Hal itu terungkap saat Kepala DLHK Provinsi Banten, Husni Hasan ditemui pada acara petemuan sinergisitas peran laboratorium dalam mendukung Early Warning System Bencana Lingkungan, di Hotel Le Dian, Kota Serang. Rabu (2/10/2019).

Husni mengatakan, dalam menangani persoalan pencemaran lingkungan, harus melakukan tindakan pengawasan secara bersama-sama. Dia juga meminta agar masyarakat dapat membuat surat aduan kepada DLHK Provinsi, sehingga memudahkan pihaknya dapat bergerak ketika mendapatkan informasi. Hal itu karena ruang lingkup DLHK yang luas.

"Kita harus bersama-sama dengan masyarakat, pemerintah, stakeholder, dan LSM untuk bersama-sama mengawasi," ungkapnya.

Husni menuturkan, dalam pengawasan sebelumnya memang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Tetapi saat ini untuk menyelamatkan lingkungan bukan lagi berbicara batasan kebijakan. Walaupun pada saat memberikan ijin operasi, rekomendasi awal berada di Kabupaten/Kota.

"Yang jelas kita saat ini bersama-sama deh. Kita harus jaga lingkungan, mana yang melakukan pencemaran ayo kita tindak," tegasnya.

Dia mengatakan, dalam melakukan pengawasan dan pengecekan kualitas air serta udara, pihaknya menggunakan dua cara. Yakni pertama secara periodik, dan kedua secara intens. Kendati demikan, Husni mengaku seperti main petak umpet dengan pelaku tambang dan industri, dan apabila ditemukan ada pelanggaran pihaknya baru dapat menindak.

"Kita selama ini melakukan pengawasan, kalau tidak diawasi wah makin parah itu," ucapnya, dia menambahkan.

"Kita juga berikan peringatan sebagai bentuk teguran. Apabila dalam 3 bulan tidak ada perbaikan, maka kita berikan sangsi. Tetapi pada akhirnya bisa pula kita tutup paksa pertambangan tersebut, dengan bekerjasama dengan DESDM," katanya.