Aliansi LSM Desak PD Pasar di Audit Eksternal
Detakbanten.com, TANGERANG - Aliansi LSM Tangerang Raya mendesak agar Perumda Pasar NKR diaudit secara eksternal, hal tersebut dikatakan ketua aliansi LSM Retno Juarno kepada wartawan, Sabtu (17/9/2022).
LSM Desak Bawaslu Panggil Kades Terlibat Deklarasi Gardu Ganjar
Detakbanten.com, TANGERANG -- Sosial kontrol dari Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Pengawas Penyalahgunaan Anggaran dan Aset Negara (LSM-BP2A2N) meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tangerang Banten memanggil para kepala desa (Kades) yang terlibat dalam deklarasi yang bernuansa politik praktis Gardu Ganjar Presiden RI 2024 yang digelar di lapangan bola Desa Munjul Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang pada Minggu 21 Agustus 2022 lalu.
Karang Taruna Desak Satpol PP Tertibkan Prostitusi di Desa Merak
Detakbanten.com, TANGERANG -- Karang Taruna Kecamatan Sukamurlya mendesak agar Satpol PP Kabupaten Tangerang untuk segera menertibkan prostitusi di Desam merak, hal tersebut dikatakan H Retno Juarno wakil Ketua Karang Taruna Kabupaten Tangerang kepada Detakbanten.com, Jum'at (5/8/2022).
Anggota DPRD Desak PD Pasar Evaluasi Pengembang Pasar Kronjo
Detakbanten.com, TANGERANG -- Anggota DPRD Kabupaten Tangerang asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tangerang H Fakhrudin, mendesak agar Perumda Pasar NKR mengevaluasi pengembang pasar Kronjo, hal tersebut dikatakan politisi asal Kronjo kepada wartawan, Rabu (29/6/2022).
Partai Gelora Desak Pemerintah Evaluasi PPDB Sistem Zonasi
Detakbanten.com, TANGERANG -- Musim tahun ajaran baru menjadi momok menakutkan bagi orangtuanya murid. Pasalnya, orangtua murid dibuat cemas dengan adanya sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi yang diterapkan pemerintah.
Aktivis Desak DPMPD Audit Rekening Desa Sumur Bandung
Detakbanten.com, TANGERANG -- Penghasilan Pengelolaan Limbah Pabrik Oleh Pemdes Sumur Bandung menjadi pertanyaan, hal tersebut dikatakan Firmansyah Ketua Forum Masyarakat Peduli Lingkungan RW 002 RW 006 (FALID), menurutnya sudah seharusnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) memanggil Kades Sumur Bandung yang memiliki potensi Pendapatan Asli Desa (PAD), namun sampai saat ini PAD tersebut diduga tidak masuk kepada rekening desa, padahal secara aturan bahwa Jenis pendapatan asli (PAD) meliputi hasil usaha desa; hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat; dan hasil gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
