Detak Banten - Detak Berita Nusantara Seketika Menjangkau Dunia

Pemerintah Naikkan Batas Usia Pensiun Jadi 59 Tahun Mulai 2025

detakbanten.com Jakarta – Pemerintah resmi mengubah batas usia pensiun pekerja di Indonesia menjadi 59 tahun, yang mulai berlaku pada tahun 2025. Kebijakan ini memungkinkan pekerja untuk lebih lama memanfaatkan program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

PWI Siapkan 100 Pengacara Laporkan Balik HB

detakbanten.com Jakarta - Sedikitnya 100 pengacara yang tergabung dalam Lembaga Konsultan Bantuan dan Penegakan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (LKBPH PWI) siap melaporkan balik Helmi Burman atas dugaan membuat laporan palsu dan perbuatan menyebarluaskan fitnah serta pencemaran nama baik Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun.

Ketum PWI Pusat: Prabowonomics Program Unggulan HPN 2025

Ketum PWI Pusat: Prabowonomics Program Unggulan HPN 2025

detakbanten.com Jakarta--- Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menyetujui Prabowonomics sebagai program unggulan dalam pelaksaanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Banjarmasin.

Ketum PWI Pusat Minta Persiapan Teknis HPN 2025 Dimulai Pekan Depan

detakbanten.com Jakarta---Setelah mendapat dukungan penuh dari Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin, Panitia Pelaksana (Panpel) Hari Pers Nasional (HPN) 2025 diminta segera melakukan persiapan teknis di lapangan. HPN 2025 telah ditetapkan diselenggarakan di Banjarmasin, Kalsel.

Gubernur Kalsel Optimis Presiden Prabowo Hadiri Puncak Peringatan HPN 2025

Gubernur Kalsel Optimis Presiden Prabowo Hadiri Puncak Peringatan HPN 2025

detakbanten.com BANJARMASIN, - Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin mengungkapkan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 akan digelar di Halaman Perkantoran Gubernur Kalsel Banjarbaru.

Hal tersebut diungkapkannya usai menerima rombongan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Selatan di kediaman pribadinya di Banjarmasin, Kamis (2/7/2025).

"Di depan perkantoran itu kan ada lapangan luas. Tadi setelah berdiskusi dengan Ketua PWI rencana puncak perayaan HPN 2025 akan kita laksanakan di sana," ucapnya.

Selain itu H Muhidin juga berharap puncak perayaan HPN 2025 digelar usai waktu pelantikan Gubernur seluruh Indonesia oleh Presiden RI. Hal itu ujarnya supaya para tamu undangan, yang salah satu unsurnya Gubernur seluruh Indonesia dapat berhadir.

Muhidin juga berkeinginan mensinergikan rangkaian HPN 2025 dengan jadwal pelantikan bupati/walikota se-Kalsel di lokasi yang sama.

"Lokasi itu bisa menampung sampai 2000 tamu undangan," jelasnya didampingi Kepala Dinas Kominfo, Muhamad Muslim.

Ditanya terkait kehadiran presiden, Muhidin optimis Presiden RI Prabowo Subianto akan datang ke Bumi Lambung Mangkurat dalam hajatan akbar insan pers tersebut.

Di lokasi yang sama, Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie mengucapkan terima kasih atas diterimanya rombongan Pengurus PWI Kalsel oleh Gubernur.

Ia pun mengaku telah memaparkan sejumlah agenda yang akan dilaksanakan dałam rangkaian HPN 2025, termasuk masalah seminar dan aksi ketahanan pangan.

"Tadi kita sudah diterima Pak Gubernur dan kita berkomunikasi banyak hal terkait HPN. Tinggal sekarang masalah kepastian tanggal puncak peringatan HPN," ungkap Helmie.

Pasalnya, di bulan Februari tersebut terdapat beberapa agenda nasional dan lokal yang salah berbenturan.

"Besok kami bersama Kadis Kominfo akan ke Jakarta untuk rapat dengan PWI Pusat. Salah satunya membahas kehadiran presiden dan tanggal pelaksanaan," pungkas Helmie. (Zal)

Ketua Panitia HPN Pusat Raja Pane Pastikan Persiapan HPN Banjarmasin Sudah 100 Persen Matang

detakbanten.com JAKARTA - Ketua panitia HPN pusat Raja Pane memastikan bahwa persiapan acara Hari Pers Nasional (HPN) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan sudah 100 persen siap.

Transaksi e-money dan QRIS Dikenakan PPN 12 Persen, Dibebankan ke Pedagang

detakbanten.com Jakarta - Mulai 1 Januari 2025, transaksi menggunakan uang elektronik seperti e-money dan QRIS akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%. Namun, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan memengaruhi konsumen secara langsung.

Dukung Pemerintah Tingkatkan Daya Saing Ekspor Produk SVLK+, APP Group Perkuat Komitmen Keberlanjutan di Pasar Global

detakbanten.com JAKARTA - APP Group mendukung acara Pelepasan Ekspor Produk Olahan Hasil Hutan bersertifikasi SVLK+ yang digelar oleh Kementerian Kehutanan. Acara berlangsung luring di Manggala Wanabakti dengan partisipasi daring dari perusahaan peserta. Langkah ini diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa produk kehutanan Indonesia memenuhi standar keberlanjutan global, meningkatkan daya saing di pasar internasional, serta mendorong pengelolaan hutan yang legal dan transparan melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK+).

ilustrasi

Resmi Sebutan Pinjol Ganti Nama Jadi Pindar

detakbanten.com JAKARTA - Perusahaan fintech Peer to Peer (P2P) Lending resmi mengubah sebutan mereka dari pinjaman online (Pinjol) menjadi Pinjaman Daring (Pindar).

Legislator Gerindra Dorong Digitalisasi dan Pengembangan Pariwisata Indonesia

detakbanten.com JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyoroti pentingnya digitalisasi dalam sektor kepariwisataan. Dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11), Rahayu menggarisbawahi perlunya inovasi teknologi untuk mempermudah akses dan pengelolaan data pariwisata di Indonesia.

"Soal digitalisasi sangat penting. Ketika saya mengunjungi Tiongkok, untuk masuk ke Forbidden City hanya perlu menggunakan paspor. Prosesnya cepat dan tidak repot. Di Indonesia, kita juga bisa memanfaatkan KTP untuk keperluan serupa. Dengan digitalisasi, kita bisa memiliki data akurat dan mengetahui destinasi wisata mana saja yang telah dikunjungi wisatawan," ujar Sara, nama panggilan Wakil Ketua Komisi tersebut.

Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi digital tidak hanya mempermudah wisatawan tetapi juga mendukung pengelolaan data pariwisata secara efisien. Hal ini, menurutnya, dapat memberikan kontribusi besar dalam menyusun kebijakan berbasis data yang tepat sasaran.

Selain itu, Sara menyoroti pentingnya peran Kementerian Pariwisata dalam mendorong kebijakan yang dapat meningkatkan kegiatan pariwisata di Indonesia.

“Di negara lain adanya Tourism Board. Kemenpar seharusnya melakukan promosi, memberikan edukasi kepada wisatawan mancanegara maupun domestik tentang besarnya Indonesia yang memang menjadi tantangan dalam menekan harga transportasi, dan mendorong aksesabilitas daerah wisata,” kata ibu dari 3 anak itu.

Sara juga menyampaikan harapannya terkait peningkatan kualitas institusi pendidikan pelayanan wisata atau hospitality di Indonesia. Ia optimis bahwa keramahan masyarakat Indonesia dapat menjadi keunggulan kompetitif di dunia internasional.

“Hospitality kita sebenarnya salah satu terbaik di dunia, bahkan seharusnya bisa mengalahkan Swiss. Tapi justru sekolah hospitality mereka yang terkenal di dunia. Bu Menteri saya yakin bisa mengembangkan Poltekpar jurusan hospitality peringkat 5-terbaik dunia, dan ini bisa jadi kebanggaan bangsa yang harus kita kembangkan," tutup Sara. *

Go to top