Terlebih kata dia, dalam melakukan deklarasi dukungan terhadap bakal calon (Bacalon) Presiden, seperti yang dilakukan oleh ratusan kepala desa di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Tangerang dalam Deklarasi Gardu Ganjar Pranowo Presiden 2024 - 2029 di lapangan bola Desa Munjul Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang pada 21 Agustus 2022 lalu.

"Secara etimologi s jelas tidak etis mengingat mereka sebagai kepala desa aktif," ungkap mantan pengawas pemilu (Panwas) Kecamatan Tigaraksa tahun 2019 Erawan Heriadi, Sabtu (27/8/2022).

Terkait Deklarasi Gardu Ganjar Pranowo Presiden 2024 yang dideklarasikan oleh sejumlah kepala desa aktif dan dinilai menggiring massa serta memberikan uang sebesar 50 ribu rupiah bagi masyarakat yang menghadiri dalam acara tersebut, kata dia, itu kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang untuk memberikan teguran.

"Kewenangan penuh ada di DPMPD, mereka terikat secara Hierarki lembaga," terang Erawan Heriadi.

Dalam hal ini, sambung Erawan, Kadis DPMPD tidak boleh anggap remeh persoalan ini, harus bertindak tegas para kades yang berpolitik praktis, apalagi ada bayaran.

"Kalaupun akan ditindak terkait dengan kepala desa, maka kewenangan itu ranahnya ada di Pemerintahan desa," kata dia.

Namun bila dikaitkan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), jelas Erawan, sampai pada saat ini belum ada yang namanya peserta pemilu. Bawaslu hanya bisa menindak peserta pemilu.

"Bawaslu tidak memiliki kewenangan sekecil apapun, sebelum KPU menetapkan bahwa yang bersangkutan adalah sebagai peserta Pemilu. Kalau sudah masuk tahapan maka Bawaslu juga punya kewenangan penuh," pungkas Erawan Heriadi. (Day/Han).