskan mesin organisasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas demokrasi. Langkah yang ditempuh adalah dengan melaksanakan pendidikan politik untuk kader.

Ketua DPD Golkar Kabupaten Tangerang Intan Nurul Hikmah mengatakan, pendidikan politik adalah langkah meningkatkan kapasitas kader. Sehingga bisa melakukan pendekatan kepada pemilih pemula.

"Selain itu, pendidikan politik juga merupakan salah satu cara penting untuk membangun kualitas demokrasi," kata Intan saat kegiatan Pendidikan Politik Pendekatan Kader pada Pemilih Pemula: Teknik Edukasi dan Pendampingan Pemilu yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang, Kamis (13/8/2026).

Intan melanjutkan, kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas kader dalam memberikan edukasi politik kepada pemilih pemula. Khususnya mengenai pentingnya memahami proses pemilu, menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, serta membangun kesadaran politik yang kritis.

Intan, yang juga menjabat Wakil Bupati Tangerang menegaskan, pendidikan politik tidak boleh berhenti pada upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam memberikan suara.

"Pemilih pemula perlu mendapatkan pemahaman yang utuh agar mampu menentukan pilihan politik berdasarkan informasi dan pertimbangan yang rasional," ujar Intan.

Dia menilai generasi muda memiliki posisi strategis dalam menentukan arah demokrasi ke depan. Karena itu, kader partai juga dituntut memiliki kemampuan edukasi yang baik ketika berinteraksi dengan kelompok pemilih pemula.

"Anak-anak muda harus memiliki keberanian untuk bertanya, memahami persoalan, dan menentukan pilihan berdasarkan pengetahuan," katanya.

Intan juga menekankan pentingnya pendampingan yang dilakukan secara edukatif. Menurutnya, pendekatan kepada pemilih pemula semestinya tidak hanya dilakukan menjelang hari pemungutan suara. Tetapi menjadi proses pendidikan politik yang berkelanjutan.

"Pendidikan politik harus membangun kesadaran. Jangan sampai politik hanya dipahami sebagai urusan memilih lima tahun sekali," ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, Partai Golkar Kabupaten Tangerang mendorong kader agar mampu menjadi penghubung antara partai, masyarakat, dan generasi pemilih baru dengan pendekatan yang lebih edukatif. Serta sesuai dengan karakter pemilih muda.

Intan juga berharap kegiatan pendidikan politik dapat melahirkan kader yang tidak hanya memahami mekanisme pemilu. Tetapi juga mampu menjelaskan demokrasi secara sederhana dan mudah diterima oleh generasi muda.

"Kalau kita ingin demokrasi kita semakin berkualitas, maka pendidikan politiknya juga harus berkualitas," pungkasnya.

Detakbanten.com TANGSEL-Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Rizki Jonis, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Pemkot Tangsel dan instansi terkait melakukan audit menyeluruh terhadap kawasan Situ Tujuh Muara di Pondok Benda, Kecamatan Pamulang.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul terungkapnya sejumlah bidang lahan dan bangunan di sekitar Situ Tujuh Muara yang dalam peta milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten ditandai dengan warna kuning.

Rizki menilai, status kepemilikan maupun pemanfaatan lahan di sekitar situ perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Audit, kata dia, harus dilakukan secara lintas sektoral dengan melibatkan pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), balai terkait hingga aparat penegak hukum.

"Kita harus mendorong Pemerintah Provinsi Banten bersama Pemerintah Kota Tangsel dan instansi terkait untuk melakukan audit menyeluruh kawasan Situ Tujuh Muara," kata Rizki di Gedung DPRD Kota Tangsel, Rabu (12/8/2026).

Menurut dia, audit tersebut setidaknya harus mencakup inventarisasi seluruh bidang tanah di sekitar situ, termasuk status hak dan pemegang haknya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan pemetaan ulang batas badan air dan garis sempadan situ berdasarkan data teknis yang sah.

"Harus ada overlay peta bidang tanah, tata ruang, sempadan situ dan bangunan eksisting. Kemudian seluruh PBG atau izin bangunan juga perlu diperiksa, termasuk kesesuaiannya dengan tata ruang," tegasnya.

Rizki juga meminta pemerintah menelusuri kemungkinan adanya perubahan fisik kawasan, seperti urukan, perubahan garis situ, penyempitan badan air maupun perubahan fungsi lahan.

"Jangan sampai ada penerbitan izin yang bertentangan dengan status kawasan dan ketentuan sempadan situ," terang Rizki.

Apabila dalam audit ditemukan pelanggaran, Rizki meminta pemerintah tidak berhenti pada pemberian teguran administratif. Menurutnya, harus ada penegakan aturan sekaligus upaya mengembalikan fungsi kawasan sesuai peruntukannya.

"Apabila ditemukan pelanggaran, harus dilakukan penegakan hukum dan pemulihan fungsi kawasan, bukan sekadar pemberian teguran administratif," bebernya.

Ketua Fraksi Demokrat itu juga mendorong agar hasil pemetaan dan pemeriksaan nantinya dibuka kepada masyarakat. Transparansi tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi maupun kecurigaan terkait status lahan di sekitar Situ Tujuh Muara.

"Jadi hasil pemetaan dan pemeriksaan itu perlu dibuka kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi dan kecurigaan di masyarakat," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Dinas PUPR Provinsi Banten mengungkap status kepemilikan sejumlah bidang lahan dan bangunan di sekitar Situ Tujuh Muara, Pondok Benda, Kecamatan Pamulang. Sejumlah bidang dalam peta bahkan ditandai dengan warna kuning.

Kepala Seksi Operasional UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidurian-Cisadane, Nanang, sebelumnya memperlihatkan peta bidang lahan di sekitar Situ Tujuh Muara.

Ia menjelaskan, warna kuning pada peta menandakan status kepemilikan dan atau pemanfaatan lahan oleh korporasi maupun perorangan masih dalam proses.

"Makanya perlu koordinasi lintas sektoral. Melibatkan BPN, balai besar, kelompok warga dan lainnya," ujar Nanang saat ditemui di Situ Pamulang, Senin (10/8/2026).

Menurut Nanang, aparat penegak hukum juga perlu dilibatkan untuk memastikan status kepemilikan sejumlah lahan tersebut. Termasuk menelusuri kemungkinan adanya persoalan dalam penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang berada di sekitar kawasan daerah resapan air.

Nanang menegaskan, pihaknya tidak dapat serta-merta membongkar bangunan yang berdiri di bantaran situ. Meski demikian, pemerintah mengakui adanya ketentuan yang melarang pendirian bangunan di sempadan daerah aliran sungai.

Pemprov Banten, lanjut Nanang, saat ini tengah mencari solusi untuk menata bangunan yang berdiri di kawasan DAS. Ia mencontohkan penataan bangunan liar untuk kegiatan usaha di Situ Cipondoh, Kota Tangerang, yang di

nilainya telah berjalan cukup baik.