Tolak Penggusuran Kandang Babi, Pengusaha Datangi Sachrudin
detakbanten.com Kota TANGERANG - PSMTI (Panguyuban Sosial Marga Thionghoa Indonesia) perwakilan dari para pengusaha Babi, pabrik dan kelontong yang berada diwilayah Kampung Cikahuripan, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari Kota Tangerang minta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mengalokasikan tempat sebelum penggusuran.
Menyoal Konsistensi Perlindungan Pertanian Kabupaten Tangerang
Pembukaan
detakbanten.com KAB. TANGERANG - Dalam pasal 73 Undang-Undang No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyebutkan, setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan pidana dengan sanksi penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun. Sedangkan dendanya paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 5 miliar. ( Rmol , 14 Maret 2014 )
Pembuatan Batas Tanah Puskesmas Cimanuk Telan Dana 186 Juta
detakbanten.com PANDEGLANG - Meski gedungnya belum dibangun, Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, pada tahun ini melaksanakan pemagaran/ pembuatan batas tanah pada lokasi yang dipersiapkan untuk kantor Puskesmas Cimanuk yang baru. Dana sebesar Rp. 186.100.000, pun digelontorkan dari APBD Kabupaten tahun 2015.
Soal APBD-P, Ketua DPRD Tangsel Abaikan Rekomendasi Kemendagri
detakbanten.com SERPONG - Keputusan Ketua DPRD melaksanakan voting dalam rapat Badan Anggaran (Ban-Ang) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mendorong terlaksananya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2015 dengan dua Opsi, yakni Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Walikota (Perwal), mendapat tantangan serius dalam beberapa hari ke depan. Pasalnya, disamping terkesan terburu-buru, juga mengabaikan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagi RI) agar dan untuk menjaga keberlangsungan tata pemerintahan, maka APBD-P dilaksanakan dengan Peraturan Wali Kota (Perwal).
Ketua TP. PKK Ajak Masyarakat Banten Tingkatkan Konsumsi Ikan
detakbanten.com SERANG - Demi upaya meningkatkan konsumsi ikan di Banten dan mendukung program pusat Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten mengadakan Lomba Masak Serba Ikan, Lomba UKM Pengolah Terbaik dan Lomba Inovasi Menu Masakan Hasil Laut Tk. Provinsi Banten yang dibuka langsung secara resmi oleh Ketua TP. PKK (Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) Provinsi Banten Dra. Hj. Dewi Indriati Rano di Aula DKP Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (7/10).
Kearifan Lokal Harus Jadi Basis Penanganan Bencana
detakbanten.com BANTEN - Penanggulangan bencana alam seharusnya berbasis pada kearifan lokal di masing-masing wilayah. Pola penanggulangan seperti itu dilakukan agar masyarakat mengetahui bagaimana tentang potensi bencana yang sering terjadi serta paham akan tanda-tanda alam yang mengisyaratkan datangnya bencana.
Parkir dan Toilet Job Fair Dikeluhkan Pelamar
detakbanten.com SERANG – Parkir kendaraan roda dua dan roda empat, serta tidak adanya toilet umum bagi para pengunjung job fair yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten di halaman masjid Al-Bantani Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), dikeluhkan pelamar. Hal itu menyulitkan warga karena letak parkir dan pendaftaran jaraknya tidak strategis.
Melalui Voting, 12 Suara Setuju APBD-P Kota Tangsel TA.2015 Diatur Dengan Perda
detakbanten.com SERPONG - Rapat Badan Anggaran (Ban-Ang) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tangerang Selatan di akhiri dengan langkah voting Ban-Ang dan memutuskan dua opsi penyelenggaraan APBD-P Tahun Anggaran 2015 melalui Peraturan Wali Kota atau Peraturan Daerah, dengan mengantongi 11 suara yang hadir berbanding 12 yang memilih opsi pelaksanaan APBD-P melalui Peraturan Daerah, Kamis dini hari (8/10/2015).
Bambang Triyadi : DPRD Memilih Opsi Perda Dalam APBD-P Kota Tangsel TA. 2015 = "Menikahi Wanita Hamil"
detakbanten.com SERPONG - Perseteruan antara Legislatif dan Eksekutif dalam proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2015, yang dinyatakan sebagai perbedaan persepsi atas substansi materi yang diperdebatkan antara Badan Anggaran (Ban-Ang) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menuai rekomendasi dua opsi dari Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri RI).
