Diketahui, Pemerintah Daerah dilarang melantik atau melakukan mutasi jabatan sampai dilantiknya kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2020. SE Mendagri diketahui tertanggal 23 Desember 2020 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia tersebut dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah di provinsi, kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 kemarin. 

Seperti diketahui, di Provinsi Banten sendiri ada empat daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon.

Dengan demikian, keempat daerah tersebut dilarang untuk melakukan penggantian atau rotasi dan mutasi hingga seleksi-seleksi pejabat hingga kepala daerah terpilih dilantik.

Saat ini Pemkot Cilegon sedang melalukan open bidding tiga kepala OPD yaitu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) dan Direktur Rumah Sakit Umum (RSUD) Cilegon. Selain itu, Pemkot Ciĺegon juga telah melakukan lelang Sekretaris Daerah (Sekda) yang semuanya sudah memasuki tahapan tiga besar. 

Saat dikonfirmasi saat hendak pulang dari kantornya sekitar pukul 17.30 WIB, Walikota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, jika ingin adanya pelantikan, calon kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang seharusnya mengajukan rekomendasi ke Kemendagri RI.  

"Bosan saya ngomongnya. Kalau perlu minta aja mereka (Calon Kepala OPD-red) sampai dilantik jabatan, biar yang baru nanti melantik," kata Edi dengan nada tinggi sambil masuk ke mobil dinasnya di Halaman Kantor Walikota Cilegon, Selasa (29/12/2020).