Pemprov Minta Polda Banten, Polda Metro dan Jasa Raharja Sinergi Tingkatkan PAD Banten
detakbanten.com SERANG - Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Sekda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten Ino S Rawita menghadiri sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten tahun 2018, di Aula Kantor Bapenda Provinsi Banten, Rabu (7/11/2018).
Dalam sambutannya, Pj Sekda meminta agar Samsat bisa lebih mengoptimalkan pendapatan pajak melalui berbagai cara untuk meningkatkan pendapat asli daerah (PAD) melalui pendapatan pajak. Salah satunya melalui kerjasama intensif dengan Polda Metro, Polda Banten dan PT Jasa Raharja Cabang Banten.
Menurut Pj Sekda, pendapatan Provinsi Banten saat ini mencapai Rp 11,4 Triliun yang masih didominasi dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun, ujarnya, pendapatan yang diperoleh tersebut belum sepenuhnya maksimal. Dengan melibatkan bantuan dari Polda metro, Polda Banten,dan PT Jasa Rahaja Cabang Banten dalam upaya mengoptimalisasikan PAD melalui pendapatan pajak, Pj Sekda meyakini akan terjadi peningkatkan yang signifikan. Untuk itu, Ia berharap agar ketiganya dapat bekerjasama dengan Pemprov Banten, dimulai dengan melakukan pertemuan untuk merumuskan bagaimana mendongkrak pendapatan pajak khususnya di PKB dan BBNKB. Ia juga meminta kepada seluruh UPT Samsat untuk lebih gigih dalam bekerja terutama menyelesaikan tunggakan PKB dan lainnya, khususnya dari wilayah Tangerang Raya.
“Saya atas nama Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemprov Banten, sangat berharap kepada Kapolda Banten, Kapolda Metro termasuk juga dari Kepala Cabang PT Jasa Rahaja Banten agar kerjasamanya terus ditingkatkan, dan sering melakukan pertemuan sehingga kendala-kendala dalam rangka peningkatan pendapatan dapat ditemukan solusinya,”terangnya.
Pj Sekda juga menyampaikan. besaran PAD Provinsi Banten bisa lebih meningkat apabila dapat memaksimalkan peluang pajak lainnya. Semisal dengan mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Banten namun memiliki kantor pusat di DKI Jakarta sehingga membayar pajak ke DKI Jakarta. Potensi pajak perusahaan ini cukup besar mengingat jumlah perusahaan di Banten tercatat sebanyak 15.736 perusahaan.
“Nah, Pemprov Banten akan terus mendorong agar perusahaan-perusahaan yang masih membayar pajak di DKI Jakarta bisa beralih ke Provinsi Banten, agar pendapatan pajak kita bertambah dan secara otomatis PAD kita juga ikut bertambah,”tegasnya
