Ketua Badan Kehormatan DPD RI Mervin Sadipun Komber mengatakan, acara FGD ini tentang penegakan martabat dan kode etik dengan maksud mengumpulkan masukan dari masyarakat tentang bagaimana pandangan terhadap kode etik anggota DPD RI yang selama ini sudah ada.

"Ini istilah nya uji publik, ini yang sudah kami lakukan, selama ini kita rata-rata keluar daerah, kali ini kita mengecek di jawa barat dan banten, karena mayoritas anggota DPD tinggal di dua tempat ini," jelasnya.

Dalam diskusi ini, lanjut Mervin, persoalan rangkap jabatan, MK pernah bilang DPD tidak boleh berpolitik, kemudian kewenangan DPD sangat terbatas dan persoalan komisi etik.

"Jadi anggota yang malas, kami berhentikan sementara, sudah ada anggota yang kita berhentikan sementera, lalu kita berikan pilihan kalo mau lanjut, ikuti aturan, kalo tidak mau silahkan mengundurkan diri, kami tidak pandang bulu," terangnya.

Selain itu, dirinya mendukung penuh kepada kampus untirta adanya fakultas kedokteran, DPD akan membantu kewenangan untuk menghadirkan fakultas kedokteran dan mendukung segera kampus untirta akreditasi naik.

"Kami dukung penuh, DPD akan membantu kewenangan untuk fakultas kedokteran dan segera Kampus untirta akreditasi bisa naik," tandasnya.