Cari Keadilan, Kuasa Hukum Buruh PT Freetrend Lapor ke KPK
detakbanten.com Tangerang-Tim Kuasa Hukum buruh PT Freetrend melayangkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan supervisi atau pengawasan atas perkara perselisihan hubungan industrial bernomor 28/Pdt.SUS-PHI/2021/PN.Srg, yang telah teregistrasi di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Serang- Banten, Senin (01/03/2021).
P3H Minta KPK Usut Tuntas Pelaku Korupsi Dana Bansos
detakbanten.com TANGERANG -- Organisasi Masyarakat Kepemudaan Perhimpunan Pemuda Penegak Hukum (P3H), meminta agar KPK bisa mengusut pelaku koslrupsi Dana Desa, hal tersebut dikatakan Sekjen P3H Guntur Setiawan SH,.
Terlibat Korupsi Bansos, Menteri Sosial Ditetapkan Tersangka Oleh KPK
detakbanten.com JAKARTA -- KPK telah menetapkan status hukum para pihak yang terjaring OTT pejabat Kementerian Sosial (Kemensos).
KPK Fasilitasi Pemkot Cilegon dan PT KS, Soal Permasalahan Lahan
detakbanten.com Cilegon - Setelah bertahun-tahun mengupayakan lahan yang dimiliki PT. Krakatau Steel (KS), akhirnya Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dapat melakukan kesepakatan bersama dengan PT. KS tentang rencana penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap yang dimiliki PT. KS kepada Pemkot Cilegon. Hal ini dilakukan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (27/11/2020).
Mensos Komitmen Patuhi Prinsip Akuntabilitas & Transparansi Anggaran
detakbanten.com JAKARTA - Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan kesiapan Kementerian Sosial bekerja sama dengan aparat terkait dalam pengawasan penggunaan anggaran. Kemensos berkomitmen melaksanakan tata kelola anggaran yang berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Belum Ada Hasil, Ketua Pansus Aset Kota Serang Akan Kordinasi Kembali Dengan Korsupgah KPK
detakbanten.com SERANG.-Upaya mediasi yang dilakukan antara pemerintah kota (Pemkot) Serang dan Pemerintah Kabupaten Serang (Pemkab) Serang yang di prakarsai Panitia khusus (Pansus) Aset Kota serang dengan menghadirkan Kordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK guna menyelesaikan masalah aset masih belum ada hasil.
Masalah Aset Tidak Kunjung Usai, Pemkot Serang Berencana Ajukan Ke Ranah Hukum
detakbanten.com SERANG - Pemerintah kota (Pemkot) Serang tunggu realisasi hasil dari mediasi antara Pemkot Serang dan Pemerintah Kabupaten Serang serta Kopsepgah KPK yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten (Pemprov) hingga saat ini.
Pemkot Cilegon di Ingatkan KPK, Sejumlah Pejabat Belum Laporkan Harta Kekayaan
detakbanten.com CILEGON - Kewajiban penyelenggara negara melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diatur dalam Undang-Undang 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi.