HMB Pertanyakan Pengendapan APBD Rp9,4 Triliun Pemprov Banten.
Detakbanten.com SERANG-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018 sebesar Rp 11,3 triliun, jumlah tersebut mengalami kenaikan satu triliun dari APBD Tahun 2017 yakni Rp 10,3 triliun.
Memasuki evaluasi capaian realisasi triwulan I tahun anggaran 2018, dari target 15 persen Pemprov hanya bisa merealisasikan sebesar 8,5 persen atau sebesar Rp 875,5 miliar dari total APBD sebesar Rp 10,3 triliun. Itu artinya, masih ada Rp 9,4 triliun anggaran mengendap atau belum bisa digunakan.
Anggaran APBD Provinsi Banten tahun 2018 mencapai Rp11,3 Triliun. Namun, dengan angaran APBD yang cukup besar ini belum dirasakan perubahannya oleh masyarakat. Ini menjadi Pekerjaan Rumah untuk Banten dibawah pemerintahan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta Adhia Muzakki menyoroti persoalan adanya pengendapan anggaran APBD Pemprov Banten yang mencapai Rp9,4 triliun.
Adhia juga mengatakan, terkait persoalan transfaransi anggaran Pemprov yang sudah dicanangkan bersama.
Adhia juga menambahkan, kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten, harus sudah menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur dan merealisasikan program yang telah di cantumkan di RPJMD.
"Semestinya OPD di Provinsi Banten ini harus lari merealisasikan program prioritas yang telah di cantumkan di RPJMD, sudah lah bangun dari tempat tidur, ini demi mensejahterakan rakyat banten. potret Banten saat ini masih carut marut dari sektor infrastruktur jalan, pendidikan masih belum memadai, kesehatan masih belum memadai, tiga hal ini sangat penting," Papar Adhia, Rabu, (4/4/2018).
Dengan pergantian kepala pemerintahan yang baru saat ini, ia menekankan agar pemprov segera bisa menjalankan tugasnya dengan benar.
"Seharusnya pemerintah yang dinahkodai Gubernur WH dan Andika ini, bisa lebih maju dengan membawa misi perubahan di Banten, dalam rangka mensejahterahkan masyarakat Banten, dan semua itu harus diniatkan untuk kepentingan rakyat, dan harus segera merealisasikan program-programnya," ujarnya.
"Diketahui, dari jumlah APBD Provinsi tersebut, sebesar 65,59 persennya dialokasikan untuk pelayanan dasar, yakni pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Rinciannya, total APBD dan APBN untuk bidang pendidikan di Banten totalnya sebesar 32,48 persen. Alokasi infrastruktur 29,27 persen dan kesehatan 13,86 persen," tandasnya.
Baca Juga : Pemprov Banten Akan Bangun Pendidikan Berkualitas
