“Di ranah yang paling teknis misalnya, pemerintah saat ini dituntut untuk melakukan pelayanan kepada warga seperti halnya sektor swasta melayani konsumennya. Dimana, di swasta saat ini, jika pelayanan tidak baik, maka akan ditinggalkan konsumen,” kata Wagub Andika saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Provinsi Banten tahun 2019 pada Rabu, (27/12/2017).

Dalam acara yang digelar oleh Badan perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten ini juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Perhubungan yang memaparkan reaktivasi kereta api dan dukungan pembangunan bandara Banten Selatan. Perwakilan dari Kementerian Pertanian yang memaparkan tentang dukungan peningkatan produksi pertanian di Provinsi Banten, dan perwakilan dari Kemeterian Kelautan dan Perikanan yang memparkan dukungan peningkatan produksi kelautan dan perikanan di Provinsi Banten. Terakhir, perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memaparkan percepatan proyek strategis nasional dan pembangunan jalan nasional di Banten.

Wagub menjelaskan perubahan atau transformasi OPD dalam melakukan tupoksinya melayani masyarakat Banten adalah sesuatu yang mutlak untuk dilakukan sebagai syarat utama agar dapat tercapainya tujuan pemerintah, dalam hal ini Pemprov Banten, mensejahterakan masyarakat Banten.

 “Jadi jangan heran sekarang misalnya, kantor-kantor kelurahan dan kecamatan di sejumlah daerah dalam melayani pembuatan dokumen kependudukan misalnya, itu sudah seperti bank swasta melayani nasabahnya, serba nyaman, serba cepat, serba mudah. Nah, itu mutlak dilakukan oleh pemerintah di jaman sekarang ini,” paparnya.

Menurut Andika, untuk program penangulangan kemiskinan, terdapat sejumlah transformasi yang harus dilakukan. Pertama, transformasi struktural yang mencerminkan pemerataan akses dan distribusi modal, dimana  masyarakat miskin memiliki hak yang sama untuk menggunakan aset dan sumber daya, sehingga warga miskin juga punya kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi.

Kedua, transformasi SDM yang mencerminkan peningkatan kapabilitas masyarakat miskin yang dilihat dari peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi.

“Ketiga, transformasi institusi yang mencerminkan tata kelola yang baik sehingga institusi berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan kredibel. Dan terakhir, transformasi sosial budaya dengan terciptanya masyarakat yang memiliki budaya kerja yang produktif,” ungkapnya.

Dijelaskan Andika, saat ini sejumlah Indikator Makro Banten relative membaik meski tetap menunjukkan tantangan yang masih harus dihadapi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten telah mencapai 70,96 pada tahun 2016 sehingga menjadikan Banten sebagai daerah berkategori IPM tinggi. Berikutnya, pertumbuhan ekonomi Banten pada semester triwulan III tahun 2017 mencapai 5.62 %, atau jauh di atas capaian nasional yang hanya 5.06 %. Lalu, tingkat kemiskinan sebesar 5,45% atau lebih rendah dari angka nasional yang mencapai 10,64%.

“Namun tantangan utama adalah pada tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2017 yang mencapai 9.28% masih di atas angka nasional yang mencapai 5,33 %. Di sini lah salah satunya transformasi-transformasi cara melayani masyarakat oleh pemda mutlak harus dilakukan,” jelasnya.

Untuk diketahui, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1  tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif,  baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.