" Kami ingin menyampaikan aspirasi warga, terkait rekrutmen panitia pemilihan kecamatan ( PPK) oleh KPU Kabupaten Tangerang beberapa waktu lalu, "terang Koordinator aksi Ahmad Suhud kepada wartawan.e

Suhud mengatakan, kejanggalan rekrutmen PPK terlihat dari adanya aparatur pemerintah desa yang masih diterima sebagai anggota PPK Kecamatan Tigaraksa, KPU pusat perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja KPUD Kabupaten Tangerang khususnya terkait birokrasi manajemen agar faham serta mengerti tata cara membalas surat masuk dengan tempo waktu yang sesuai aturan.

"Kami menuntut KPUD Kabupaten Tangerang  untuk transparan demi Pilkada yang demokratis, jujur dan adil," ucap Ahmad Suhud dalam orasinya didepan kantor KPUD Kabupaten Tangerang, Rabu (22/5/2024).

Selain itu kata Suhud, pihaknya meminta KPUD Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat undang undang.

"Agar mereka tidak mengabaikan tanggapan dan masukan dari masyarakat yang sifatnya untuk membangun kearah yang lebih baik dalam penyelenggaraan pesta Demokrasi," terang Ahmad Suhud.

Sementara Ketua KPU Kabupaten Tangerang Muhamad Umar mengatakan, sesuai ketentuan dan aturan yang ada, tidak ada larangan bagi sekretaris desa untuk menjadi anggota PPK atau badan ad hok, karena sipatnya hanya musiman, sesuai PKPU nomor 8 tahun 2022 dan Keputusan KPU no 476 tahun 2024.

" Secara aturan tidak ada yang dilanggar, payung hukumnya jelas tidak ada larangan Sekdes menjadi PPK,"tandasnya.