Ketua Kaukus Muda Banten Perwakilan Lebak, Moh Ila Nahila didampingi Luki, Asep Taufik dan Saepul Riki mengatakan, pihaknya mendukung tindakan Bawaslu dalam menertibkan alat peraga kampanye, terutama yang ada di daerah terlarang, namun dalam menertibkan alat peraga tersebut, Bawaslu jangan tebang pilih, karena semua alat peraga yang melanggar harus ditertibkan.

"Jangan sampai Bawaslu hanya menertibkan alat peraga tertentu saja, sementara alat peraga lainnya tidak ditertibkan," kata Ila, Selasa (23/10/18).

Menurutnya, tindakan diskriminatif Pengawas Pemilu hanya akan menimbulkan kekecewaan dari peserta pemilu yang merasa dirugikan, hal ini dapat menimbulkan suasana kampanye pemilu menjadi tidak kondusif.

Selain itu, Kaukus Muda Banten menyoroti tindakan pengawas yang menertibkan alat peraga kampanye di wilayah pelosok, padahal alat peraga tersebut turut membantu menyosialisasikan pemilu, sehingga pada giliranya, hal ini dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

Atas dasar itulah, Kaukus Muda Banten menggelar audiensi dengan Bawaslu Lebak, pihak KMB menyampaikan semua temuan dilapangan, terutama indikasi tindakan diskriminasi terhadap caleg tertentu.

"Kami berharap, Bawaslu Lebak dapat merespon aspirasi ini, mari Kita jadikan pemilu ini sebagai ajang kompetisi yang fair, biarkan masyarakat memilih sesuai dengan hati nuraninya," ungkapnya.

Sementara itu Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lebak, Odong Hudori ketika dihubungi detakbanten.com melalui telpon selularnya mengatakan, pihaknya apresiasi atas masukan yang diberikan oleh aktifis KMB yang telah turut berpartisifasi dalam melakukan pengawasan dilapangan, pasalnya tanpa kehadiran masyarakat proses pengawasn tidak mungkin berjalan dengan lancar.

"Dengan adanya masukan dari KMB, Kami merasa berterimakasih sekali sudah diberikan masukan, justru dengan adanya kontrol dari masyarakat pemilu nanti akan berjalan dengan baik dan lancar, selain itu pihak Kami akan melaksanakan tugas dengan sebagaimana mestinya," pungkas Odong.

Sambungnya, jika ditemukan Alat Peraga Kampanye (APK) yang jumlahnya melebihi ketentuan, pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan pihak partai yang bersangkutan guna menentukan APK mana saja yang harus dicopot.