"Pertama, terutama di Kementerian PUPR melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur. Semua berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Sekitar 70 persen, menurut survei KPK penyimpangan. Dari perencanaan, pengadaan barang, sampai pelaksanaan," ujar Basuki di KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/5/2023) petang.

Kata Basuki, tiap proyek infrastruktur, nanti akan menghadirkan godaan untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa melalui keluarga.

"Kalau menterinya nggak bisa digoda, ya ke dirjen-nya. Dirjen nggak bisa, ke istrinya. Istri nggak, ke anak-anaknya. Anaknya nggak, ke saudaranya," sambungnya.

Ia menyebut godaan korupsi itu harus dicegah dengan sikap integritas dari penyelenggara negara di Kementerian PUPR.

"Tinggal aparat penyelenggara yang harus dibentengi dengan integritas," tambahnya.

Basuki menyambut terbukanya kerja sama dengan KPK soal penguatan integritas di Kementerian PUPR. Dia memastikan program itu akan melibatkan pasangan para jajaran di kementeriannya.

"Saya, nanti tanggal 14 ada diklat, termasuk dengan ibu-ibunya. Saya minta semua tak hanya ikut sebagai kelas tapi harus diresapi dihayati. ssemua harus dikerjakan dengan penghayatan," tutupnya.