Ketua divisi investigasi LSM Fron Banten Bersatu Sopian mengatakan, anggaran makan dan minum (Mamin) untuk kegiatan penyelengaraan rapat dan pertemuan untuk kue atau snack dan nasi kotak menjadi sorotan lembaganya, karena hampir di setiap OPD, antara rencana anggaran biaya ( RAB) dan real tidak sesuai, dugaan mark up yang melibatkan pengguna anggaran dengan pihak penyedia terjadi dihampir OPD atau Dinas, termasuk di Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang.

"Saya melihat Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang asal - asalan meunjuk pihak ketiga selaku penyedia," terang Sopian.

Pian mengatakan, dirinya akan melayangkan surat klarifikasi ke KPU Kabupaten Tangerang atas keteledoran Sekrerariat KPU dalam menunjuk pihak ke tiga pengadaan makan dan minum," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024, dilaksanakan serentak di Kabupaten Tangerang, hari ini, Kamis, 25 Januari 2024. Pelantikan yang digelar di masing-masing Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Tangerang, itu menuai polemik lantaran panitia tidak menyiapkan snack dan honor transport bagi anggota KPPS yang dilantik.

Kekisruhan dan Kekecewaan anggota KPPS pun disampaikan kepada PPS dan PPK masing-masing Kecamatan.

“Iya betul, anggota KPPS pada protes, mereka mempertanyakan kenapa tidak ada snack dan honor transpot dalam pelantikan ini,” kata Irvan Ketua PPS Kelurahan Mekarbakti, Kecamatan Panongan.

Menurutnya, dirinya merasa malu kepada anggota KPPS yang baru saja dilantik. Namun, dia dan rekan-rekanya tidak bisa berbuat banyak karena urusan snack itu menjadi urusan sekretariat KPU Kabupaten Tangerang.

Hal yang sama disampaikan Ketua PPK Kecamatan Legok, Ahmad Hidayat. Menurutnya, para anggota KPPS di Kecamatan Legok mengaku kecewa, bahkan ada sejumlah anggota KPPS yang mengancam akan mengundurkan diri.

Dia menduga, kekisruhan yang terjadi itu disinyalir karena Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang, mencampur adukan urusan bisnis dengan penyelenggaraan pemilu.

“Snack yang biasanya dan seharusnya dikelola langsung oleh PPK beserta PPS, sekarang ini di ambil alih oleh sekretariat KPU” tandasnya.