Menyambut pencapresan tersebut, Anies pun diketahui telah memulai safarinya dengan berkeliling Indonesia untuk lebih meningkatkan popularitas dan elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Hal ini pun mendapat kritik dari Komunikolog Politik dan Hukum Tamil Selvan, yang menurutnya, Anies secara tidak langsung telah melanggar aturan Pemilu dengan melakukan pengumpulan massa, apalagi jadwal kampanye sama sekali belum di mulai.

"Ini kan kita dibodoh-bodohi. Anies keliling Indonesia, terjadi konsentrasi massa, tapi KPU dan Bawaslu tidak bisa memberi sanksi karena Anies belum jadi Capres sah yang terdaftar di KPU. Kepolisian tentu jadi repot dalam pengamanan karena agenda-agenda terselubung begini. Maka KPU harus memberi sanksi kepada Partai NasDem yang sah mendukung Anies sebagai Capres, karena tidak tertib dan melanggar etik politik," ungkap Dosen Komunikasi Universitas Dian Nusantara ini, Kamis (17/11/2022).

Komunikolog yang biasa disapa Kang Tamil ini mempertanyakan kapasitas Anies yang dipandang Partai NasDem dapat memimpin Indonesia. Karena menurutnya, jika di pasangkan kembali dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024, dirinya yakin Anies belum tentu terpilih.

"Kalau secara politik saya bisa mengamini langkah NasDem yang mendukung Anies, karena ini strategi peningkatan elektoral Partai Nasdem. Tapi bicara kapasitas, kita jujur saja, dikontestasikan kembali di DKI saja belum tentu menang ini orang," ungkapnya kritis.

Lebih lanjut Kang Tamil meminta agar para tokoh bangsa bisa memberi contoh yang baik, terutama dalam hal kontestasi. Dirinya juga menyindir Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang terus keliling Indonesia sementara masih berstatus sebagai Gubernur.

"Anies dan Ganjar ini sama, sama-sama tidak paham etik dalam berpolitik. Ganjar terus keliling Indonesia, kapasitasnya apa? Jadi kalau sebagai contoh saja gagal, apa yang bisa diharapkan dari pemimpin model begini?" tandasnya (Dra)