“Pada hari ini kita berkumpul disini untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu kita ingat bahwa Reformasi Birokrasi harus menyentuh segala sendi kehidupan sehingga menciptakan birokrasi profesional yang dapat menjadi fondasi bangsa agar Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain,” ujar Inspektur Jenderal Kemenkumham Razilu dalam sambutan pembukanya di Hotel Harper Malioboro Yogyakarta.

Razilu juga mengingatkan jajaran di Lingkungan Kemenkumham untuk menjaga komitmen dan semangat serta meningkatkan proses pembangunan reformasi birokrasi di satuan kerja.

“Jangan lupa untuk selalu menerapkan strategi serta inovasi yang efektif untuk menunjang keberhasilan dalam upaya untuk menunjang keberhasilan dalam upaya untuk mencapai target indeks reformasi birokrasi Kemekumham di tahun 2023,” jelasnya.

Sebelumnya, Inspektur Wilayah II Lilik Sujandi menyatakan menjelaskan mengenai capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama tahun 2023.

Berdasarkan penjelasannya ini, Razilu menekankan untuk reformasi birokrasi harus berdampak kepada masyarakat.

“Digitalisasi pemerintahan menjadi pendorong nyata dalam peningkatan kualitas layanan publik di Kemenkumham yang berujung pada meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diselenggarakan di Kemenkumham,” tandasnya.

Turut mengikuti secara daring dari Ruang Rapat Utama Kemenkumham Banten, Kepala Kantor Wilayah Dodot Adikoeswanto, Kepala Divisi Administrasi Nur Azizah Rahmanawati, Kepala Bagian Program dan Humas Septi Erni serta dari tempat acara berlangsung Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi, Teknologi Informasi Yurista Dwi Artharini dan tim verifikator.

Selepas pembukaan, peserta diberikan pembekalan materi sebelum nantinya melakukan validasi terhadap data dukung rencana kerja tahunan reformasi birokrasi di Lingkungan Satuan Kerja Kemenkumham