“Forum evaluasi pembangunan 2017 dan pembagian DIPA tahun anggaran 2018 ini mari kita maknai sebagai wahana untuk meningkatkan sinergisitas. Sinergisitas perencanaan kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan dan aparatur, serta pengembangan wilayah,” kata Gubernur Banten Wahidin Hallim pada Rabu, (20/12/2017).

Gubernur mengatakan, trend pertumbuhan ekonomi di Banten sebetulnya menunjukan perkembangan lebih baik, yaitu mencapai 5,62 persen. Ditambah ada berbagai program pemerintah baik dari pusat maupun dari daerah yang ada di Banten. Bahkan, IPM Banten telah mencapai 70,96 pada tahun 2016 sehingga menjadikan Banten sebagai daerah berkategori ipm tinggi.

Pertumbuhan ekonomi banten pada semester triwulan III tahun 2017 mencapai 5.62%, jauh di atas capaian nasional yang hanya 5.06%. Tingkat kemiskinan sebesar 5,45% lebih baik dari angka nasional yang mencapai 10,64%. Namun begitu, kata Wahidin, masih ada masalah kemiskinan, angka pengangguran terbuka di Banten yang  jauh di atas angka nasional pada 2017.

"Tantangan luar biasa adalah pengangguran terbuka jauh di atas angka nasional. Saya belum tahu kontribusinya dari mana, atau mungkin terjadi di beberapa kabupaten dan kota," kata WH sapaan akrab Gubernur Wahidin.

Untuk mencapai target peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2018, kata Gubernur,  Pemprov Banten telah memiliki stimulus keuangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Ia menyebutkan,  belanja APBD 2018 Provinsi Banten akan mencapai Rp 11,3 trilyun, dana transfer pusat ke daerah akan mencapai Rp 15,9 trilyun, dan pagu APBN yang dikelola Rp 10,25 trilyun.

“Kita akan programkan pembangunan 100 kilometer lebih jalan provinsi. Membuat program pengobatan gratis hanya menggunakan KTP, dan pembangunan sekolah setingkat SMA/SMK.
Hati-hati, jangan sampai terjadi korupsi atau penyimpangan. Kedepankan kejujuran, moralitas, tanggungjawab dan istiqomah bahwa ini uang negara. Pergunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat,” pesan Gubernur Banten.