DBMSDA Didemo GMNI Sebut Komisi III Pahlawan Kesiangan

DBMSDA Didemo GMNI Sebut Komisi III Pahlawan Kesiangan

detakbanten.com PANDEGLANG - Untuk yang kesekian kalinya, Dinas bina marga dan sumber daya air (DBMSDA) Kabupaten Pandeglang didemo. Kali ini, dinas yang dipimpin oleh Syarif Hidayat tersebut didatangi rombongan tamu dari Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) cabang Pandeglang.

"Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan adalah penunjang dalam peningkatan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dampaknya akan positif bagi laju perekonomian Pandeglang, yang dikategorikan sebagai kabupaten tertinggal di provinsi Banten," demikian kata seorang orator.

Namun sayang kata dia, RKPD sampai hari ini kurang baik dalam pelaksanaannya, sehingga mengakibatkan mangkraknya beberapa pekerjaan.

Mereka mencontohkan beberapa pekerjaan yang tidak selesai tepat pada waktunya, seperti pembangunan jembatan Cibama Kecamatan Jiput, peningkatan jalan Sumur- Tamanjaya, betonisasi Cibaliung-Cibitung, betonisasi Kadurenyok- Kadupaeh dan Sedong- Kadumula.

Mereka menilai, pekerjaan diatas tersebut selain tidak tepat waktu, juga hasilnya "mengecewakan".

Tidak puas berorasi, mereka meluapkan kekecewaan dengan membakar ban bekas tepat didepan pagar pintu gerbang kantor DBMSDA. Setelah itu mereka bergerak ke kantor DPRD, seperti biasa sambil mendendangkan lagu- lagu perjuangan.

Disana mereka kembali berorasi. Kali ini mereka mempertanyakan peran anggota dewan khususnya dari komisi III, yang membawahi bidang pembangunan.

Mereka menyebut anggota dewan di Komisi III sebagai pahlawan kesiangan.

"Kemana saja mereka (komisi III), mereka seperti superhero karbitan. Mereka spontan hadir dan memberikan statemen di media apabila telah ada laporan dari masyarakat," teriak sang orator.

Dalam aksi yang dipimpin oleh Indra dan Affandi ini, mereka menyampaikan beberapa tuntutan. Dari rilis yang dibagikan, kepada DBMSDA mereka menuntut agar fungsi pengawasan terhadap pekerjaan infrastruktur diperkuat, blacklist kontraktor yang pekerjaannya asal-asalan, dan adanya tindakan tegas kepada oknum pegawai DBMSDA yang hanya menguntungkan kontraktor semata.

Sementara kepada anggota DPRD Komisi III, mereka menuntut agar anggota dewan tidak tinggal diam dan segera mengambil tindakan sebagaimana tupoksi mereka terutama dalam hal pengawasan.

 

 

Go to top