"Kita telah lakukan usaha ikhtiar dan komunikasi dengar berbagai pihak,terutama sekolahan serta pihak dinas, namun blom juga ada solusi, dan pada hari ini kami coba datangi ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk menentukan sikap terkait anak anak kami yang 14 orang itu, karna sampai sekarang dimana anak anak yamgblain telah melakukan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah namun anak anak kami belum juga bisa bersekolah." kata Fery paman salah satu siswa,

usai lakukan konsultasi dikantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Kota Serang.23/08/2019.

Fery menerangkan Upaya ini dilakukan karna saat ini secara psikologi pendidikan anak anak kami dan orang tua sudah berdampak sekali sehingga akhirnya langkah ini di lakukan.

"Namun walaupun begitu, tetap kami akan mengedepankan musyaearah agar kami juga tidak salah melangkah, maka dari itu kami lakukan komuikasi pada LBH ini." terangnya.

Mudah mudahan, tutur Fery langkah ini menemukan solusi, agar tidak melebar kemana mana, namun, jika nanti tidak juga ada jalan keluar, pihaknya tetap akan menuntut hak sebagai warga negara Indonesia dalam hal pendidikan.

"kami tegaskan ini adalah langkah permulaan kami, sekali lagi kami berharap upaya kami dapat selesai disini, dan anak anak kami mendapatkan hak bersekolah, namun kalaupun tidak, kami tetap akan berjuang dengan langkah langkah berikutnya." tuturnya.

Dirinya merasa heran dan tak habis pikir setelah segala upaya dan cara ditempuh, saat ini malah sekolah menganjurkan anak anak agar di sekolahkan di sekolah swasta.

"Banyak Alasan pihak sekolah waktu itu katanya tidak adanya sarana untuk belajar dan mengajar, namun setelah kita adakan walaupun dengan biaya swadaya masyarakat, namun belum juga ada solusi, tetap anak anak kami tidak bisa bersekolah, malah pada akhirnya pihak sekolah menyarankan agar anak anak kami disekolahkan disekolah swasta saja dulu untuk tahun ini, nanti tahun depan baru bisa masuk ke SMA negeri 24, namun, kami keberatan, kami ini dari keluarga biasa, swasta itu mahal" kesalnya.

Sementara Zainal orang tua calon murid dari Nasma menegaskan bahwa, ini merupakan upayanya yang kesekian kali guna memperjuangkan anak anaknya agar dapat bersekolah.

"Kami telah lakukan berbagai upaya, dari pihak sekolah, cabang dinas, kepala dinas, sekertaris dinas, lalu kabid SMA, berbagai usaha kami lakukan berbagai upaya kami upayakan, namun jawaban yang kami terima sampai saat ini tidak menenuhi harapan kami. karna upaya musyawarah yang kami lakukan terputus tampa jawaban yang menjadi solusi terbaik untuk kami, makanya kami merujuk kesini sebagai bentuk kekecewaan kami, kami ingin mediasi secara hukum saat ini, karna mediasi secara musyawarah sudah tidak bisa memberi jawaban apa apa bagi kami padahal keunginan kami tidak lain cuma ingin anak anak kami agar dapat tetap sekolah itu saja." tegasnya.

Sebelumnya, pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) beberapa bulan lalu, Sebanyak 14 calon siswa di SMAN 24 Kabupaten Tangerang gagal masuk sekolah tersebut, jika menurut Zonasi jarak, lokasi rumah mereka dekat dengan sekolah dan beberapa teman yang bertetanggaan dengannya bisa masuk ke SMAN 24..

Padahal, menurut anggota Komite sekolah SMAN 24 Fahrudin menuturkan, setelah pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), ada pembahasan antara Komite, pihak sekolah dan para calon murid yang juga gagal masuk di Sekolah tersebut tentang penambahan Rombongan Belajar (Rombel). Rapat tersebut akhirnya memutuskan adanya penambahan Rombongan belajar (Rombel) sebanyak dua kelas dan menghasilkan komitmen penambahan murid sekitar 72 orang, bahkan menurut pengamatannya justru ada penambahan siswa sebanyak 156 orang.

"Ada penambahan jumlah murid sebanyak 156 dari rapat yang disepakati, dan ternyata dari jumlah 156 tersebut nggak penuh semuanya melanjutkan untuk masuk SMAN 24, ada yang nggak jadi sekitar 20 orang. Nah, dengan jumlah kuota seperti itu dan ada kekosongan yang seharusnya bisa diisi 14 anak-anak ini, kenapa tidak diterima kan seperti itu," ucapnya.

Jumlah 14 Calon siswa yang mengajukan permohonan untuk masuk di SMAN 24 menurutnya memang ada yang tidak termasuk dari daftar 156 yang diajukan saat rapat. Namun, Fahrudin mengaku seharusnya sekolah bisa mengakomodir para calon siswa ini karena adanya kekosongan kuota yang seharusnya bisa diisi.