Detakbanten.com, JAKARTA - Rapat Kerja antara Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek menyoroti penanganan kasus mahasiswa Indonesia sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO) lewat program ferienjob di Jerman. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menekankan perlunya keterlibatan aktif Kemendikbud mengatasi kasus ini. "Kami ingin Kemendikbud tidak lepas tangan," kata Huda di Jakarta, Kamis (4/4/2024), dalam keterangan resmi.

Ia menyebut, jika dilihat dari awal, KBRI mengirim surat sejak Mei terkait potensi masalah program itu. Tapi, Kemendikbud baru merespons pada Oktober. “Kalau kita lihat dari sejak awal kronologinya, kedutaan di Berlin, kedutaan KBRI kita di Berlin, sudah berkirim surat sejak Mei yang menyatakan bahwa akan ada potensi masalah terkait program ini baru direspon oleh Kemendikbud bulan Oktober," ujarnya.

Huda mengatakan tidak setuju jika Kemendikbud hanya sekadar mempersilakan proses berjalan. Dia meminta Kemendikbud mengambil peran lebih pro aktif. "Saya ingin Kemendikbud mengambil peran yang lebih proaktif memastikan itu tidak boleh terjadi lagi dan kalo toh memang ada korban kebetulan korban adalah sivitas akademik ada profesor, saya kira semestinya kemendikbud terlibat," sahutnya.

Sebelumnya, Kemendikbudristek menjelaskan soal ramai mahasiswa RI menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus ferienjob di Jerman. Kemendikbudristek memastikan ferienjob tersebut di luar program magang Kampus Merdeka.

"Ferienjob memang program yang legal yang diselenggarakan di Jerman, namun ferienjob bukan merupakan bagian dari MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)," kata Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Kiki Yuliati.

Kiki menjelaskan perbedaan mencolok program Magang Merdeka dengan ferienjob. Salah satunya, ferienjob menekankan pekerjaan fisik, sedangkan MBKM mengutamakan peningkatan kompetensi mahasiswa.