Pelaksaan Open Bindding Pemkab Serang, Kiwan Nuryadi Sebut Komisi I Tidak Dilibatkan

Pelaksaan Open Bindding Pemkab Serang, Kiwan Nuryadi Sebut Komisi I Tidak Dilibatkan

detakbanten.com Sekertaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Serang, Kiwan Nuryadi menyoroti pelaksanaan open bidding yang diadakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Kiwan Nuryadi pun menyayangkan, proses open biding ini tidak adanya kordinasi dengan komisi 1 DPRD Kabupaten Serang.

"Open bidding ini kami dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Serang tidak dilibatkan, padahal bagian dari Mitra kerja. Sehingga saya sangat menyayangkan," ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu 30 November 2024.

Padahal, lanjut Kiwan, kinerja dinas terkait di pimpin PLT dan selama plt berjalan, dirasa sementara ini tidak ada masalah, pemerintahan pun bisa berjalan seperti biasa.

"Artinya jangan tergesa gesa untuk melakukan open biding. Yang terpenting pemerintah daerah bisa berjalan kondusif dan berjalan seperti adanya yang dapat mendorong program yang berpihak pada masyarakat," terangnya.

Kiwan Nuryadi menjelaskan, di sisi lain kita kabupaten serang sedang melaksanakan kontestasi poitik,, artinya kita coba menghargai proses politik yang ada,, karena baru beberapa hari pelaksanaan Pilkada pemilihan bupati dan wakil Bupati Serang.

Sehingga, dirinya meminta, untuk menunda proses open bidding ini dilaksanakan setelah pelantikan Bupati dan wakil Bupati terpilih tahun 2024.

"Poses open biding ini seharusnya dilaksanakan setelah Pilkada saja. setelah kita melihat hasil penetapan dan pelantikan bupati terpilih yang baru, karna yang akan memimpin pemerintahan selama 5th kedepan adalah bupati yang baru sehingga bisa lebih bersinergi dengan kepala daerah yang baru," pungkasnya.

Diketahui, Jabatan-jabatan yang akan dilakukan open bidding meliputi posisi Sekretaris Daerah, Direktur RSUD Dradjat Prawiranegara, serta Kepala Dinas Perikanan (Diskan).

Dan juga tiga jabatan lainnya, yaitu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

 

 

Go to top