Pembebasan Lahan Puspemkab Diduga Ada Permainan

Pembebasan Lahan Puspemkab Diduga Ada Permainan

detakserang.com - SEARNG, Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengaku tak tahu jika ada dugaan permainan dalam pembebasan lahan untuk Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang. Lahan puspemkab ini terletak di Desa Cisait, Kecamatan Kragilan dan Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas.

"Saya tidak mengetahui ada broker. Coba tanya kepada panitia. Setahu saya agak lambat. Karena kehati-hatian panitia. Kita bisa lihat sangat sensitif sekali dalam pembebasan lahan," katanya sesuai menutup Bintek Pos KB Desa Kabupaten Serang di salah satu hotel di Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Sabtu (29/3).

Dalam pembebasan tanah ini, kata Tatu, pihaknya melibatkan tim advokasi yang beranggotakan penegak hukum, antara Kejari dan Polres Serang. Tim itu mendampingi panitia pembebasan tanah Pemkab Serang. Karena mereka (panitia) sangat khawatir.

"Memang kepemilikan tanah belum begitu rapi. Ada yang sudah menjual punya sertifikat. Tapi ternyata ada yang menglaim. Karena itu, pemkab harus hati-hati kalau di bawah itu harus klir kepemilikannya. Itu hasil yang kemarin ekspos dengan Pak Bupati dan tim," katanya.

Sebelumnya diketahui sembilan orang yang mengatasnamakan Masyarakat Pinggiran (Maping) berunjuk rasa di depan Pendopo Bupati Serang, Jalan Veteran Nomor 1, Kota Serang. Mereka menyoal pembebasan tanah Puspemkab Serang. Mereka menduga ada permainan oknum pejabat pemkab dan anggota DPRD dalam pembebasan itu.

"Tangkap (oknum) mafia pembebasan lahan (tanah). (Tanah) dibeli Rp20-40 ribu per meter persegi dan dibebaskan Rp150 ribu per meter persegi," kata Koordinator Maping Vredo Putra Fairus saat itu.

Ditanya apa dasar mereka menuding pemkab kongkalikong dalam pembebasan tanah Puspemkab?

"Kita punya data hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," katanya.

Menurut dia, sebelum tanah itu dibebaskan Tim Sembilan (panitia pembebasan tanah) sudah dibeli dulu oknum pejabat pemkab dengan harga murah. Setelah tanah itu dikuasai, baru dibebaskan dengan harga yang jauh lebih mahal.

"Pemda (Pemkab) ada dil-dilan dengan dewan (DPRD)," katanya seraya mengatakan, ada tim di luar pemkab juga yang turut bermain.(fir)

 

 

Go to top