Hal itu diutarakan Direktur Eksekutif LSM BP2A2N Ahmad Suhud karena ia menilai dinas yang berhubungan dengan perizinan itu dianggap tidak kooperatif dalam menyikapi sejumlah laporan yang pihaknya diadukan.

"Kami sudah dua kali melayangkan surat pengaduan terhadap bangunan sekolah SD IT dan TK di kawasan perumahan Mustika Tigaraksa yang berdiri di atas lahan RSS kemudian disulap menjadi bangunan sekolah dan kami pertanyakan terkait dengan perizinannya, namun surat pengaduan kami tak satupun yang direspon," ujar Ahmad Suhud, Senin (21/11/2022).

Padahal kata Suhud, pihak Wasdal DTRB sudah turun ke lokasi sekolah, namun pihaknya hingga kini belum mengetahui apa hasil kunjungan itu.

"Apakah bangunan sekolah berlantai tiga itu sudah sesuai peruntukannya atau memang melanggar aturan yang ada, dan tindakan dinas seperti apa, jangan sampai kami persepsi publik pihak DTRB itu masuk angin," ujar Suhud.

Kendati begitu, pihak LSM BP2A2N dalam waktu dekat ini akan melayangkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang untuk mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) atau Hearing dewan.

"Kita akan bersurat ke DPRD kabupaten Tangerang, tapi sebelum itu kita akan aksi demo di depan kantor Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang.

Sementara itu Ketua Umum LSM Gerhana Indonesia mengatakan hal serupa, ia mengaku dinas tata dan bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang juga tak kooperatif dalam menyikapi keluhan lembaga sosial kontrol.

"Sangat sulit untuk ditemui, di telpon sama teman teman lembaga juga diangkat, apalagi balas WhatsApp," ujar Inuar Gumay saat ditemui di gedung PU kabupaten Tangerang.

Ia pun juga meminta kepada bupati Tangerang untuk menegur dan mengevaluasi kenerja Dinas tersebut.

"Lama lama lembaga pada demo ini Dinas," ujarnya singkat. (Day/Han).