Sebelumnya, Limpo kerap minta jadwal ulang saat diundang dimintai keterangan. Sudah dua kali ia tak memenuhi panggilan KPK terkait penyelidikan. Apa benar Limpo bakal memenuhi panggilan KPK? Sejauh ini, Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengaku belum dapat konfirmasi hadir atau tidaknya Limpo pada panggilan keterangan hari ini. "Belum ada konfirmasi," tukas Ali, Senin (19/6/2023).

Sementara itu, pihaki Limpo belum merespons saat dikonfirmasi undangan permintaan keterangan KPK, hari ini. Termasuk keterangan dari Kabag Humas Kementan, Arief Cahyono, juga masih nihil atau belum ada informasi resmi apakah Limpo bakal memenuhi panggilan KPK.

Diketahui, KPK telah tiga kali memanggil Limpo. Ia pertama kali diundang dimintai keterangan 6 Juni 2023 lalu. Ia tak hadir pada panggilan itu. Lalu, KPK menjadwal ulang permintaan keterangan Limpo pada 16 Juni 2023. Lagi-lagi, Limpo tak datang. Limpo mengaku tak bisa menghadiri undangan permintaan keterangan KPK pada Jumat, 16 Juni 2023 lalu, karena ikut kegiatan G20 di India. Ia lalu berkirim surat ke KPK untuk menjelaskan alasan ketidakhadiran.

Dalam surat itu, Limpo meminta ke KPK agar bisa dijadwal ulang permintaan pada Selasa, 27 Juni 2023 mendatang. Pasalnya, eks Gubernur Sulawesi Selatan itu mengklaim masih ada agenda di luar negeri sepekan ke depan. "Lalu, rencana kunjungan ke RRT dan Korea Selatan dalam penguatan kerjasama modrenisasi pertanian dan fasilitasi pasar ekspor pertanian," tulis Limpo, dalam keterangan resmi secara tertulis, diterima Detakbanten.com, Minggu (18/6/2023).

Tapi, KPK kukuh tetap mengundang Limpo untuk dimintai keterangan Senin, 19 Juni 2023. KPK berharap Limpo dapat memenuhi undangan ini. Diketahui, KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi di Kementan. KPK mengklaim penyelidikan di Kementan adalah tindak lanjut dari laporan masyarakat. Dugaan korupsi, dikabarkan menyeret nama Mentan Limpo.

Sayangnya, KPK masih enggan membeberkan kaitan dugaan korupsi apa yang sedang diselidiki di Kementan. Dari informasi yang berkembang, dugaan korupsi yang diselidiki KPK terkait penyalahgunaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan negara. Serta dugaan gratifikasi di lingkungan Kementan Tahun 2019-2023.