" Kalau bukan hubungan sedarah dengan Incumben Calon Kepala Desa, kami tidak mempermasalahkannya"terang Ustad Komarudin.

Untuk menjaga stabilitas keamanan dan menjaga kondusifitas wilayah di desa Rancalabuh sambung Ustad Komar, dirinya meminta kepada Camat Kemeri dan Pemdes untuk mengkaji keputusan tersebut walaupun secara aturan tidak dilarang.

" PLT Kepala desa Rancalabuh juga mengelola anggaran dana desa, nah ini juga yang menjadi kehawatiran warga, karena rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik"terang Ustad Komar.

Sementara Ketua LSM Kompak Kabupaten Tangerang Retno Juarno mengatakan, kehawatiran warga Rancalabuh sangat realistis karena hampir setiap Pilkades potensi kerawanan harus diantisipasi, karena gesekan Pilkades disemua desa sangat tinggi, dirinya sepakat agar Camat mengkaji ulang keputusan tersebut, apalagi Sekdes Rancalabuh awalnya tidak sanggup menjadi PLT Kades karena faktor kemampuan dan belum ada kesiapan.

" Kalau dipaksakan ini akan berdampak terhadap kondusifitas wilayah, kami sepakat jika PLT Kades dijabat dari unsur PNS kecamatan Kemeri saja"terang Retno.