Pelayanan pertama diberikan oleh para PKL, kepada pelanggan yang berbelanja. Sedangkan pelayanan kedua, adalah prostitusi.

Hal tersebut disampaikan oleh, Sekretaris Jendral (Sekjen) Organisasi Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratis (SWOT) Kota Serang, Muhammad Jejen melalui sambungan telepon. Selasa(9/4/2019).

Jejen mengatakan, dengan demikian bisa dikatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melegitimasi dua pelayanan di Pasar Kepandean.

"Sungguh memalukan, tempat-tempat penyakit masyarakat terkesan dilindungi oleh Pemerintah. Bahkan prosesi pembunuhan ekonomi kerakyatan telah jelas terlihat, dengan adannya dua pelayanan di Pasar Kepandean," paparnya.

Apalagi, kata Jejen, Kota Serang merupakan basis terbesarnya  Islam yang berwatak religius. Bahkan sudut Kota dikelilingi oleh pondok pesantren, sehingga budaya-budaya islam masih mendominasi di Kota Serang.

"Namun ternyata dibalik itu semua, kita menilai Kota Serang masih banyak menyimpan catatan hitam, terutama masih banyak penyakit masyarakat yang di lindungi Pemerintah," tegasnya.

Jejen juga meminta, kepada Pemkot Serang, untuk bisa mengedepankan moralitas secara tuntas. Prostitusi di Pasar Kepandean harus di sabut sampai keakar-akarnya, dengan tidak ada lagi tempat penjual minuman keras.

"Jadi harus disterilkan. Sehingga momok menakutkan bagi konsumen yang datang ke Pasar Kepandean bisa dihilangkan, karena terbukti dikala waktu siang  banyak botol-botol minuman berserakan," terangnya.

Di konfirmasi terpisah, Kasatpol PP Kota Serang, Maman Lutfi mengaku, bahwa terkait prostitusi di Pasar Kepandean, akan ada pembahasan dengan Satpol PP Propinsi Banten.

"Tidak akan kami biarkan dan didiamkan, pasti kami tindak. Tapi harus melalui proses dan kordinasi terlebih dahulu, bersama Satpol PP Banten. Semoga minggu depan, kami sudah bisa melakukan pemberantasan prostitusi," harapnya.