detakbanten.com TANGERANG SELATAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui kegiatan Koordinasi Implementasi Jaringan Supervisi Fasilitator Layanan dan Program Kesehatan Keluarga dan Gizi dalam Rangka Komitmen Bersama Mitra Potensial, Rabu (29/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri berbagai mitra potensial, melibatkan berbagai unsur instansi pemerintah, organisasi profesi, akademisi/perguruan tinggi, organisasi masyarakat, DMI, Forum Kota Sehat, TP PKK, dunia usaha, hingga sektor swasta dan perbankan. Seluruh peserta menandatangani komitmen bersama sebagai bentuk penguatan sinergi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, dr. Allin Hendalin Mahdaniar, MKM menegaskan bahwa tantangan kesehatan saat ini semakin kompleks dan tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah daerah semata.

"Kalau bicara permasalahan kesehatan, di Indonesia maupun secara khusus di Tangerang Selatan, tantangannya sama. Penyakit menular masih ada, tetapi saat ini justru penyakit tidak menular menjadi penyebab terbesar dan membutuhkan perhatian serius," kata Allin.

Ia mengungkapkan, persoalan stunting masih menjadi tugas bersama. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Tangsel berada di angka 10,5 persen. Sementara berdasarkan data Surveilans Gizi dan Kesehatan Keluarga (Sigizi Kesga) angka stunting tercatat sebesar 0,8 persen.

Meski tergolong rendah, Allin menekankan bahwa setiap kasus stunting harus ditangani secara serius karena penyebabnya bersifat multidimensi.

"Stunting bukan hanya persoalan kesehatan. Penyebabnya kompleks sehingga penyelesaiannya juga harus melibatkan seluruh unsur, mulai dari pemerintah, masyarakat hingga dunia usaha," ujarnya.

Selain stunting, Dinkes Tangsel juga menyoroti tingginya kasus penyakit tidak menular. Hingga memasuki tahun kedua pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), sebanyak 31,9 persen masyarakat Tangsel telah mengikuti pemeriksaan kesehatan, dan capaian skrining usia produktif sebanyak 52,95 persen.

Dari hasil skrining tersebut, pengendalian hipertensi baru mencapai 13,78 persen, sedangkan cakupan pelayanan hipertensi berada di angka 54,42 persen.

"Hipertensi menjadi faktor risiko utama penyakit jantung, stroke hingga gagal ginjal. Karena itu pengendaliannya harus menjadi gerakan bersama," tegasnya.

Sementara itu, capaian pelayanan diabetes melitus telah mencapai 56,32 persen. Dinkes juga terus mengembangkan layanan upaya berhenti merokok yang saat ini telah melayani 157 klien.

Menurut Allin, kebiasaan merokok tidak hanya meningkatkan risiko penyakit kronis, tetapi juga berkontribusi terhadap kasus stunting akibat paparan asap rokok pada ibu hamil dan balita.

Dalam kesempatan tersebut, Allin juga menyoroti penanganan tuberkulosis (TBC) yang masih menjadi tantangan besar. Tangsel menargetkan penemuan sebanyak 5.994 kasus TBC pada 2026 sebagai bagian dari upaya eliminasi penyakit tersebut.

"TBC adalah penyakit yang belum selesai. Banyak pasien yang sudah terdiagnosis tetapi tidak menyelesaikan pengobatan karena stigma. Akibatnya muncul resistensi obat dan penularan terus berlangsung," jelasnya.

Selain TBC, sepanjang 2026 Dinkes Tangsel mencatat penemuan 195 kasus baru kusta. Meski demikian, seluruh pasien disebut telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Untuk penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), Tangsel mencatat capaian positif. Selama empat tahun berturut-turut angka kematian akibat DBD berhasil ditekan hingga nol, meskipun kasus masih ditemukan setiap tahunnya.

"Ini menunjukkan semakin baiknya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini sekaligus kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan," kata Allin.

Menghadapi bonus demografi yang akan bergeser menuju masyarakat menua, Dinkes Tangsel juga mulai mempersiapkan layanan kesehatan lansia. Saat ini terdapat sekitar 174.423 lansia di Kota Tangsel yang menjadi sasaran berbagai program kesehatan agar tetap sehat, mandiri, dan produktif.

Tak hanya itu, Dinkes Tangsel juga mengembangkan inovasi pelayanan kesehatan integratif yang menggabungkan pelayanan medis konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional. Program tersebut telah diterapkan di RSUD Tangsel dan akan diperluas ke fasilitas kesehatan lainnya.

Salah satu inovasi unggulan adalah Ngider Sehat, yang kini dijalankan oleh 108 tenaga kesehatan terdiri atas dokter, bidan, dan perawat. Mereka secara aktif melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk mendeteksi penyakit lebih dini, memberikan edukasi, serta memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secepat mungkin.

Menutup sambutannya, Allin mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi karena pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama.

"Komitmen yang kita tandatangani hari ini bukan sekadar seremoni, tetapi janji bersama untuk bergerak dalam tujuan yang sama, yaitu meningkatkan angka harapan hidup, menurunkan angka kesakitan, dan mewujudkan masyarakat Tangerang Selatan yang sehat, produktif, serta berkualitas," pungkasnya. (Adv)

detakbanten.com TANGSEL -Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Boy Jumalolo, memastikan Kasatresnarkoba Polres Tangerang Selatan, AKP Pardiman, tidak terlibat dalam kasus dugaan peredaran narkotika yang tengah ditangani Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Boy menegaskan, AKP Pardiman juga tidak ditangkap oleh Bareskrim Polri sebagaimana informasi yang sempat beredar.

"Jadi memang Kasatresnarkoba itu tidak terlibat, karena yang bersangkutan kami perintahkan untuk menjadi saksi ke Bareskrim saat oknum berinisial DD ditangkap," ujar AKBP Boy Jumalolo kepada awak media, Senin (27/7/2026).

Ia kembali menegaskan bahwa AKP Pardiman tidak memiliki keterlibatan dalam perkara tersebut.

"Jadi AKP Pardiman itu tidak ditangkap dan tidak terlibat," tegasnya.

Menurut Boy, pemeriksaan terhadap AKP Pardiman oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Kasatresnarkoba yang memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap anggotanya.

"Yang bersangkutan diperiksa Propam Polda Metro Jaya karena dirinya sebagai Kasatresnarkoba dan memiliki fungsi pengawasan terhadap anggota," jelasnya.

Kapolres menambahkan, Polres Tangerang Selatan tetap berkomitmen mendukung langkah tegas Polda Metro Jaya dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk melakukan penindakan terhadap anggota yang terbukti melanggar hukum.

"Kami tetap tegas memberantas narkoba sesuai arahan Bapak Kapolda Metro Jaya," pungkas Boy.

detakbanten.com TANGSEL-DPRD Kota Tangsel bersama Pemkot setempat resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut dilakukan melalui Paripurna dan menjadi pijakan penyusunan Rancangan APBD 2027 dengan total anggaran mencapai Rp4,96 triliun.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel M. Yusuf menyampaikan, penyusunan KUA-PPAS 2027 didasarkan pada sejumlah asumsi makro yang menjadi target pembangunan daerah pada tahun mendatang.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Tangsel ditargetkan berada pada kisaran 5,30 hingga 6,30 persen. Selain itu, Pemkot juga menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 85,20 hingga 85,42 poin, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,00–4,13 persen, tingkat kemiskinan berada di angka 2,00–2,39 persen, serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 19,54 persen.

“Asumsi makro yang dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 telah disepakati sebagai acuan pembangunan daerah,” kata M Yusuf saat menyampaikan laporan Badan Anggaran DPRD, Senin (27/7/2027).

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan final Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), nilai KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 mengalami penambahan sebesar Rp160,29 miliar.

“Sebelumnya rancangan anggaran sebesar Rp4.799.895.454.714 bertambah menjadi Rp4.960.189.127.214,” ujarnya.

Politikus PKS tersebut merinci, proyeksi pendapatan daerah juga mengalami kenaikan dari semula Rp4,416 triliun menjadi Rp4,576 triliun atau bertambah sebesar Rp160,29 miliar. Sementara belanja daerah meningkat menjadi Rp4,960 triliun, sedangkan pembiayaan daerah tetap sebesar Rp383,26 miliar.

Ia menambahkan, dalam pembahasan bersama TAPD, Badan Anggaran juga telah menyelaraskan kebutuhan belanja perangkat daerah berdasarkan hasil konsultasi dengan komisi-komisi DPRD dan kemampuan keuangan daerah.

“Selanjutnya disepakati kebutuhan anggaran untuk 21 perangkat daerah sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027,” ucapnya.

Di akhir penyampaiannya, M Yusuf merekomendasikan agar dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat disetujui bersama sebagai pedoman penyusunan RAPBD 2027.

“Badan Anggaran merekomendasikan agar kiranya Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 ini dapat disetujui bersama dalam rapat paripurna,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengapresiasi seluruh pimpinan dan anggota DPRD serta TAPD yang telah menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS sesuai jadwal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah mencurahkan energi dan pikiran dalam menyusun dan membahas rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027,” kata Benyamin.

Benyamin menjelaskan, tema pembangunan Tangsel pada 2027 adalah “Penguatan Fondasi dalam Kerangka Pembangunan Menuju Tangsel Unggul, Inklusif, Inovatif, Kolaboratif Menuju Kota Lestari.” Tema tersebut dijabarkan ke dalam empat prioritas utama, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi, reformasi birokrasi, serta pembangunan kota yang berketahanan dan berkelanjutan.

Menurut Benyamin, kebijakan belanja daerah pada APBD 2027 diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat, memperkuat perencanaan berbasis kinerja, memenuhi mandatory spending, hingga mendukung program prioritas kepala daerah.

“Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027 yang telah kita sepakati bersama pada hari ini ditargetkan dapat menangani permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan daerah pada tahun 2027,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap berbagai isu strategis yang masih dihadapi Tangsel, di antaranya percepatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, penanganan kemacetan, pengendalian banjir, pengelolaan persampahan, hingga upaya menurunkan tingkat pengangguran.

“Belanja untuk penanganan isu strategis tematik diarahkan pada percepatan penurunan dan pencegahan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, penanganan kemacetan, penanggulangan banjir, pengelolaan persampahan, dan penurunan tingkat pengangguran,” tutur Benyamin.

Ia berharap kesepakatan KUA-PPAS 2027 dapat menjadi pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara terukur sehingga pelaksanaan program pembangunan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita semua berharap kebijakan pembangunan Tahun 2027 ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA sesuai kewenangannya, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dilayani secara optimal dan membawa kemajuan serta kesejahteraan bagi masyarakat Tangsel,” pungkasnya.

detakbanten.com TANGSEL-Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan orang tua murid SD Negeri Pakulonan 02, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kamis (23/7/2026).

RDP digelar menyusul penolakan warga dan orang tua murid terhadap rencana perluasan lahan RSUD Serpong Utara yang disebut akan mengakuisisi lahan SDN Pakulonan 02.

Salah seorang perwakilan wali murid yang meminta identitasnya disamarkan, M, mengaku lega usai mengikuti RDP tersebut. Menurutnya, pembahasan kali ini memberikan kejelasan yang sebelumnya belum mereka dapatkan.

"Kalau yang kemarin-kemarin jawabannya ngambang, seperti pepesan kosong. Tapi sekarang Alhamdulillah sudah ada keputusan. Saya benar-benar tenang setelah mendapat penjelasan dari Komisi II yang menyampaikan akan menjamin sekolah kami apabila nantinya ada kebijakan merger ke SDN Pakulonan 01," kata M usai RDP di gedung DPRD Tangsel.

Meski demikian, M mengaku para orang tua sempat keberatan dengan wacana penggabungan SDN Pakulonan 02 ke SDN Pakulonan 01. Alasannya, kondisi lahan SDN Pakulonan 01 dinilai lebih sempit, sementara jumlah siswa di kedua sekolah relatif sama.

"Kami keberatan sekali. Sekolah yang akan ditempati justru lahannya lebih kecil. Sementara sekolah kami lahannya luas, bangunannya bagus dan fasilitas pendukungnya juga lengkap. Kalau dua sekolah digabung dengan jumlah murid yang hampir sama, menurut kami itu bukan solusi," ungkapnya.

Selain persoalan kapasitas, M juga menyoroti prestasi SDN Pakulonan 02 yang saat ini berstatus sekolah penggerak dan memiliki capaian akademik maupun nonakademik yang membanggakan.

"SDN Pakulonan 02 merupakan sekolah penggerak. Alhamdulillah murid-muridnya banyak berprestasi, mulai tingkat kecamatan hingga kota. Kami sedang berkembang, lalu muncul isu seperti ini tentu membuat kami down," jelas M.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel Ricky Yuanda Bastian menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan terkait rencana akuisisi SDN Pakulonan 02 oleh RSUD Serpong Utara.

Menurut Ricky, Komisi II telah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk terlebih dahulu menyusun feasibility study sebelum pemerintah mengambil keputusan apa pun.

"Kami sudah merekomendasikan rapat koordinasi lintas OPD dan itu sudah dilakukan. Kami juga mendesak pemerintah membuat feasibility study, apa dampaknya, bagaimana efeknya bagi sekolah dan masyarakat. Itu harus dilakukan sebelum ada merger ataupun akuisisi SDN Pakulonan 02 oleh RSUD Serpong Utara," tegas Ricky.

Ia menjelaskan, hasil kajian tersebut nantinya wajib disampaikan kepada DPRD melalui Komisi II sebagai dasar pembahasan lebih lanjut.

"Sampai hari ini feasibility study itu belum kami terima. Bisa jadi memang belum ada keputusan apakah nantinya dilakukan akuisisi oleh RSUD atau perluasan lahan melalui pembebasan lahan," ujarnya.

Komisi II juga meminta agar seluruh proses sosialisasi melibatkan masyarakat terdampak, termasuk pihak sekolah, orang tua murid, pemerintah kelurahan, dan kecamatan.

"Ini menjadi amanat kami kepada OPD terkait. Selain itu, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SDN Pakulonan 02 tetap dibuka. Artinya, sampai hari ini tidak ada keputusan maupun isu resmi bahwa SDN Pakulonan 02 nutup," katanya.

Terkait isu penggabungan SDN Pakulonan 02 dengan SDN Pakulonan 01, Ricky bilang hal tersebut bisa jadi merupakan rencana awal yang kini masih dikaji ulang.

"Bisa jadi itu rencana sebelumnya. Namun setelah berkonsultasi dengan kami, kami meminta OPD melakukan feasibility study terlebih dahulu. Kami juga meminta pembangunan SDN Pakulonan 01 diselesaikan lebih dulu sebagai bagian dari kelengkapan kajian tersebut," pungkasnya.

Caption : Ketua Komisi ll DPRD Tangsel, Ricky Yuanda Bastian didampingi Anggota Komisi lll Piter Abdul Karim saat menerima perwakilan wali murid SDN Pakulonan 02 usai RDP terkait isu rencana merger dua sekolah di kelurahan Pakulonan, Serpong Utara.

detakbanten.com TANGSEL- Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTLH) atau bedah rumah yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) menunjukkan progres signifikan. Dari target 329 unit rumah yang akan diperbaiki sepanjang tahun 2026, sebanyak 186 unit pada pelaksanaan tahap pertama telah mencapai progres rata-rata 100 persen dan ditargetkan selesai seluruhnya pada akhir Juni.

Kepala Disperkimta Kota Tangsel, Aries Kurniawan mengatakan capaian tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih layak, sehat, dan aman untuk ditempati.

“Untuk tahun 2026 total ada 329 unit rumah yang menjadi sasaran program. Tahap pertama sebanyak 186 unit dan progresnya rata-rata sudah mencapai 100 persen. Penyelesaiannya ditargetkan akhir Juni,” kata Aries.

Pada tahap pertama, perbaikan rumah dilakukan di seluruh kecamatan yang ada di kota dengan tujuh kecamatan ini. Kecamatan Pondok Aren menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak, yakni 40 unit rumah. Disusul Serpong sebanyak 31 unit, Ciputat 27 unit, Pamulang 25 unit, Serpong Utara 23 unit, serta masing-masing 20 unit di Kecamatan Setu dan Ciputat Timur.

Setelah tahap pertama selesai, Disperkimta akan melanjutkan pekerjaan tahap kedua yang mencakup 143 unit rumah. Pelaksanaan tahap kedua direncanakan dimulai pada awal Juli 2026 setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan tahap pertama.

Menurut Aries, evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat penerima bantuan.

"Setelah evaluasi tahap pertama, kami lanjutkan pelaksanaan tahap kedua sebanyak 143 unit. Rencananya mulai awal Juli dan ditargetkan selesai pada awal September," ujarnya.

Pada tahap kedua, Pondok Aren kembali menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak yakni 37 unit rumah. Selanjutnya Serpong 25 unit, Ciputat 22 unit, Ciputat Timur 17 unit, Pamulang dan Serpong Utara masing-masing 15 unit, serta Setu sebanyak 12 unit.

"Dengan demikian, seluruh target pembangunan dan rehabilitasi 329 unit rumah tidak layak huni di Kota Tangsel pada tahun 2026 diharapkan dapat tuntas sebelum berakhirnya triwulan ketiga tahun ini," Aries menambahkan.

Pada bagian lain, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menegaskan program bedah rumah menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat. Pada tahun 2026, Pemkot Tangsel mengalokasikan perbaikan sebanyak 329 unit rumah berdasarkan sistem prioritas dan tingkat kelayakan bangunan yang diusulkan masyarakat.

Melalui program tersebut, Pemkot Tangsel berharap semakin banyak warga yang dapat menempati rumah yang sehat, aman, dan memenuhi standar kelayakan hunian sehingga kualitas hidup masyarakat dapat terus meningkat.

"Yang diajukan lebih dari 1.000 unit, namun tahun ini kami mendapat pagu anggaran untuk 329 unit," kata Benyamin. (*)

detakbanten.com TANGERANG SELATAN – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang Selatan kembali mengaktifkan program PWI Mendengar dengan membuka Posko Pengaduan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan partisipatif terhadap proses penerimaan siswa baru yang setiap tahun kerap memunculkan berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Ketua PWI Kota Tangerang Selatan Ahmad Eko Nursanto mengatakan, posko pengaduan dibuka untuk menampung berbagai keluhan, laporan, maupun informasi dari masyarakat terkait pelaksanaan SPMB di seluruh jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

"SPMB merupakan program yang menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Karena itu prosesnya harus berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat," kata Eko, Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, setiap tahun proses penerimaan siswa baru selalu menjadi perhatian publik. Mulai dari persoalan zonasi atau domisili, kuota jalur prestasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, hingga dugaan manipulasi data yang berpotensi merugikan calon peserta didik.

Melalui Posko Pengaduan SPMB 2026, PWI Kota Tangsel ingin memastikan masyarakat memiliki saluran yang independen untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi selama proses pendaftaran berlangsung.

"Semua laporan yang masuk akan kami verifikasi. Jika ditemukan persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah, kami akan meneruskannya kepada instansi terkait. Selain itu, laporan yang memiliki nilai kepentingan publik juga dapat menjadi bagian dari kerja jurnalistik untuk mendorong transparansi pelayanan publik," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris PWI Kota Tangsel Edy Riyadi menjelaskan bahwa posko pengaduan akan beroperasi selama masa pelaksanaan SPMB 2026.

Menurut Edy, pengawasan publik sangat penting untuk mencegah munculnya praktik-praktik yang mencederai asas keadilan dalam dunia pendidikan.

"Kami tidak ingin ada calon siswa yang kehilangan haknya hanya karena lemahnya informasi, kendala administrasi, atau bahkan dugaan penyimpangan dalam proses penerimaan. Karena itu masyarakat jangan ragu untuk melapor," tegasnya.

Ia menambahkan, seluruh laporan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

PWI Kota Tangsel juga mengingatkan seluruh penyelenggara pendidikan agar menjalankan proses SPMB sesuai regulasi dan mengedepankan prinsip keterbukaan kepada masyarakat.

"Jangan sampai ada ruang bagi praktik titip-menitip, permainan kuota, atau bentuk penyimpangan lainnya. Pendidikan harus menjadi ruang yang adil bagi seluruh anak bangsa," ujarnya.

Senada dengan itu, Kordinator Pengaduan SPMB 2026, Malik Abdul Aziz menghimbau masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran, kendala teknis, maupun persoalan lain selama pelaksanaan SPMB 2026 dapat menyampaikan pengaduan melalui Posko PWI Mendengar yang disediakan secara daring maupun luring.

Keberadaan posko ini diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah sekaligus mendorong pelaksanaan SPMB 2026 di Kota Tangerang Selatan berjalan lebih transparan, objektif, dan berkeadilan. (**)

Nomer Pengaduan SPMB 2026: 08788-36-56789 & 0895-36694-5521

detakbanten.com TANGSEL – Kenduri Festival Volume 3 kembali digelar sebagai ruang pelestarian budaya sekaligus penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM lokal. Mengusung tema “Seba Pondok Karya”, festival ini akan menghadirkan berbagai pertunjukan budaya, kegiatan edukatif, dan bazar UMKM yang dapat dinikmati masyarakat pada Sabtu (4/7/2026) mendatang.

Kepala Divisi Humas Kenduri Festival Volume 3, Angga Suhanda, mengatakan penyelenggaraan festival untuk ketiga kalinya merupakan respons atas tingginya antusiasme masyarakat pada dua penyelenggaraan sebelumnya.

“Kami kembali mengadakan Kenduri Festival untuk ketiga kalinya karena kegiatan ini selalu mendapat sambutan dan antusiasme yang sangat positif dari masyarakat,” ujar Angga, Kamis (18/6/2026).

Tema “Seba Pondok Karya” dipilih karena terinspirasi dari nilai-nilai luhur Tradisi Seba Baduy yang mengajarkan rasa syukur kepada Tuhan, penghormatan terhadap alam, semangat gotong royong, serta pentingnya menjaga hubungan antarsesama.

Menurut Angga, nilai-nilai tersebut tetap relevan di tengah perkembangan zaman dan diharapkan dapat menginspirasi generasi muda agar tidak melupakan akar budaya bangsa.

“Festival ini tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi media untuk memperkenalkan nilai kebersamaan, rasa syukur, pelestarian lingkungan, serta penghormatan terhadap tradisi dan budaya Nusantara,” jelasnya.

Selain mengangkat aspek budaya, Kenduri Festival Volume 3 juga diharapkan memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat. Puluhan pelaku UMKM akan dilibatkan untuk mempromosikan berbagai produk lokal, mulai dari kuliner khas Nusantara hingga produk ekonomi kreatif.

“Kami berharap Kenduri Festival dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik secara sosial, budaya, maupun ekonomi,” ucapnya.

Seluruh rangkaian kegiatan akan dipublikasikan melalui berbagai platform media sosial, didukung dokumentasi foto, video, hingga siaran langsung untuk menjangkau generasi muda di era digital.

“Melalui penyelenggaraan yang berkelanjutan, kami berharap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari, tetap relevan bagi generasi masa kini, serta terus diwariskan kepada generasi berikutnya,” katanya.

Selama festival berlangsung, masyarakat dapat menikmati beragam pertunjukan seni dan budaya, karnaval, penampilan komunitas budaya, bazar UMKM, aneka kuliner Nusantara, hingga berbagai kegiatan edukatif yang mengangkat nilai pelestarian budaya dan lingkungan.

Angga mengajak seluruh masyarakat untuk hadir dan menjadi bagian dari Kenduri Festival Volume 3 yang akan digelar di Lapangan Al-Azhar Bintaro, Pondok Karya, mulai pukul 07.00 WIB hingga selesai.

“Mari bersama-sama menjadikan festival ini sebagai wadah mempererat persaudaraan, mendukung UMKM lokal, melestarikan budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitas bangsa, serta menjadi kebanggaan bersama yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” tuturnya.

detakbanten.com TANGSEL – Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut dan mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan. Ia meminta warga memberikan informasi yang akurat dan sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas sensus yang akan melakukan pendataan secara langsung.

Benyamin menyampaikan bahwa dirinya telah lebih dahulu mengikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif demi mendukung tersedianya data ekonomi yang akurat.

"Saya sudah didata dalam rangka Sensus Ekonomi Tahun 2026," ujarnya pada Selasa (16/6/2026).

Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Pendataan ini menyasar rumah tangga, pelaku usaha, hingga pelaku UMKM dengan tujuan menghimpun data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional.

Karena itu, Benyamin berharap masyarakat dapat menerima dengan baik kehadiran petugas sensus yang datang ke rumah maupun tempat usaha mereka. Menurutnya, keterbukaan dalam memberikan informasi akan membantu menghasilkan data yang lebih valid dan bermanfaat.

"Tolong diterima apabila ada petugas Sensus Ekonomi dari Badan Pusat Statistik Tangerang Selatan datang ke rumah Ibu dan Bapak. Berikan informasi yang akurat, apa adanya, tidak ada yang ditutupi karena tidak ada kepentingan lain selain pelaksanaan sensus ekonomi," katanya.

Ia menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan. Oleh sebab itu, masyarakat tidak perlu ragu untuk memberikan informasi yang benar kepada petugas yang bertugas.

Partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, mulai dari rumah tangga, pelaku usaha, hingga UMKM, menjadi kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Dengan data yang lengkap dan akurat, pemerintah dapat memperoleh gambaran kondisi ekonomi yang sebenarnya sehingga berbagai program pembangunan dapat disusun secara lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. (Adv)

detakbanten.com PAMULANG – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus memperkuat peran masjid sebagai pusat edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan generasi muda melalui penyediaan akses internet gratis serta berbagai program literasi digital.

Hal tersebut disampaikan Kepala Diskominfo Tangsel, Tb. Asep Nurdin, saat menghadiri kegiatan Safari Subuh di Masjid Villa Pamulang, Kecamatan Pamulang, Sabtu (13/6/2026).

"Masjid harus menjadi pusat kegiatan kemasyarakatan dan pembinaan generasi muda. Tidak hanya diisi kegiatan ibadah, tetapi juga program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk pemanfaatan teknologi digital," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Asep mengapresiasi semangat pengurus masjid dan komunitas yang aktif menggelar berbagai kegiatan keagamaan dan sosial.

Menurutnya, masjid memiliki peran strategis tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia.

Oleh karena itu, selain pembangunan infrastruktur, Diskominfo juga menyiapkan berbagai program pelatihan digital bagi masyarakat. Program tersebut menyasar pelajar, remaja masjid, hingga para pengurus masjid agar memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi saat ini.

"Kami ingin fasilitas digital yang sudah tersedia ini benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif, khususnya bagi anak-anak dan generasi muda," kata Asep.

Sebagai informasi, saat ini sudah ada sekitar 379 masjid dan 376 musala di Kota Tangerang Selatan yang difasilitasi akses internet gratis. Bahkan, di taman-taman kota, rumah sakit, dan beberapa tempat berkumpulnya masyarakat seperti balai warga juga telah tersedia layanan internet gratis.

Penyediaan akses internet gratis tersebut merupakan bagian dari program perluasan jaringan digital yang kini telah menjangkau lebih dari 5.000 titik layanan internet gratis di berbagai wilayah Kota Tangerang Selatan. (Adv)

detakbanten.com CIPUTAT – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) terus memperkuat kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) agar adaptif dan kompetitif di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Upaya tersebut diwujudkan melalui Workshop AI Empowerment for Government yang menghadirkan pakar teknologi informasi Indonesia, Prof. Onno W. Purbo, serta diikuti ratusan ASN dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemkot Tangsel, Senin (15/6/2026).

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyelenggaraan Workshop AI Empowerment for Government: Breaking the Limits, Mengakselerasi Kinerja ASN Masa Kini dengan Artificial Intelligence, yang diikuti analis kebijakan, perencana, hingga pelaksana teknis dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, kelurahan, dan puskesmas di lingkungan Pemkot Tangsel.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, perkembangan teknologi saat ini menuntut pemerintah untuk beradaptasi lebih cepat agar mampu memberikan pelayanan publik yang semakin efektif dan responsif.

"Sekarang dunia sudah berubah, teknologi juga berkembang sangat cepat. Jadi, kita yang juga harus berubah dan menyesuaikan diri. Maka dari itu, saya minta seluruh ASN dari semua OPD bisa memahami dan memanfaatkan kecerdasan buatan ini secara tepat," ujar Benyamin saat membuka workshop tersebut.

Menurut Benyamin, AI bukan sekadar tren teknologi, melainkan instrumen yang dapat membantu pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pengambilan keputusan, hingga memperkuat daya saing daerah.

Ia pun menegaskan, pemanfaatan AI harus dilakukan secara bijak dan tetap memperhatikan berbagai regulasi yang berlaku, mulai dari keterbukaan informasi publik, perlindungan data, hingga aturan terkait transaksi elektronik.

"Teman-teman harus tahu mana yang bisa digunakan dan mana yang tidak boleh. Jangan sampai penggunaan AI justru menimbulkan persoalan hukum atau pelanggaran aturan. AI atau kecerdasan buatan ini bisa bermanfaat, tetapi juga dapat berdampak negatif jika digunakan melampaui batas. Harap diingat itu," kata dia.

Workshop yang digelar Diskominfo Kota Tangerang Selatan itu dirancang dengan konsep 100 persen outcome based, di mana peserta tidak hanya mendapatkan materi teori, tetapi juga langsung mempraktikkan penggunaan AI untuk menghasilkan dokumen kerja nyata.

Peserta diminta membawa laptop, data, dokumen, dan regulasi yang berkaitan dengan instansinya masing-masing untuk diolah menggunakan teknologi AI.

Salah satu target kegiatan tersebut adalah menghasilkan rekomendasi kebijakan sektoral berbasis AI yang dapat disampaikan langsung kepada Wali Kota Tangerang Selatan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan Tb. Asep Nurdin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah awal untuk membangun budaya kerja pemerintahan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

"Pak Wali ingin teknologi digital tidak hanya digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga membantu pekerjaan internal pemerintahan agar lebih cepat, efektif, dan produktif," kata Asep.

Menurut Asep, kemampuan menggunakan AI kini menjadi kebutuhan baru bagi semua orang, termasuk ASN. Teknologi tersebut dapat membantu menghemat waktu dalam pekerjaan administratif sehingga ASN dapat lebih fokus pada pengambilan keputusan dan penyelesaian persoalan masyarakat.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa AI tetap harus digunakan secara kritis dan bertanggung jawab. ASN tidak boleh hanya menerima hasil yang diberikan teknologi tanpa melakukan verifikasi terhadap data dan informasi yang dihasilkan.

"Teknologi ini adalah alat bantu. Semakin baik data yang dimiliki, semakin baik pula hasil yang diberikan. Yang paling penting, kemampuan berpikir dan analisis ASN tetap menjadi yang utama," ucapnya. (Adv)