TANGERANG SELATAN — Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Tangerang Selatan akan melaksanakan penataan lalu lintas di Jalan Rawa Buntu melalui pembangunan jalur pemisah atau median jalan serta dua U-Turn. Penataan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas di kawasan tersebut.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas SDABMBK Kota Tangerang Selatan, Ahmad Fatulloh, menyampaikan bahwa pembangunan median jalan direncanakan memiliki panjang 273 meter dengan lebar bervariasi 4 meter. Sementara itu, dua U-Turn akan dibangun pada dua titik, yakni di depan Bank Mandiri dengan lebar 25 meter dan di sekitar Pom Bensin RM Payakumbuh dengan lebar 35 meter.

"Penataan ini kami lakukan karena Jalan Rawa Buntu merupakan ruas jalan strategis yang menghubungkan kawasan permukiman, komersial, dan akses menuju Stasiun Rawa Buntu. Tingginya volume kendaraan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore, serta banyaknya kendaraan yang berbalik arah secara sembarangan menjadi penyebab utama kemacetan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas," ujar Ahmad Fatulloh.

Menurut Ahmad Fatulloh, keberadaan median jalan sepanjang 273 meter tersebut masih bisa berubah sesuai dari hasil uji coba dan kajian Dinas Perhubungan. Diharapkan dengan adanya median dan U-turn yang tertata keselamatan pengendara lebih terjamin.

Ahmad Fatulloh menambahkan bahwa selama masa konstruksi berlangsung, akan diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa pengalihan jalur kanan terjadi penyempitan sebagian ruas jalan. Dinas SDABMBK mengimbau seluruh pengguna jalan untuk mencari jalur alternatif dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang dipasang selama pengerjaan.

"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan selama proses pengerjaan. Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar dampaknya dapat diminimalkan, terutama pada jam-jam sibuk. Kami juga akan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar tidak terjadi kebingungan saat pengerjaan berlangsung," kata Ahmad Fatulloh.

Dinas SDABMBK Kota Tangerang Selatan berharap masyarakat dapat mendukung dan bersabar selama proses penataan Jalan Rawa Buntu berlangsung. Partisipasi seluruh pengguna jalan sangat dibutuhkan demi terwujudnya lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan nyaman di kawasan tersebut.

Informasi lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan dan detail teknis proyek akan disampaikan melalui kanal resmi Dinas SDABMBK Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

detak.co.id TANGSEL-Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Mukroni, mengundurkan diri dari jabatannya di tengah persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten VII 2026. Kota Tangsel menjadi tuan rumah ajang olahraga tersebut yang akan berlangsung pada 15-23 November 2026 mendatang.

Meski terjadi pergantian pimpinan di Dispora, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel memastikan persiapan Porprov tetap berjalan sesuai rencana.

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, mengatakan hingga saat ini tidak terdapat kendala dalam persiapan pelaksanaan Porprov. Pemkot Tangsel juga terus melakukan koordinasi dengan KONI Banten serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

“Porprov tetap berjalan sesuai dengan perencanaan. Besok kita ada rapat pemaparan semua bidang panitia ke Panitia Pengawas Daerah (Panwasrah) dari KONI Banten,” kata Pilar saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (1/10/2026).

Menurut Pilar, struktur kepanitiaan Porprov tetap bekerja meski terjadi pergantian pejabat di lingkungan Pemkot Tangsel. Bahkan, koordinasi dengan KONI Provinsi Banten terus dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai target.

“Persiapan tidak ada kendala sejauh ini. Kita terus berkonsultasi dengan KONI Banten dan melakukan kerja sama dengan beberapa stakeholder untuk persiapan Porprov,” ujarnya.

Terkait posisi Ketua Harian PB Porprov yang sebelumnya melekat pada jabatan Mukroni sebagai Kadispora, Pilar memastikan posisi tersebut kini beralih kepada pejabat yang menggantikannya sebagai pelaksana tugas (Plt) Kadispora.

“Ex officio diganti Plt Kadispora, Pak Haji Ika. Pak Wali dan saya menunjuk beliau tadi pagi,” jelasnya.

Pilar menegaskan, pergantian tersebut tidak akan mengganggu jalannya persiapan Porprov. Sebab, posisi Ketua Harian PB Porprov bersifat ex officio atau melekat pada jabatan di pemerintahan.

“Kalau Porprov sih tidak ada kendala, karena jabatan di Ketua Harian Panitia melekat pada jabatan di pemerintahan,” katanya.

Pilar memastikan persiapan anggaran Porprov juga terus berjalan. Sejumlah pejabat yang masuk dalam struktur kepanitiaan, mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Daerah (Asda), hingga unsur lainnya, tetap menjalankan tugas masing-masing.

“Saat ini sudah dilakukan review oleh KONI Provinsi. Dalam waktu dekat hibah dari KONI Provinsi akan disampaikan,” ujar Pilar.

Selain itu, proses hibah dari KONI Tangsel juga mulai dilakukan. “Hibah yang di KONI Tangsel juga segera diproses mulai hari ini atau besok,” sambungnya.

Pilar juga menjelaskan alasan Mukroni memilih mundur dari jabatan Kadispora. Menurutnya, keputusan tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatan Mukroni yang dalam beberapa pekan terakhir mengalami penurunan.

Pilar mengatakan, Mukroni sebelumnya telah menyampaikan kondisi tersebut kepada Wali Kota Tangsel, dirinya, serta Sekda. Mukroni khawatir tidak mampu menjalankan tugas kedinasan sekaligus mengawal persiapan Porprov dan prestasi kontingen secara maksimal dalam beberapa bulan ke depan.

“Sebetulnya tidak ada dinamika. Melihat kesehatan Pak Mukroni dalam beberapa minggu terakhir, beliau sampaikan ke Pak Wali, saya, dan Pak Sekda,” ungkapnya.

“Beliau khawatir tidak bisa menjalankan kedinasan, membantu Porprov, dan menyukseskan prestasi kontingen secara maksimal selama beberapa bulan ke depan,” lanjut Pilar.

Pilar menyebut keputusan mengganti Mukroni dengan pejabat lain merupakan langkah untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan. Terlebih, persiapan Porprov membutuhkan energi dan perhatian yang cukup besar.

“Jadi memang langkah bijaknya, diganti oleh pejabat lain supaya roda organisasi tetap berjalan lancar dan sesuai target,” katanya.

Pilar menuturkan, dalam beberapa pekan terakhir Mukroni juga beberapa kali menjalani pengobatan. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan Pemkot Tangsel untuk tidak memaksakan yang bersangkutan tetap menjalankan tugas dengan beban pekerjaan yang cukup berat.

“Sudah beberapa minggu ini bolak-balik berobat. Beliau cerita ke kami, khawatir dengan kondisi fisiknya,” ujar Pilar.

Menurutnya, persiapan Porprov akan menyita banyak waktu dan energi karena Ketua Harian harus memimpin rapat kepanitiaan serta melakukan koordinasi intensif dengan KONI terkait penyelenggaraan maupun prestasi kontingen Tangsel.

“Istirahat pasti kurang dalam beberapa bulan ke depan karena memimpin rapat kepanitiaan Porprov dan koordinasi dengan KONI terus terkait prestasi,” katanya.

Pilar menegaskan Pemkot Tangsel tidak ingin mengambil risiko dengan tetap memaksakan Mukroni menjalankan tugas di tengah kondisi tersebut.

“Kalau dipaksakan, Pak Wali dan saya juga enggak mau ambil risiko. Khawatir di perjalanan ada apa-apa,” tuturnya.

Pilar pun mendoakan agar kondisi Mukroni segera pulih dan dapat beristirahat dari beban pekerjaan yang berat.

“Kita doakan saja Pak Mukroni kondisinya pulih kembali, dan dia bisa istirahat dari pekerjaan berat dulu,” pungkasnya. (Dra)

detakbanten.com TANGSEL - Pembangunan pool taksi listrik Green SM di Jalan Ciater Raya, kawasan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), kembali menjadi sorotan.
Sebelumnya, aktivitas pembangunan di lokasi tersebut mendapat tindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangsel. Pada 16 September 2026, Satpol PP menyegel bangunan yang disebut akan digunakan sebagai gardu listrik karena belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kini, persoalan lain dikeluhkan warga. Akses keluar-masuk kendaraan menuju area proyek terlihat melintasi jalur pedestrian di depan lokasi pembangunan. Kondisi tersebut membuat permukaan pedestrian terganggu dan dinilai menyulitkan masyarakat yang hendak berjalan kaki.

Berdasarkan pantauan di lokasi, bagian akses menuju proyek tampak berupa permukaan tanah dan material pekerjaan. Jalur tersebut juga menjadi titik keluar-masuk kendaraan proyek, sehingga fungsi pedestrian di sekitar lokasi menjadi tidak optimal.

Seorang warga sekitar Wardi mengatakan, pembangunan seharusnya tidak mengabaikan kenyamanan masyarakat yang setiap hari menggunakan jalur pedestrian.

“Kami tidak mempermasalahkan adanya pembangunan. Tapi akses keluar masuk kendaraan proyek jangan sampai membuat pedestrian rusak dan mengganggu warga yang berjalan kaki,” ujar Wardi.

Menurut Wardi, keberadaan pedestrian sangat dibutuhkan masyarakat, terlebih lokasi tersebut berada di kawasan dengan aktivitas kendaraan yang cukup padat.

“Kalau kendaraan proyek keluar masuk melalui pedestrian, warga yang jalan kaki jadi terganggu.

Seharusnya ada pengaturan supaya akses pejalan kaki tetap aman dan tidak harus turun ke badan jalan,” katanya.

Keluhan tersebut muncul ketika proyek pool taksi listrik Green SM memang tengah menjadi perhatian sejumlah pihak terkait kelengkapan pembangunan dan dampaknya terhadap kawasan sekitar.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Tangsel juga melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pada 14 September 2026. Dalam sidak tersebut, DPRD menyebut lokasi telah memiliki Keterangan Rencana Kota (KRK), namun belum memiliki PBG sementara ditemukan pekerjaan fisik berupa bangunan kecil yang disebut diperuntukkan sebagai gardu listrik.

Dishub lakukan Kajian Andalalin

Tak hanya persoalan bangunan, aspek lalu lintas juga menjadi perhatian. Dinas Perhubungan (Dishub) Tangsel menyatakan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk proyek tersebut masih dalam proses pengajuan. Dishub menyebut Jalan Ciater merupakan ruas yang sudah memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi sehingga dampak kendaraan proyek maupun aktivitas pool perlu diperhitungkan.

Kondisi akses keluar-masuk proyek yang bersinggungan dengan jalur pedestrian pun dinilai warga perlu mendapat perhatian. Pasalnya, ketika aktivitas pembangunan berlangsung, keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki juga harus tetap diperhatikan.

Wardi berharap pihak pengelola proyek dapat menata kembali akses kendaraan sehingga tidak mengorbankan fasilitas yang digunakan masyarakat.

“Kalau memang ini untuk pembangunan dan nantinya menjadi pool taksi, silakan saja berjalan sesuai aturan. Tapi jangan sampai fasilitas untuk masyarakat justru rusak atau terganggu. Pedestrian juga harus dikembalikan dan diperbaiki,” ucapnya.

Hingga berita ini ditulis, keluhan warga tersebut menjadi perhatian tambahan di tengah proses pembangunan pool taksi listrik Green SM di kawasan Ciater.

detakbanten.com  BANTEN - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten meluncurkan program QRIS Samling Movement. Inovasi layanan untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor ini diluncurkan di Jalan Ciwaru Raya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Jumat (25/9/2026), sekaligus untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Provinsi Banten.

​Asisten Daerah (Asda) Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Banten Rina Dewiyanti, menyatakan bahwa peluncuran ini merupakan bentuk nyata transformasi digital yang diwujudkan Pemprov Banten bersama BI.

​"Ini merupakan upaya percepatan digitalisasi di era disrupsi, yakni wujud nyata transformasi dari pelayanan manual menjadi digital," ungkap Rina.

​Menurutnya, sinergi ini sangat penting untuk menunjang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor. Ia berharap masyarakat dapat merasakan kemudahan fasilitas yang disediakan.

​"Mudah-mudahan kegiatan serupa bisa terus kita lakukan bersama. Harapannya, masyarakat dapat merasakan kemudahan fasilitas dari Pemprov Banten dalam rangka menjaga kesinambungan dan sinergi pembangunan," katanya.

​Sementara itu Kepala Bapenda Provinsi Banten Berly Rizki Natakusumah, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah melalui kepatuhan pajak. Pihaknya juga menggandeng berbagai komunitas untuk membantu menyosialisasikan manfaat pajak.

​"Bagi masyarakat yang membayar pajak menggunakan QRIS di lokasi acara, Bapenda menyediakan berbagai hadiah menarik, salah satunya telepon seluler," ujarnya.

​Di tempat yang sama, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten Yusuf Wicaksono, menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menegaskan, BI akan terus mendorong transisi kebiasaan masyarakat dari transaksi tunai menjadi nontunai (cashless).

​"Semakin banyak masyarakat yang membayar pajak secara nontunai, tingkat kepatuhan pajak juga akan semakin tinggi. Kami berharap dengan adanya digitalisasi di Samsat, penerimaan pembayaran pajak dapat meningkat sehingga berdampak langsung pada kenaikan PAD Provinsi Banten," pungkasnya. (Zal)

detakbanten.com BANTEN - Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan, sistem pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terbukti lebih efisien, transparan, dan menguntungkan. Kemudahan transaksi ini bahkan telah meluas hingga ke tingkat lintas negara (cross-border).

​Hal tersebut disampaikan Wagub Dimyati usai menghadiri acara Signature Moment Inisiasi Indonesia Travel Pack pada ajang Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Summit and Expo (IFSE) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Sabtu (26/9/2026).

​“Sistem pembayaran QRIS lebih murah dan sangat menguntungkan karena prosesnya yang cepat, mudah, dan aman. Dengan digitalisasi, semua transaksi menjadi lebih transparan, tertata, dan terekam dengan baik," kata Wagub Dimyati.

​Menurutnya, inovasi ini memberikan kemudahan di mana masyarakat tidak perlu lagi repot membawa uang tunai maupun kartu fisik. Pembayaran digital cukup dilakukan melalui telepon seluler, di mana pengguna hanya perlu memindai kode QR dan memastikan ketersediaan saldo di rekening.

​Wagub Dimyati menambahkan, perluasan ekosistem digital saat ini memberikan nilai tambah yang besar.

“QRIS telah bekerja sama dengan lebih dari 100 bank dan dapat digunakan di beberapa negara yang telah menjalin kesepakatan, seperti Jepang, Singapura, dan sebagainya. Ini sangat mempermudah dan menguntungkan berbagai pemangku kepentingan,” ungkap Wagub Dimyati.

​Sebagai informasi, acara Signature Moment tersebut menjadi momentum perluasan integrasi sistem pembayaran antarnegara. Melalui peresmian QRIS Cross-Border antara Indonesia–Timor Leste (INA-TLS) dan Indonesia–Hong Kong (INA-HKG), transaksi keuangan lintas batas diharapkan semakin mudah dan memperkuat konektivitas finansial di kawasan.

​Selain itu, turut diluncurkan inisiatif Indonesia Travel Pack (ITP) yang dirancang untuk memberi kemudahan dan kenyamanan bertransaksi bagi wisatawan mancanegara. Sinergi ini bertujuan untuk menggerakkan sektor pariwisata, meningkatkan arus perdagangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif.

​FEKDI dan IFSE sendiri merupakan ajang kolaboratif tahunan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan dukungan asosiasi industri seperti AFTECH dan ASPI.

​Tahun ini, FEKDI dan IFSE mengusung tema penguatan sinergi otoritas dan industri untuk memacu inovasi serta mencetak talenta digital berdaya saing global demi kemajuan ekonomi keuangan digital nasional. (Zal)

detakbanten.com SERDANG BEDAGAI — Unggahan di media sosial terkait dugaan pungutan liar (pungli) terhadap sopir angkutan barang dan pengusaha di wilayah Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), viral dan mendapat perhatian polisi.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Polsek Dolok Masihul bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga mengamankan seorang pria berinisial M R alias Barong, Sabtu (26/9/2026).

Kapolsek Dolok Masihul AKP Inja V. Kaban, menerangkan bahwa informasi awal diketahui dari unggahan di grup Facebook Fesbuker Dolok Masihul oleh akun Pena Menyapa.

"Dalam unggahan tersebut, dinarasikan adanya keresahan dari sejumlah sopir dan pengusaha angkutan terkait dugaan pungutan liar dengan menyebut nama "Barong"," ujarnya, Minggu (27/9/2026).

Ia Menjelaskan, mendapat informasi yang viral tersebut, sekitar pukul 08.10 WIB, Kapolsek Dolok Masihul memerintahkan Kanit Reskrim bersama Unit Intelkam untuk melakukan penyelidikan dan memastikan kebenaran informasi.

Hasil penyelidikan kemudian personel berhasil mengamankan M R alias Barong di kawasan Pekan Dolok Masihul," ungkap Kapolsek.

Selanjutnya, pria tersebut dibawa ke Mapolsek Dolok Masihul untuk dimintai keterangan dan dilakukan klarifikasi terkait informasi dugaan pungli yang beredar di media sosial.

Dari hasil klarifikasi, M R mengaku sudah tidak aktif dalam kepengurusan serikat pekerja/buruh PUK F.SPTSI-K.SPSI karena surat keputusan (SK) kepengurusannya telah kedaluwarsa.

Dalam proses penanganan tersebut, M R kemudian membuat surat pernyataan. Ia juga membuat video deklarasi yang berisi pernyataan untuk tidak mengulangi tindakan pemungutan liar terhadap kendaraan barang maupun mobil box di kawasan Pekan Dolok Masihul.

Adapun pihak yang disebut terdampak dalam informasi tersebut adalah para sopir angkutan barang atau mobil box serta pengusaha yang beraktivitas di wilayah Dolok Masihul.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang sebagai bagian dari penanganan dan klarifikasi, yakni satu lembar surat pernyataan dari M R, rekaman video klarifikasi/pernyataan, serta tangkapan layar unggahan media sosial Facebook.

Menurutnya, jajaran Polres Sergai akan terus merespons laporan maupun keluhan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, para pengusaha, dan sopir angkutan untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk tindakan pungutan liar maupun premanisme yang terjadi di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai," bilangnya. (ap).

Teks foto: Terduga pelaku pungli diamankan polisi Sergai.

detakbanten.com SERDANG BEDAGAI — Seorang pria lanjut usia berinisial SUT (60) ditangkap personel Satresnarkoba Polres Serdang Bedagai (Sergai) karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu.

Kasi Humas Polres Sergai AKP Bringin Jaya mengatakan, penangkapan bermula dari informasi masyarakat yang diterima personel Satresnarkoba Polres Sergai terkait dugaan adanya aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut.

"Informasi yang diterima polisi menyebutkan, SUT diduga kerap memperjualbelikan narkotika jenis sabu kepada pelanggan tertentu di kawasan Dusun I Desa Karang Anyar," ujarnya, Minggu (27/9/2026).

Menurutnya, menindaklanjuti informasi tersebut, personel Satresnarkoba kemudian melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi yang dimaksud.

"Saat melakukan pemantauan, petugas mendapati SUT sedang berada di teras rumahnya. Polisi kemudian mengamankan pria tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," tandas Bringin.

Kata Bringin, dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan narkotika jenis sabu. Barang tersebut ditemukan di halaman rumah, tepatnya di samping parit dan berada di bawah tanaman bunga.

"Selanjutnya, SUT beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Serdang Bedagai untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," ungkap Kasi Humas.

Ia mengatakan, pemberantasan peredaran narkotika membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, masyarakat diminta tidak tinggal diam apabila mengetahui adanya dugaan aktivitas peredaran maupun penyalahgunaan narkotika di lingkungan masing-masing.

"Kami mengimbau seluruh lapisan masyarakat Sergai untuk terus aktif melaporkan kepada kepolisian jika melihat atau mengetahui adanya indikasi peredaran gelap narkoba di lingkungan sekitar," ujar Bringin Jaya.(ap).

Teks foto: Lansia di Sergai di tangkap terkait peredaran sabu.

detakbanten.com KAB. TANGERANG - Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah, menyatakan bahwa Provinsi Banten siap menjadi pusat ekosistem industri halal. Kesiapan ini didukung oleh identitas daerah yang kuat dengan moto "Iman dan Takwa".

​"Provinsi Banten memiliki tradisi ulama dan santri yang kental," tegas Wagub Dimyati saat menghadiri Indo Halal International Industry Expo (IHIEX) 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis (24/9/2026).

​Menurut Wagub Dimyati, penunjukan Banten sebagai tempat penyelenggaraan pameran industri halal sangatlah tepat. Ia menilai bahwa produk halal memiliki peran spiritual dan sosial yang amat penting bagi kehidupan masyarakat.

​"Kepatuhan pada aturan halalan tayiban bukan sekadar urusan konsumsi, melainkan langkah nyata untuk menjaga kesucian diri dan akhlak," ucapnya.

​Ia menambahkan, mengonsumsi produk halal berperan penting dalam upaya menyucikan harta dan hati, membentuk budi pekerti yang baik, serta sebagai wujud kesetiaan dan ketaatan kepada Sang Pencipta.

​Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam sambutannya menekankan pentingnya pengembangan industri halal secara berkelanjutan. Langkah ini dinilai esensial untuk meningkatkan daya saing produk nasional di kancah global.

​"Pengembangan industri halal bukan hanya soal mempermudah sertifikasi, melainkan tentang membangun kekuatan ekonomi dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global," tegas Agus.

​Acara pembukaan IHIEX 2026 turut dirangkaikan dengan penyerahan Indonesia Halal Industry Awards 2026. Pada kesempatan tersebut, Wagub Dimyati menyerahkan penghargaan untuk kategori Produksi Industri Makanan Halal Terbaik kepada PT Mayora Indah Tbk (skala industri besar) dan PT Makacha Boga Utama (skala UMKM).

​Selain itu, penghargaan kategori Produksi Industri Minuman Halal Terbaik diserahkan kepada PT Cisarua Mountain Dairy untuk skala industri besar, dan PT Asia Agri Nusa untuk skala UMKM.

​Sebagai informasi, IHIEX 2026 diselenggarakan oleh PT Dyandra Promosindo pada 24–27 September 2026. Pameran industri halal internasional tahunan ini mengintegrasikan berbagai sektor, mulai dari makanan, minuman, fesyen, kosmetik, hingga layanan keuangan syariah, guna memperkuat daya saing produk halal nasional di pasar global. (Zal)

detakbanten.com TANGSEL — Gubernur Banten Andra Soni bersama Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengunjungi kediaman keluarga almarhum jurnalis kru kapal Arupadhatu I di Komplek Ciater Permai, Serpong, Tangerang Selatan, Jumat (25/9/2026).

Kunjungan tersebut bertujuan menyampaikan perkembangan terbaru pencarian delapan orang kru kapal Arupadhatu I yang hilang sejak 7 September 2026.

Andra mengatakan, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan keluarga para kru kapal yang hingga kini belum ditemukan.

“Ya, hari ini saya dengan Pak Walikota Tangerang Selatan bersilaturahmi kepada istri atau keluarga dari Pak Donal, salah satu kawan-kawan kita dari jurnalis yang sampai hari ini, sejak tanggal 7 September sampai dengan hari ini belum ditemukan,” ujar Andra.

Ia mengatakan, saat berada di posko SAR, dirinya telah menyampaikan kepada keluarga bahwa pemerintah akan memberikan informasi setiap perkembangan terbaru terkait pencarian.

Andra juga menjelaskan perkembangan penemuan jenazah tidak dikenal di perairan Pulau Enggano, Bengkulu Utara, pada 12 September 2026. Saat itu, tim belum dapat memastikan keterkaitan jenazah tersebut dengan kapal Arupadhatu I.

Menurut Andra, pihak kepolisian kemudian melakukan sejumlah pemeriksaan untuk mengidentifikasi jenazah tersebut. Pemeriksaan meliputi sidik jari, pembanding gigi, hingga pemeriksaan DNA.

“Hasil DNA, jenazah yang ditemukan di Enggano, Bengkulu Utara tersebut identik dengan Pak Suratman, salah satu atau ABK yang ada di kapal tersebut. Dan itu identik dengan Tuan Yayat, sampel DNA-nya,” ujarnya.

Sementara itu, Andra menyebut tujuh kru lainnya hingga Jumat (25/9/2026) belum mendapat perkembangan mengenai keberadaan mereka.

Ia juga menyampaikan adanya penemuan jenazah di sekitar perairan Mukomuko, Bengkulu. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan jenazah tersebut tidak identik dengan kru Arupadhatu I.

Andra mengatakan, dirinya bersama Benyamin akan terus mendampingi keluarga para kru kapal yang hilang.

“Saya dengan Pak Walikota nanti kita akan mendampingi terus apa yang diperlukan oleh Ibu,” ujarnya.

Operasi SAR Resmi Dihentikan

Terkait harapan keluarga agar proses pencarian kembali berlanjut, Andra menjelaskan operasi gabungan pencarian dan pertolongan Arupadhatu I telah dihentikan secara resmi.

Ia mengatakan, tim SAR melakukan pencarian hingga hari ke-10 setelah mendapat perpanjangan waktu atas permintaan keluarga.

“Penemuan jenazah itu adalah hari keenam kejadian atau hari kelima pencarian. Nah, pencarian terus dilakukan sampai dengan hari ke-10,” ujarnya.

Andra menjelaskan, Undang-Undang SAR mengatur proses pencarian dan pertolongan selama tujuh hari. Pemerintah dapat memperpanjang proses tersebut atas permintaan keluarga atau kepala daerah setempat.

“Atas permintaan keluarga, maka kita minta untuk diperpanjang,” ujarnya.

Namun, setelah perpanjangan operasi dan pengerahan personel, tim belum menemukan titik terang maupun petunjuk baru mengenai keberadaan kru lainnya.

“Dengan berat hati, operasi gabungan pencarian dan pertolongan kejadian Arupadhatu I ini dihentikan secara resmi,” ujarnya.

Meski operasi gabungan telah berhenti, Andra memastikan tindak lanjut terhadap informasi baru tetap berjalan.

Menurutnya, pemerintah masih melakukan broadcast serta komunikasi dengan kapal-kapal yang melintas di jalur pencarian. Jangkauan komunikasi tersebut juga diperluas hingga wilayah Bengkulu.

“Jadi operasionalnya memang sudah dihentikan, tapi terkait dengan tindak lanjut setiap informasi itu dilakukan. Makanya ini salah satunya, informasi yang kita dapat, kita tindak lanjuti,” ujarnya.

Pemerintah Bahas Pendampingan Keluarga

Andra juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah membahas dukungan bagi keluarga para kru kapal yang hilang, termasuk kebutuhan pendidikan anak.

Ia mengatakan, kunjungan ke sejumlah keluarga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengetahui kebutuhan mereka secara langsung.

“Saya keliling ini salah satu dalam rangka itulah. Saya keliling tapi saya mungkin enggak perlu sampaikan di sini. Tapi intinya seluruh keluarga dari delapan orang ini kami masih keep in touch, masih tersambung,” ujarnya.

Andra menyebut keluarga juga menyampaikan sejumlah kendala yang membutuhkan tindak lanjut pemerintah.

Ia mengatakan, pemerintah akan berupaya membantu kebutuhan keluarga tersebut.

“Tadi juga dengan istrinya Pak Dahus, anak mereka tiga, paling besar 9 tahun, paling kecil 6 tahun, usia masih SD. Ya, pertama pendampingan untuk jiwa, mental dan sebagainya itu dilakukan,” ujarnya.

Selain pendampingan mental, pemerintah juga membicarakan kebutuhan lain yang berkaitan dengan kondisi keluarga para kru kapal.

“Kedua, tentunya kita bicarakan juga soal lain-lain yang kemudian untuk menghormati,” ujarnya.

detakbanten.com TEBING TINGGI – Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, meninjau langsung kesiapan fasilitas Laboratorium Kateterisasi atau Catheterization Laboratory (Cath Lab) bantuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI di RSUD Dr. H. Kumpulan Pane, Jalan Dr. Kumpulan Pane No. 226, Kelurahan Durian, Kamis (24/9/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan modern itu sehingga dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung penanganan penyakit jantung dan layanan medis lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Iman Irdian Saragih didampingi Wakil Ketua I DPRD Tebing Tinggi, pimpinan Komisi I DPRD serta sejumlah anggota DPRD melihat langsung kondisi ruangan dan fasilitas Cath Lab yang telah tersedia di RSUD Dr. H. Kumpulan Pane.

"Kita juga sudah meninjau langsung Cath Lab, bantuan dari Kemenkes RI. Insyaallah bisa beroperasi bulan Januari 2027 mendatang," ujar Iman.

Menurutnya, keberadaan Cath Lab merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Tebing Tinggi.

"Fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan RSUD Dr. H. Kumpulan Pane dalam memberikan pelayanan medis kepada masyarakat," paparnya.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian yang diberikan kepada Kota Tebing Tinggi melalui dukungan fasilitas kesehatan.

"Terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Kemenkes yang telah peduli memperhatikan Kota Tebing Tinggi. Setelah Cath Lab, insyaallah unit CT Scan juga menyusul bulan depan sehingga bisa langsung dioperasikan di RSUD dr. H. Kumpulan Pane," katanya.

Selain Cath Lab, RSUD Dr. H. Kumpulan Pane dijadwalkan mendapatkan unit CT Scan baru pada Oktober 2026. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan semakin melengkapi sarana diagnostik dan pelayanan medis di rumah sakit milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi tersebut.

Iman menilai peningkatan fasilitas kesehatan menjadi penting mengingat posisi RSUD Dr. H. Kumpulan Pane yang selama ini menjadi salah satu rumah sakit rujukan bagi masyarakat dari wilayah sekitar Kota Tebing Tinggi.

"Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dari sejumlah wilayah kabupaten tetangga, di antaranya Kabupaten Serdang Bedagai, Simalungun dan Batu Bara, turut mendapatkan pelayanan di rumah sakit tersebut, termasuk warga dari kawasan Bandar Khalipah dan Sipispis, " tandas Iman.

Karena itu, Iman mendorong peningkatan fasilitas kesehatan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Menurutnya, fasilitas modern perlu didukung sumber daya manusia dan pelayanan yang baik agar kepercayaan masyarakat terhadap RSUD Dr. H. Kumpulan Pane semakin kuat.

"Seluruh jajaran manajemen serta tenaga medis rumah sakit terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dengan bertambahnya fasilitas Cath Lab dan CT Scan," bilangnya.

Pemko Tebing Tinggi berharap RSUD Dr. H. Kumpulan Pane semakin mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan berkualitas kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi maupun warga dari daerah sekitar. (ap).