RUU HIP Dicabut, Ormas, LSM, Dan Peguron Banten Gelar Apel Siaga
LSM Laporkan Oknum Pendamping PKH Dan TKSK Ke Kejaksaan Tigaraksa
LSM Minta APH Turun Tangan Selidiki Dugaan Penyimpangan PKH dan BPNT di Gunung Kaler
Video Keributan Kadisdik Kabupaten Tangerang dengan LSM Beredar
detakbanten.com KAB. TANGERANG - Video adu mulut antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Hadisa Mansur dengan Ketua LSM Pergerakan Perubahan untuk Keadilan (PUPK) Pegi beredar luas. Video dengan durasi 59 detik ini sempat menghebohkan masyarakat.
Jumlah Ormas dan LSM di Tangsel Terus Menurun
detakbanten.com TANGSEL - Sejak 2014 lalu, jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kota Tangsel terus mengalami penurunan.
LSM Desak Kejari Usut Proyek Stadion Mini Teluk Naga
detakbanten.com TIGARAKSA - LSM Pemantau Pelaku Korupsi (PEPSI) desak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tigaraksa usut pembangunan stadion Mini Teluk Naga.
Kejaksaan Negeri Pandeglang Didemo, LSM Desak Usut Dugaan Korupsi DSAP
detakbanten.com Pandeglang - Sebanyak 6 kelompok LSM yang mengatasnamakan diri Koalisi Membela Rakyat (Kamera) berunjukrasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari Pandeglang), Senin (2/8/2016).
Proyek Bronjong Tanpa Plang Dikerjakan Asal-asalan
detakbanten.com Pandeglang - Kegiatan pemasangan batu bronjong untuk menahan tanah di pinggir sungai agar tidak terjadi longsor yang berlokasi di kampung Pakancilan, kecamatan Cimanuk, kabupaten Pandeglang, diduga dilaksanakan secara asal.
LSM dan Orang Asing di Pandeglang Diawasi
detakbanten.com - Kehadiran NGO (Non Government Organization) atau LSM dan Orang asing yang berada di Kabupaten Pandeglang diawasi, hal ini agar keberadaan Orang asing tersebut tidak menimbulkan hal- hal yang tidak diinginkan.
LSM Kompak Banten Tuntut Pemprov Banten Cabut Perda No 5 tahun 2013
detakbanten.com Serang - Ketiga kalinya puluhan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Penyelamat Aset dan Keuangan (Kompak) Banten turun aksi ke pusat pemerintahan Banten KP3B. Kompak Banten menuntut Cabut Perda No 5 tahun 2013 terkait penyertaan modal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten ke PT Banten Global Development (BGD) sebesar RP 989, 6 Miliiar.
