Namun pembentukan caretaker tersebut ditolak mentah-mentah dan dianggap tidak sah oleh mantan Ketua Kadin Kabupaten Dedi Kurniadi. Menurutnya, secara inkonstitusional sepertinya pihaknya tidak dihargai terhadap kepemimpinan yang berakhir 2016. Normatifnya kan mereka harusnya mengirimkan surat terlebih dahulu dengan memberikan penjelasan secara gamblang mengenai tahapan-tahapannya.

"begini loh tahapannya, sebab kewajiban kita menyukseskan musyawarah kabupaten (muskab) diakhir kepemimpinan. Siapapun pemimpin yang baru silakan saja. Tapi harus sesuai tahapan-tahapannya," katanya pada Selasa (7/3/2017).

Padahal, tutur Dedi, pihaknya sudah berencana mengadakan muskab di bulan Januari. Namun karena ada pilkada 2017, Kadin Banten menyurati kami untuk mengundurnya karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. "Tapi kenapa sekarang ada caretaker dari provinsi Banten. Jelas saya menolak," tuturnya.

Sampai saat ini pihaknya masih tanda tanya kenapa mereka mundurkan muskab dan langsung digantikan caretaker. "Ada apa ini,harusnya mereka berikan alasan yang jelas kepada kami. Secara etika mereka kan harus permisi dulu,tidak langsung memberikan surat caretaker. Jelas ini tidak sah," tandasnya.

Ketua Bidang Organisasi Kadin Banten Agus Wisas menjelaskan, pembentukan caretaker ini karena masa kepenguusan Kadin Kabupaten Tangerang telah berakhir Desember 2016. Ini untuk menjaga agar muskab sah di mata hukum, maka perlu dibuat caretaker."SC dan OC sudah terbentuk tidak akan ada pengantian,"katanya.

Smentara Ketua Caretaker Kadin kabupaten Tangerang Zainal Abidin mengaku baru saja menerima SK caretakernya dan besok akan dilaksanakan konsolidasi. "Saya berharap bisa melaksanakan muskab ini dengan baik," tandasnya.