Berdasarkan pantauan wartawan, saat ini Pemdes pada DPMPD sedang mengatur regulasi terkait pelaksanaan Pilkades serentak, karena berdasarkan Permendagri nomor nomor 72 taahun 2020 tentang perubahan nomor 112 tahun 2014 , dan perubahan nomor 65 tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa, yang mengatur tentang penegakan protokol kesehatan sebagai pencegahan penyebaran virus Covid 19.

" Kalau melihat penambahan item berupa pengadaan protokol kesehatan, meliputi hands sanitizer, desinsfektan, penambahan TPS karena maksimal TPS 500 pemilih, kemungkinan perubahan anggaran Pilkades Serentak bisa berubah dari semula yang direncanakan"terang CR Inton PLT Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ( DPMPD) Kabupaten Tangerang.

Pria yang saat ini menjabat Staf Ahli bidang hukum pemerintahan dan Politik ini berharap agar seluruh Camat dan Pemerintahan desa yang menyelenggarakan Pilkades untuk mempersiapkan sejak dini, BPD sebagai badan yang mewakili masyarakat untuk segera membuat surat pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Desa yang isinya adalah pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan kepala desa priode 2015 - 2021 akan berakhir pada tanggal 9 juli 2021.

" BPD harus bersiap - siap untuk menyampaikan informasi pemberitahuan teentang berakhirnya masa jabatan Kades, dan meminta Laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan ( AMJ) Kades, karena akhir jabatan Kepala desa harus dipertanggung jawabkan"terang CR Inton.

Sementara, Ketua Forum BPD Kabupaten Tangerang H Madsuki berharap agar Pilkades serentak yang akan digelar oleh Pemkab Tangerang berjalan sesuai tahapan, menurutnya BPD yang merupakan mitra Kepala desa akan mengingatkan kepala desa untuk melaporkan laporan akhir masa jabatan kepada BPD.