Diketahui, target Pemkot Tangsel disampaikan saat kota tersebut dipimpin oleh Walikota Airin Rachmi Diany. Airin menyampaikan hal itu saat meresmikan Gedung BPN Tangsel bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil di Kantor BPN Tangsel, Jalan Letnan Soetopo, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Rabu 20 September 2017 lalu. Program PTSL ini merupakan program yang digulirkan Presiden RI, Joko Widodo.

Menyikapi masih banyak warga yang belum mendapatkan sertifikat tanahnya, Sekretaris Komisi l DPRD Tangsel Drajat Sumarsono mengatakan, pihaknya segera memanggil semua camat untuk menginventarisir warga yang telah mengajukan pembuatan PTSL tapi belum menerima sertifikatnya.

“Kami harus tahu dulu berapa jumlah totalnya, setelah itu kami akan memanggil BPN Tangsel untuk mengetahui persis apa hambatannya sehingga warga belum menerima sertifikatnya sampai dengan saat ini,” kata Drajat, Minggu (15/8/2021).

Sementara itu, Ketua Komisi lll DPRD Tangsel Zulfa Sungki Setyawati mengaku sangat menyayangkan lambatnya kepengurusan sertifikasi PTSL. Apalagi adá yang sudah mengurus sejak tahun 2017 lalu.

Zulfa sebutkan, sepanjang dirinya melakukan komunikasi di lapangan dengan tim lapangan maupun adminstrasi PTSL di kelurahan, mereka pun terlihat kebingungan atas keterlambatan tersebut.

Mereka pun banyak dipertanyakan oleh warga lantaran tidak ada informasi lanjutan terkait dokumen surat-surat tanah yang telah mereka berikan ke pihak kelurahan serta alasan keterlambatannya.

“Mereka (tim lapangan PTSL) merasa sudah mengurus kelengkapan berkas dan sudah diserahkan ke pihak BPN Kota Tangsel, dan saat mereka menanyakan ke pihak BPN belum ada penjelasan yang komprehenshif yang mereka dapatkan dari pihak BPN selaku instansi yang mengeluarkan sertifikat tersebut,” kata Zulfa.

Mengingat masalah ini sudah mulai ramai dikeluhkan masyarakat, pihaknya akan mencari tahu ke BPN terkait kendala apa yang dihadapi oleh BPN atas lambatnya penyelesaian sertifikat tersebut.

“Jika ada kaitannya dengan persoalan administratif pemberkasan di tingkat kelurahan yang megurusnya, maka kami dari DPRD akan koordinasi dengan pihak kelurahan dan camat untuk segera mem-follow up agar persoalan ini bisa segera diselesaikan,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga di Kota Tangsel mengeluhkan belum diterimanya sertifikat tanah yang mereka ajukan melalui program Penyuluhan PTSL BPN Kota Tangsel sejak 2017 silam. Mereka khawatir status tanahnya menjadi tidak jelas lantaran tidak mengantongi surat-surat kepemilikan asetnya. (Dra)